Edisi 20-12-2017
Masa Depan Palestina di Tangan Kuartet


Badai diplomasi yang disebabkan oleh deklarasi PresidenAmerikaSerikat (AS) Donald Trump terkait penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel sedikit demi sedikit mulai mereda.

Beberapa aksi unjuk rasa dari para penduduk, khususnya yang berasal dari negara-negara berpenduduk muslim, masih berlangsung meskipun massa kritis dan eks presi untuk menunjukkan per lawanan atas keputusan AS itu telah di salurkan lewat Deklarasi “Free dom for Jerusalem” dari negaranegara anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam).

Deklarasi OKI ini memuat sejumlah sikap negara-negara berpenduduk muslim antara lain menolak dan menuntut pen cabutan pernyataan sepihak Trump terkait Yerusalem se bagai ibu kota Israel, mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina, meminta PBB, Uni Eropa, dan masyarakat inter nasional untuk men jaga Resolusi PBB soal status Yeru salem dan beberapa pokok penting lainnya.

Saya sendiri me lihat bahwa deklarasi “Pembebasan Pales tina” itu masih jauh dari harap an akan adanya aliansi stra tegis baru yang dapat mem berikan dampak jangka pendek dan jangka panjang untuk proses perdamaian di Palestina. Dunia ber harap keputusan sepihak Trump dapat menjadi pe micu langkah persatuan, khusus nya di ka was an negara-negara di kawasan Timur Tengah, untuk mengesam pingkan perbedaan dan men dahulukan kepentingan Palestina.

Nyatanya, pertemuan OKI itu sendiri di satu sisi justru mengonfirmasi masih besar nya perpecahan di antara negaranegara pendukung Palestina merdeka. Pertemuan OKI di Turki hanya dihadiri oleh 20 kepala negara dari 57 negara anggotanya, dan selebihnya hanya diikuti pejabat setingkat menteri luar negeri seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi sebagai salah satu kekuatan utama di kawas an Timur Tengah serta Mesir yang berbatasan langsung dengan Israel.

Lemahnya persatuan negaranegara berpenduduk muslim untuk bersatu memberi tekan an kepada Israel dan AS me ngondisikan sebuah fakta bahwa masa depan Palestina tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau militer. Situasi telah berubah di Timur Tengah.

Kekerasan justru akan melemahkan perjuangan Palestina Merdeka karena memberikan ruang legitimasi bagi Israel yang memiliki kekuatan dan perlengkapan militer yang jauh lebih baik dari yang miliki oleh para pejuang Palestina untuk melakukan kekerasan tanpa ada bantuan dari negara-negara Arab lainnya.

Iran sebagai salah satu negara yang mampu menandingi militer Israel, khususnya dari sisi perlengkapan dan militansi, sudah menjadi musuh bersama bagi Arab Saudi dan negara lain yang berkumpul di GCC (Gulf Cooperation Council). Siapa pun dalam tubuh gerakan perjuangan Palestina yang berhubung an dengan Iran (baik Hamas, Fatah dll) harus siapsiap untuk tidak mendapat dukungan baik politik maupun keuangan dari negara GCC.

Oleh sebab itu, kecil kemungkinan per lawanan bersenjata akan mampu bertahan (endure) dengan lama. Jalan yang tersedia akhir nya hanyalah melalui perjuangan diplomasi dan dalam per juang an ini keterlibatan negara-negara lain dan badan internasional yang memiliki pengaruh besar terutama kepada Israel dan AS menjadi sangat mutlak.

Beberapa negara yang selama ini aktif antara lain Uni Eropa, Rusia, dan akhir-akhir ini adalah China. Sementara PBB (Perserikat an Bangsa-Bangsa) adalah salah badan inter nasional, juga selama ini memfasilitasi perdamaian Palestina dan Israel.

Keterlibatan negara-negara tersebut menjadi signifikan saat ini, yakni pascadeklarasi Trump. Uni Eropa, Rusia, AS, dan PBB sudah lama bergabung dalam sebuah kelompok yang biasa disebut Quartet for Middle East yang mendorong proses perdamaian Palestina-Israel. Kelompok kuartet ini berdiri untuk mencari jalan damai dalam menanggapi gerakan Intifada kedua pada 2000.

Saat serangan Israel ke wilayah Palestina pada April 2002, kelompok kuartet ini bertemu di Madrid dan kembali menyerukan pelaksanaan perjanjian gencatansenjatayangdi tengahi oleh pemerintah AS. Mereka juga sepakat untuk mengubah kerja sama Quadripartite mereka men jadi sebuah forum permanen untuk menindaklanjuti proses perdamaian Israel- Palestina.

Kelompok kuartet selama ini tidak terlalu menonjol peranannya walaupun tetap aktif memfasilitasi perdamaian baik melalui bantuan keuangan dan pelatihan di Palestina dan Israel. Alasannya karena AS, ter utama para presiden sebelum Trump, mendominasi proses diplomasi tingkat tinggi.

Dengan hilangnya kredibilitas AS, “tanggung jawab” proses perdamaian jatuh ke tangan Uni Eropa, karena posisi Uni Eropa yang terdiri atas 28 negara adalah mitra dagang utama bagi Israel dan bantuan keuangan terbesar juga bagi otoritas Palestina. Menurut Dana Moneter Internasional, bantuan keuangan internasional adalah motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi di Palestina.

Tingkat pengangguran telah turun saat ekonomi Gaza tumbuh 16% pada paruh pertama tahun 2010, hampir dua kali lebih cepat dari eko nomi Tepi Barat. Rusia sendiri awalnya lebih diharapkan sebagai pihak penyeimbang AS dalam kelompok kuartet ini, karena sejak masih menjadi bergabung di Uni Soviet yang komunis, dalam sejarahnya mereka lebih berpihak kepada negara-negara Arab dan Palestina.

Posisi itu sen diri tampaknya telah ber geser dengan kemenangan melawan ISIS di Suriah dan se makin menguat nya pengaruh di Timur Tengah akhir-akhir ini yang membuat Rusia semakin penting terlibat. Negara lain yang mulai aktif terlibat dalam proses perdamaian di Palestina adalah China.

Jauh sebelum deklarasi Trump, China menawarkan beberapa proposal perdamaian kepada Palestina dan Israel. Usulan proposal perdamaian China mulai dirintis terutama bersamaan dengan di proklamasi kannya OBOR (One Belt One Road) alias strategi pengembangan infrastruktur China pada 2013.

Presiden China Xi Jinping mengajukan proposal empat poin perdamaian Palestina- Israel ketika Presiden Palestina Mahmoud Abbas berkunjung ke Beijing. China bahkan mengimbau masyarakat inter nasional pada Juni lalu untuk mengadopsi proposal tersebut dan bersedia untuk memfasilitasi perundingan segitiga Palestina- China-Israel.

Keterlibatan dan kesiapan negara-negara tersebut untuk memulai proses perdamaian di Palestina tampaknya adalah lembaran baru yang harus terus didorong.

Indonesia perlu menemukan cara untuk mengawasi dan mengawal proses tersebut karena proses tersebut tidak hanya melibatkan kepentingan Palestina dan Israel, tetapi juga rentan disusupi oleh kepentingan pihak-pihak yang terlibat.

Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk memformulasikan kekuatan dan menggunakan apa yang kita miliki sebagai daya tawar untuk mengawasi proses perdamaian tersebut.

DINNA WISNU, PhD

Pengamat Hubungan Internasional

Berita Lainnya...