Edisi 08-12-2017
Stunting dan Kelembagaan Pangan


Stunting merupakan persoal an serius. Akan tetapi, ma salah anak bertubuh pen dek ketimbang anak-anak se usianya itu belum mendapatkan penanganan memadai di negeri ini.

Mungkin karena itu Mu nas Alim Ulama dan Kon feren si Besar Nahdlatul Ulama di Ma taram, 23-25 November 2017, memasukan masalah stunt ing dalam rekomendasi. Pe m erintah diminta me la ku - kan pelbagai upaya promotif guna mencegah dan menang gulangi masalah stunting. Sebab, ini menyangkut masa depan ge - ne rasi bangsa. Indonesia kini menghadapi be ban ganda malanutrisi serius.

Di satu sisi, impitan kemiskinan mem batasi akses warga ter ha - dap pangan beragam dan ber gizi. Akibatnya, mereka kurang gizi, bahkan menderita gizi bu ruk. Di sisi lain, perbaikan pen da pat - an memungkinkan warga me - ngonsumsi kalori dan lemak jauh melebihi kebutuhan tu buh. Aki batnya, warga ke le bih an be - rat badan atau ke ge muk an, bahkan mengalami obesitas. Data Laporan Nutrisi Global 2016 menempatkan Indonesia da lam lima besar negara dengan mas alah kekurangan gizi kronis ting gi: 36,4%.

Survei pe man - tau an status gizi 2016 me ne mu - kan balita gizi kurang me nu run dari 19,3% tahun 2014 men jadi 17,8%. Pada periode yang sama, balita stunting m e nu run dari 28,9% (2014) jadi 27,5% (2016), balita kurus tu run dari 11,8% jadi 11,1%, dan ang ka kege muk - an menurun dari 5,5% jadi 4,3%. Mes kipun angka-angka ma sa - lah gizi ini me nurun, porsinya ma sih tinggi. Dalam beberapa tahun ter - akhir pertumbuhan ekonomi bi sa dipacu cukup tinggi. Na - mun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berbanding lu - rus dengan perbaikan gizi war - ga. Padahal, beban ganda gizi ini mem bawa persoalan serius bagi bang sa di masa depan. Entah apa yang ada di benak pem im - pin negeri ini.

Mereka tak acuh dan abai, bahkan amnesia be - ban ganda malanutrisi. Subsidi ener gi dan belanja sosial di - pang kas. Pada saat sama, be lan - ja pegawai dan cicilan bunga utang terus meroket. Bahkan, un tuk pertama kalinya pada 2016 alokasi pembayaran bu - nga utang lebih besar dari be lan - ja subsidi. Gizi kurang merupakan ma - sa lah multikompleks dengan be ragam penyebab: dari ke te r - ba tasan ekonomi, lemah akses pa ngan, sosio-budaya, hingga pe ngetahuan gizi rendah. Na - mun, faktor utama gizi kurang adalah kemiskinan. Saat inflasi ting gi dan nilai tukar rupiah ja - tuh harga pangan terasa mahal.

War ga miskin yang 73% pen da - pat annya untuk pangan harus me realokasikan belanja dengan me nekan pos nonpangan, se - per ti kesehatan dan pendidikan atau beralih ke pangan inferior, g u na mengamankan isi perut. Dampaknya, konsumsi ener gi dan protein menurun. Ren dahnya kualitas asupan gizi be rdampak panjang, bukan ha - nya pada kesehatan, tapi juga soal produktivitas dan kualitas SDM. Anak balita, ibu hamil, dan lansia merupakan tiga ke - lom pok paling rentan ke ku - rang a n gizi. Anak balita memi - liki kebutuhan gizi yang jumlah dan jenisnya tidak bisa ditawar. Ji ka asupan gizinya kurang, per tumbuhan terganggu.

Anak ber tumbuh pendek, ke ce r da s - an nya rendah, dan rentan men - de rita penyakit degeneratif saat me reka dewasa. Kemiskinan dan gizi kurang se perti lingkaran setan tak ber - ujung. Karena miskin, asupan gi - zi kurang memadai. Tidak h a nya pertumbuhan terganggu, IQnya pun jongkok. Output -nya: pro duktivitas rendah, sa kitsakitan dan terjerat da lam ku - bang an kemiskinan. Apa bila ki ta bang ga karena me mi liki bo nus d e mografi yang akan mem ba wa In donesia men ja di negara de - ngan ekonomi ter be sar ke t u juh pa da 2030, itu me n sya rat kan sum ber daya ma nusia ung gul. Sum ber ma nu sia unggul mus ta - hil dicetak jika gizi kurang. Krisis gizi, tanpa kita sadari, men dorong lahirnya bencana so s ial dan budaya yang amat se - rius. Bagaimana mungkin ”bang sa kurang gizi” bisa ber - saing dengan bangsa-bangsa lain?

