Edisi 20-12-2017
Kemendagri Jalin Kerja Sama dengan Swasta


JAKARTA –Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berusaha mendorong perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Satu diantaranya memperluas kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta agar men syaratkan penggunaan e- KTP dalam setiap penyelesaian urusan administratif. Cara ini dipandang efektif un tuk memaksa warga yang belum punya e-KTP untuk se gera melakukan perekaman.

Apalagi, saat ini menjelang pemilu serentak baik pada 2018 dan 2019. Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fak rulloh mengatakan, pemerintah terus membuat eko sis tem agar data e-KTP selalu di manfaatkan. “Sangat efektif (mendorong perekaman).

Di lem baga yang sudah melakukan per janjian kerja sama, maka semua urusan harus meng gunakan e- KTP. Inilah upa ya pemerintah untuk mem bangun tata kelola dan ekosistemnya dengan berbasis e-KTP,” kata dia kemarin. Zudan mengatakan, Kemen dagri baru saja melakukan kerja sama dengan 128 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/ Syariah (BPRS) di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Kerja sama ini menambah jumlah lembaga pengakses data kependudukan berbasis e-KTP. “Se hingga sampai saat ini terdapat 731 lembaga pengguna yang bekerja sama dalam rangka pemanfaatan data ke pendudukan,” ungkap dia. Dia pun mengatakan, tidak ada batas maksimal jumlah lembaga yang ingin melakukan kerja sama.

Dia berharap se mua layanan publik dapat me la kukan kerja sama sehingga nomor identitas tunggal dapat segera direali sasikan. “Kita ha rapkan semua kerja samaaksesdata. Serverakankita upgrade terus,” ujar dia. Menurut dia, setiap lembaga memiliki kerja sama yang berbeda-beda.

Dalam hal ini jenis akses yang bisa dilakukan lembaga-lembaga sesuai dengan kepentingan masing-masing. “Beda-beda jenis datanya. Misalnya Bareskrim sampai foto dan sidik jari. Sementara yang lain hanya NIK, alamat, tanggal lahir, dan seterusnya,” tutur dia.

Lebih lanjut Zudan mengatakan, dalam pelayanan e-KTP telah memerintahkan setiap Dinas Dukcapil untuk mengumumkan ketersediaan blangko. Dengan pengumuman ini, diharapkan bisa memberantas pungli, calo, dan mem bangun akuntabilitas serta transparansi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menginstruksikan agar jajaran Ditjen Dukcapil lebih sering terjun ke semua daerah. Hal ini untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan bisa berjalan optimal.

“Duk capil dibantu Litbang tolong juga membuat tim un tuk terjun kesemua daerah perbanyak turun ke bawah me ngecek data di tingkat daerah supaya menggerakkan teman-teman Duk capil di daerah,” kata dia.

Dia mengaku sampai saat ini masih terus mendapatkan keluh an. Dia meminta agar jajarannya lebih proaktif dan tidak menunggu ada keluhan. “ Memang tidak usah jauh-jauh, Jakarta, Bekasi, dan De pok saja dipersulit. Alasannya blangko habis. Kalau habis, Pak Dirjen langsung tender,” pungkas dia.

dita angga


Berita Lainnya...