Edisi 20-12-2017
Ratusan Pengembang di Bekasi Belum Serahkan Fasos – Fasum


BEKASI - Ratusan pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi belum menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fa silitas umum (fasum) ke pemerintah daerah setempat.

Ma yoritas perumahan yang be lum menyerahkan fasilitas ter sebut sudah berdiri sejak pu luhan tahun. Akibat itu, banyak keluhan ma syarakat tidak bisa di akomo dasi oleh Pemkab Bekasi. “Yang kami data ada sekitar 294 pe ngembang belum me nye rahkan fasos dan fasum hing ga saat ini,” ujar Kepala Di nas Pe rumah an, Kawasan Per mu kiman, dan Pertanahan Ka b u paten Be kasi Jamalludin kemarin.

Dari jumlah tersebut, hanya 32 pengembang yang telah me nyerahkan fasos dan fasum. Padahal, untuk mem peroleh izin membangun, pengem bang harus me nye diakan fasos dan fasum kemudian me nyerahkannya pada pe merin tah setempat.

Untuk menindak pengembang tersebut, Pemkab Bekasi ber sama legislatif masih memba has pembentukan ran cangan peraturan daerah (raperda) khu sus fasos dan fasum. “Dari 294 pengembang, hanya 11% yang menyerahkan fasosfasum, sedangkan 89% lainnya belum,” kata dia.

Menurut dia, fasos yang dimak sud meliputi jalan, angkut an umum, saluran air, jembatan, dan fasilitas yang di peruntukkan bagi masyarakat. Sedangkan yang disebut fasum di an taranya klinik, pasar, tempat ibadah, sekolah, ruang serba guna, atau fasilitas lain.

Sebenarnya setiap pengem bang hanya diwajibkan menyediakan fasos-fasum sek itar 2% dari total luas pe rumah an yang digarap. Meski per sentasenya minim, ma yori tas pengembang justru mem bandel. “Yang paling ekstrem lagi pengembang justru ka b ur,” ucap dia. Ironisnya, perumahan yang dibangun justru dite lantar kan selama bertahuntahun.

Untuk mengantisipasi itu, pemerintah akan me nertibkan pengembang nakal dengan aturan mengikat yang nan ti disahkan melalui peratur an daerah. Ketua Pansus Raperda Fasos-Fasum DPRD Kab upaten Bekasi Mulyana Muchtar meng aku tengah membahas atur an terkait kewajiban para pe ngembang tersebut.

Dari ha s il pembahasan sementara di ketahui tidak ada aturan yang mengikat tentang batas wak tu penyerahan fasilitas. Menurut dia, selama ini atur annya hanya mengacu Per aturan Pemerintah (PP) No mor 88 Tahun 2014 tentang Pem binaan Penyelenggaraan Pe rumahan dan Kawasan Permu kiman dan Peraturan Mente ri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Re gu lasinya cuma mengatur pe r u mahan wajib menyerahkan fasosfasum saja, tapi tidak diatur kapan maksimal fasilitas itu di serahkan,” ujar dia. Jika aturan tersebut sudah ada, fasos-fasum sebenarnya sa ngat bermanfaat bagi masya rakat.

Selain itu, fasosfasum juga dapat mengatrol pem bangunan di sekitar permukiman warga. Misalnya, fasilitas rumah ibadah sudah terjamin, sekolah terjamin, bahkan ruang terbuka hijau (RTH) ha rusnya sudah terjamin jika se l uruh pengembang me nunaikan kewajibannya.

abdullah m surjaya

Berita Lainnya...