Bagaimana mungkin ”bang sa kurang gizi” bisa kreatif dan mengemban tampuk ke pe - mim pinan yang membawa ne - ge ri ini ke posisi terhormat di an ta ra bangsa-bangsa di dunia. Per adaban bangsa dibangun me lalui kebudayaan secara in - tens, kontinu, dan konsisten. Se ba gai proses belajar yang tak per nah usai, kebudayaan butuh du k ungan banyak faktor, salah satu yang penting adalah ke cu - kup an gizi para pelakunya. Se ja - rah membuktikan, bangsa yang mam pu menghasilkan per - adab an tinggi umumnya me mi - liki badan dan jiwa yang sehat. Ba dan dan jiwa yang sehat di ba - ngun dari kecukupan gizi.

Di sisi lain, kegemukan dan obe sitas akibat konsumsi kalori ber lebih berdampak buruk pa da tekanan darah. Orang lebih ren - tan terkena hipertensi. Hi per - ten si dan kegemukan adalah pe - nyumbang risiko munculnya pe - nya kit jantung koroner yang ren tan kematian. Dewasa ini kian banyak kasus penyakit ti - dak menular di Indonesia. Ini an tara lain akibat pola makan sa - lah. Penyakit tidak menular ini jadi penyebab 60% ke ma ti an. Pengeluaran pemerintah, khu - susnya untuk jaminan ke se hat - an nasional, melonjak. Biaya ter - tinggi jaminan kesehatan na sio - nal terkuras untuk pe ra wat an stroke, diabetes, dan ga gal gin - jal. Beban ganda ma la nutrisi ini ja di masalah bangsa dan me - mer lukan perhatian serius.

Hilangnya isu gizi dalam pem bangunan harus dicegah de ngan menjadikan gizi sebagai isu politik. Caranya, pemeri n - tah, baik pusat maupun daerah, wa jib memastikan anak balita, ibu hamil, dan lansia memiliki ak ses pada gizi yang baik dan cu - kup. Negara harus hadir sebagai pen jamin terpenuhinya hak pa - ngan hingga di tingkat individu, se perti amanat UU Nomor 18/ 2012 tentang Pangan. Ini di la - ku kan lewat beragam aksi: re vi - ta lisasi posyandu, bantuan pa - ngan bagi balita dan ibu hamil, prog ram tambahan makanan anak sekolah, subsidi dan sta bi - li sasi harga pangan, dan pe ng - ane karagaman pangan lokal. Gizi merupakan bagian ”ke - cil” dari urusan kesehatan. Ba - rang kali karena dianggap ”ke - cil” maka tidak perlu ada Ke - men terian Pangan dan Gizi. Soal pangan dan gizi cukup d i - urus birokrasi setingkat di rek - to rat.

Sejak Menteri Negara Urus an Pangan dibubarkan pa - d a 1999, hingga kini tidak ada la gi lembaga yang bertugas me - ru muskan kebijakan, me ngoor - di nasikan, dan mengarahkan pem bangunan pangan (dan gi - zi). Pangan (dan gizi) yang ke - mu dian diurus Kementerian Ke sehatan, Kementerian Per ta - ni an dan Kementerian K elaut - an dan Perikanan justru men ja - d i tak terurus. Sudah saatnya di - ben tuk kelembagaan yang meng urus pangan (dan gizi), se - per ti amanat Pasal 126-129 UU No mor 18/2012.

Keberadaan kelembagaan pa ngan penting karena dua hal. Per tama,pemerintah bisa di ni lai abai dan melanggar undangundang jika kelembagaan p a - ngan tidak dibentuk. Sesuai Pasal 151 UU Nomor 18/2012, lem - ba ga pemerintah yang me nangani pangan harus ter ben tuk pa ling lambat 3 tahun sejak undang-undang ditetapkan alias paling lambat November 2015. Jadi, sudah 2 tahun me le - bihi tenggat. Kedua,ke lem ba gaan pangan jadi ke nis ca ya an gu na mengisi kevakuman.

Ke lembagaan yang ada saat ini ti dak memadai sebagai peng ge rak dan dirigen pangan, baik me - ngoordinasikan, meng in te grasikan, menyelaraskan dan me - ngendalikan pelak sa na an kebijakan pangan na sio nal dan dae rah, karena po wer less.Tan pa kelembagaan pa ngan yang powerful,masalah gi zi bangsa ti dak akan tertangani.

Khudori
Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)



Berita Lainnya...