Edisi 20-12-2017
Pemberantasan Narkoba Masih Tebang Pilih


JAKARTA - Pemberantasan peredaran narkoba di tempat hiburan malam dinilai masih tebang pilih. Hal itu dilihat dari penindakan yang tidak menyeluruh dan hanya menyasar diskotek kecil.

Sekjen Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba Nasional (Fokan) Anhar Nasution mengatakan penindakan itu kurang tegas mengingat peredaran narkoba juga ada di diskotek besar. “Apa yang terjadi hanya sebagian kecil. Seharusnya bila memberantas, periksa juga diskotek besar, bagaimana mereka bisa hidup.

Pasti dari narkoba,” katanya. Mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta ini menegaskan, pernyataannya tersebut bukan tanpa alasan sebab dirinya melihat konsumsi air mineral di diskotek masih tertinggi dibandingkan dengan minuman beralkohol. Artinya, konsumsi ekstasi masih cukup tinggi.

Dia mencontohkan, bagaimana penindakan terhadap Diskotek Illigals, Taman Sari, Jakarta Barat. Padahal, di tempat itu ditemukan 1.000 pil ekstasi, beberapa paket sabu, dan ratusan alat isap. Namun, diskotek yang berada di tengah pusat keramaian Hayam Wuruk-Gajah Mada itu tidak kunjung ditutup.

“Ini berbeda jauh ketika menindak Diskotek MG International. Keterlibatan manajemen membuat diskotek itu ditutup. Lalu, apa bedanya dengan pihak manajemen Illigals yang menyembunyikan benda itu di meja resepsionis,” tuturnya. Terkait tebang pilih penindakan, Kabid Penindakan BNNP Jakarta AKBP Maria Sorlury membantah bila pihaknya tidak tegas terhadap Diskotek Illigals.

“Kasus di diskotek tersebut tuntas setelah bandar ditembak mati,” ujarnya singkat. Senada, Kepala BNNP DKI Jakarta Brigjen Pol Johny P Latupeirissa mengatakan manajemen Illigals tidak terlibat. “Itu bisa saja pengunjung menitipkan (narkoba) ke manajemen,” kilah Pernyataan tersebut sangat berbeda ketika kasus tersebut mencuat pada Mei 2017 lalu.

Saat itu Johny meyakini ada keterlibatan manajemen dalam peredaran narkoba. “Mestinya (pengelola) tahu (ada narkoba), karena setiap orang yang masuk ke diskotek pasti ada pengamanannya. Kalau sampai orang masuk bawa ransel dan barang banyak, tidak mungkin tidak tahu,” tutur Johny.

Terkait dengan Diskotek MG International Club, dia menambahkan bahwa tempat tersebut semestinya sudah ditutup sejak 2015 lalu apabila Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta bekerja dengan benar. Hal ini terungkap setelah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Diskotek MG sudah tidak berlaku selama dua tahun.

TDUP terakhir dibuat di Dinas Pariwisata pada 2014 dan tidak pernah dialihkan ke Dinas Penanaman Modal DKI Jakarta maupun daftar ulang, sehingga pada 2016 status Diskotek MG sebenarnya sudah ilegal dan seharusnya ditutup.

Bahkan, Disparbud DKI sama sekali tidak merekomendasikan pencabutan izin TDUP ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) maupun penyegelan lokasi usaha ke Satpol PP DKI. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Disparbud DKI Tony Bako berkelit dan tidak mengakui lemahnya pengawasan.

Tony menyebut fungsi pengawasan tidak hanya ada di Disparbud DKI, tetapi ada juga di DPMPTSP dan Satpol PP. Bahkan, Tony melempar kesalahan ke Sudin Parbud Pemkot Jakarta Barat. “Ada di sudin itu pengawasannya,” kata Tony.

Kepala Seksi Industri Pariwisata Sudin Parbud Pemkot Jakarta Barat Farizaludin enggan mengawasi karena takut kepada preman yang menjaga diskotek tersebut. “Saya pernah datang ke sana, tapi enggak diizinkan masuk. Kedua, saya datang bertiga ke sana dan tidak diizinkan masuk lagi.

Memang itu tempatnya tidak kooperatif, dengan situasi ada preman di situ saya takut juga,” ujar Farizaludin. Farizaludin mengaku datang kembali ke diskotek tersebut beberapa hari kemudian dengan membawa surat tugas. “Tapi tetap enggak bisa masuk walaupun saya sudah kasih surat tugas saya.

Daripada nyawa saya terancam di situ, premannya tahu sendiri, daripada nyawa saya melayang, saya mundur lah ,” ucap Farizaludin. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif melihat hal ini sebagai kesalahan berat. Dia menilai terdapat komunikasi yang tidak beres antara Disparbud DKI Jakarta dan Sudin Parbud Pemkot Jakarta Barat.

“Entah tidak beres atau berlagak tidak tahu. Ini harus diganti semua Disparbud DKI. Seluruh bagian pengawasan harus diganti. Kepala Disparbud juga harus dicopot. Sudah enggak benar ini. Harus dirombak,” tegas Syarif.

yan yusuf



Berita Lainnya...