Edisi 20-12-2017
Polri Waspadai Isu Bernuansa Agama di Pilkada 2018


JAKARTA – Mabes Polri memprediksi isu agama masih akan mewarnai pesta demokrasi di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Pol Lutfi Lubihanto mengatakan, pihaknya terus memantau aktivitas komunikasi masyarakat khususnya di media sosial (medsos). Menurut dia, medsos menjadi sangat rentan digunakan untuk menyerang dan menyebarkan informasi hoax.

“Jika berita yang disebar adalah kebencian lalu menjadi viral akan mengakibatkan situasi tak terkendali bahkan mengancam perpecahan,” ungkap Lutfi di Jakarta kemarin. Dia mengakui isu agama menjadi sering dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok dalam mencapai tujuan tertentu.

Karena itu, informasi tersebut harus diluruskan atau masyarakat tidak meneruskannya kepada orang lain. “Kami akan melakukan antisipasi termasuk pencegahan agar masyarakat tidak terhasut isu agama pada pilkada dan pemilu nanti,” tandasnya.

Lutfi meminta peran aktif masyarakat termasuk tokoh agama, pemuda, politik, termasuk tokoh-tokoh sentral dalam mencegah isu tersebut. “Kami tidak bisa bergerak sendiri karena itu peran masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan,” ujarnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menyebut, tipe masyarakat saat ini demokrasinya one man one vote, sementara masyarakat yang terdidik dan betul-betul memahami demokrasi hanya 30% saja. Dia menjelaskan, arahuntukmenjadi negara yang demokratis akan kaburjika70% masyarakat tidak menerapkan prinsip demokrasi.

Dia mencontohkan, pada Pilpres Amerika Serikat 2016, ketika Donald Trump mengalahkan Hillary Clinton. “Kalau one man one vote, Hillary dipastikan menang. Tapi karena menggunakan zona wilayah akhirnya kalah. Di Indonesia sendiri kan menggunakan one man one vote ,” kata Setyo.

Setyo berharap proses pilkada dapat dinikmati semua pihak tanpa ada kecemasan, ketakutan, dan permusuhan. Dia juga berharap persaingan di momen pilkada tak berlanjut hingga setelahnya. “Persaingan saat pilkada jangan dibawa-bawa terus sampai kapan pun.

Jadi kalau selesai ya sudah, mari kita rekonsiliasi, mari kita membangun negeri,” ujarnya. Jika semua pihak ingin berkuasa dan menghalalkan segala cara tanpa memikirkan dampak pascapilkada, itu akan merepotkan.

m yamin

Berita Lainnya...