Edisi 20-12-2017
Langkah Indonesia Diperlukan dalam Konflik Semenanjung Korea


DEPOK - Eskalasi di Semenanjung Korea saat ini terus meningkat. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya konfrontasi dengan skala yang serius, terutama dengan keberadaan senjata nuklir sebagai salah satu instrumen konflik.

Korea Utara (Korut) merupakan negara yang berkonsentrasi pada keselamatan rezim dan negaranya sehingga memilih nuklir untuk mencegah dan menggetarkan negara-negara lain yang menginginkan kejatuhan rezim penguasa, terutama Amerika Serikat.

Atas krisis tersebut, Indonesia haruslah berperan dalam menciptakan perdamaian dunia, termasuk di Semenanjung Korea. Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Laksamana Muda TNI Amarulla Octavian mengatakan, krisisdiSemenanjungKorea tentu berdampak terhadap Indonesia.

Dalam tataran era globalisasi ini apa yang terjadi di suatu wilayah tentu berdampak dan memengaruhi Indonesia. Jika pada skenario terburuk nantinya terjadi peluncuran rudal dan terjadi perang, tentu Indonesia juga akan terkena dampaknya.

”Contohnya sekarang diluncurkan ke Jepang, tapi bisa juga ke arah selatan. Kalau misal nanti terjadi kesalahan perhitungan maka ada kemungkinan senjata itu jatuh di wilayah Indonesia.

Lalu, bagaimana Indonesia mengantisipasi kemungkinan terburuk itu? Di sinilah TNI harus menjaga keselamatan Indonesia,” kata Octavian dalam Seminar Nasional bertajuk ”Diplomasi Pertahanan Republik Indonesia Menanggapi Krisis di Semenanjung Korea” di Auditorium Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, kemarin.

TNI menurut dia memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pertahanan antirudal yang kemungkinan diluncurkan Korut. Kesiapan TNI antara lain telah membentuk Komando Pertahanan Udara Nasional. Pasukan itu dilatih untuk menghadapi konsep serangan udara konvensional jika dilakukan oleh pesawat udara musuh.

”Sekarang mau tidak mau karena krisis di Semenanjung Korea maka kita harus bisa menghadapi serangan dari rudal. Ini sangat berbeda dengan serangan pesawat udara,” tukasnya. Atas krisis tersebut, pihaknya bersama UI merasa perlu untuk mendiskusikan persoalan ini.

Diharapkan ada rekomendasi dan usulan yang mampu membawa pada perdamaian dunia. ”Di sini kita ingin mendapatkan masukan apa yang seharusnya dilakukan Indonesia. Tadi ada masukan untuk mengirimkan utusan khusus, misalnya militer untuk menjadi delegasi,” katanya.

Menurutnya, hubungan yang baik antarmiliter merupakan peluang pelaksanaan kerja sama. Jika memang utusan khusus delegasi TNI diizinkan masuk ke Korut dan melihat fasilitas di sana maka tentunya akan bisa menjawab keraguan mengenai nuklir di Korut.

Dia mengatakan, Indonesia memiliki posisi sebagai negara yang bisa mengandalkan peran diplomasinya karena salah satu negara Asia-Pasifik yang akan dirugikan dengan perbesaran skala konflik di Semenanjung Korea yang dapat mencapai Asia Tenggara.

Menurutnya, untuk mencegah perang terbuka maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menghidupkan kembali six-party talks. ”Di mana Indonesia dapat berperan mendiplomasikan aktivitas militer terbatas yang bersifat defensif dari negaranegara di sekitar Semenanjung Korea,” katanya.

Pengajar senior Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI Edy Prasetyono menambahkan, Indonesia berkomitmen pada rezim nonproliferasi senjata nuklir. Indonesia mempertahankan posisi bahwa nuklir harus dimanfaatkan sebatas kepentingan damai dan memajukan kemanusiaan.

Dengan berbekal pertalian sejarah antara Indonesia dan Korut di era Soekarno, serta hubungan-hubungan diplomatis yang dibangun kembali sejak era Presiden Megawati, Indonesia berusaha melihat kembali pengaruh seperti apa yang dapat dilakukannya dalam krisis di Semenanjung Korea.

r ratna purnama


Berita Lainnya...