Edisi 20-12-2017
PPATK Temukan Indikasi Pencucian Uang melalui Bitcoin


JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi aliran dana dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui mata uang digital atau bitcoin.

Lembaga ini tengah melakukan pelacakan karena transaksi dalam mata uang digital sudah dilarang oleh Bank Indonesia (BI). Bitcoin sebagai salah satu virtual currency atau mata uang virtual tidak boleh jadi alat pembayaran karena bukan mata uang resmi Indonesia.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, indikasi pencucian uang melalui bitcoin bisa saja terjadi. PPATK bahkan telah menemukan potensi indikasi pencucian uang melalui bitcoin dari tindak pidana korupsi hingga terorisme. Namun, Kiagus belum bersedia merinci situs penyedia mata uang digital mana yang dimaksud.

PPATK akan terus menyelidiki indikasi terjadinya pencucian uang melalui bitcoin . ”Ada beberapa yang kita lihat. Kita tetap berusaha maksimalkan (selidiki) bila ditemukan indikasi (pencucian uang dengan bitcoin),” katanya seusai menyampaikan refleksi akhir tahun PPATK, di Jakarta kemarin.

Untuk diketahui, bitcoin merupakan mata uang digital yang paling banyak mendapat perhatian setelah peningkatan nilainya yang luar biasa mencapai USD15.000 atau sekitar Rp203 juta awal Desember. Sebelumnya, CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan mengaku mendukung BI yang melarang bitcoin jadi alat pembayaran yang sah.

”Di Indonesia, transaksi harus gunakan rupiah. Bahkan dolar AS, dolar Singapura, euro itu ilegal untuk digunakan di Indonesia. Jadi seperti bitcoin atau apa pun itu memang tidak boleh digunakan untuk pembayaran,” katanya di Jakarta, Rabu (13/12).

Periksa 228 Rekening

Kemarin PPATK juga menyampaikan kinerja pada 2017 yang antara lain telah memeriksa 228 rekening senilai Rp747 miliar. Rekening milik terlapor tersebut berasal dari sejumlah pejabat mulai kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota), penegak hukum, PNS, pengusaha, pejabat lelang, hingga kepala Bappeda dan kepala RSUD.

Kiagus mengakui ratusan rekening terlapor yang diperiksa itu telah disampaikan kepada sejumlah institusi. Total ada 11 laporan yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, TNI (1), Polri (3), Ditjen Bea Cukai (2), BNN hingga kejaksaan (3). Total transaksi dari 228 rekening tersebut mencapai Rp747.048. 034.559.478. ”Semuanya sudah kami sampaikan ke aparat penegak hukum,” ujar Kiagus.

dian ramdhani/ Okezone


Berita Lainnya...