Edisi 20-12-2017
Pengacara Novanto Persoalkan Hilangnya Sejumlah Nama


JAKARTA - Terdakwa perkara du gaan korupsi proyek e-KTP Setya Novanto akan menjalani sidang lanjutan hari ini.

Dalam si dang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, No van to mengaku tidak akan mengajukan nota keberatan (eksepsi). ”Enggak ada, enggak ada. Ha nya kami saja kuasa hukum. Ka rena ini kan betul-betul kita bi cara soal teknis bagaimana soal surat dakwaan.

Teknis surat dakwaan ya cukup kuasa hu kum saja,” ungkap Maqdir Is mail selaku kuasa hukum Novanto di Jakarta, kemarin. Maqdir memaparkan, nota ke beratan (eksepsi) dari tim penasihat hukum akan m e nyi kapi se cara serius dakwaan yang sebelumnya dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pa da Komisi Pemberantasan Ko rupsi (KPK).

Materi eksepsi diantaranya dakwaan yang di su sun JPU tidak cermat dan ti d ak jelas. Surat dakwaan atas nama Setya Novanto berbeda de ngan isi surat dakwaan atas tiga terdakwa sebelumnya da lam perkara dugaan korupsi pe bahasan hingga per se tu ju an anggaran dan proyek peng adaan kar tu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ta hun 2011-2013.

”Itu ada perbedaan namana ma orang yang didakwa bersama-sama, ada perbedaan nama-nama orang yang di se but menerima, yang di un tung kan dalam proyek itu,” paparnya. Hilangnya sejumlah nama ter masuk dari unsur anggota mau pun anggota DPR dalam da k waan Setya Novanto juga bakal menjadi materi eksepsi. Pa dahal, ada dalam dakwaan ti ga terdakwa sebelumnya.

Bah kan, menurut dia, dalam dak waan Irman dan Sugiharto ter cantum secara jelas nama se kitar 37 anggota DPR yang diuntungkan dan menerima uang diduga hasil korupsi dan rinciannya. Karena itu, Maqdir menuding KPK yang membuat kesalah an atas hilangnya atau tidak ter cantum nama-nama penerima uang dalam dakwaan Setya Novanto.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi persidangan de ngan agenda pembacaan eksepsi. Bisa jadi nan ti nya JPU akan mengajukan jawaban atas eksepsi tersebut. KPK mengingatkan, materi eksepsi tidak bisa masuk ke po kok per kara.

sabir laluhu

Berita Lainnya...