Edisi 20-12-2017
DPD I Minta Airlangga Menjabat hingga 2019


JAKARTA – Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tinggal mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum yang baru.

Namun, pengukuhan belum dilakukan kemarin lantaran ada perdebatan mengenai periode masa jabatan yang akan diembannya. Perdebatan tersebut lantas memunculkan tiga opsi.

Pertama, Airlangga hanya meneruskan kepengurusan Setya Novanto, yakni sampai 2019.

Kedua, menjabat sampai 2019 namun bisa diperpanjang melalui rapat pimpinan nasional (rapimnas); dan ketiga, menjabat hingga periode lima tahun atau sampai 2022.

Airlangga mengklaim tidak adalagi persoalanperihaldirinya yang akan dikukuhkan menjadi ketua umum karena seluruh DPD I beserta DPD II termasuk ormas yang mendirikan dan didirikan Golkar, semuanya memberikan dukungan.

Adapun perdebatan pada munaslub hari kedua kemarin soal masa jabatan ketua umum akan dilanjutkan pembahasannya hari ini. Hasilnya akan diumumkan bersamaan dengan 14 item lain yang dibahas dalam penutupan munaslub hari ini.

”Besok kita akan bahas di DPP (masa jabatan) dan kita akan sampaikan di dalam forum munas,” ujar Airlangga seusai skors rapat paripurna munaslub di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, tadi malam. Penanggung jawab Munaslub Golkar, Idrus Marham, mengatakan mayoritas aspirasi DPD I menginginkan agar masa jabatan ketua umum yang baru hanya sampai 2019.

Hanya tiga DPD I yang ingin Airlangga menjabat hingga 2022, yakni Jawa Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara. Alasan yang mendasarinya adalah, pertama karena dalam AD/ART Golkar pengisian jabatan ketua umum yang lowong hanya sampai berakhirnya masa tugas orang yang digantikan.

Kedua, masa jabatan ketua umum baru hingga 2019 sesuai dengan periodisasi atau siklus pemilu yang lima tahunan. ”Selain itu, ada yurisprudensinya yakni ketua umum Golkar yang terpilih pada munaslub 2016 hanya meneruskan masa jabatan ketua umum yang terpilih di Munas 2014,” ujar Idrus sebagaimana pernyataan kepada INews tadi malam.

Ketua Steering Committee (SC) Munaslub Golkar Ibnu Munzir mengatakan, skorsing paripurna hingga hari ini memberikan ruang dan kesempatan untuk menyamakan perbedaan atas opsi masa jabatan ketua umum tersebut.

Revitalisasi Kepengurusan Golkar

Paripurna munaslub kemarin sekaligus menunjuk Airlangga sebagai pengambil keputusan tunggal untuk merevitalisasi kepengurusan Partai Golkar. Revitalisasi dan restrukturisasi Golkar juga akan dibahas pada rapat hari ini.

80% dari pemegang suara yakni ketua DPD I, DPD II dan ormas Golkar menginginkan agar Airlangga melakukan revitalisasi atau perombakan dan perampingan kepengurusan. Pasalnya, kepengurusan bentukan Setya Novanto dinilai terlalu gemuk sehingga tidak efektif.

Keputusan mengenai itu diserahkan ke Airlangga sebagai formatur tunggal. Kesepakataninitaklepasdari komitmen Golkar untuk segera memulihkan citra masa lalu terutama terkait isu korupsi. ”Partai Golkar harus mempunyai ketegasan bahwa siapa pun yang telah melakukan tindak pidana korupsi harus dinyatakan nonaktif atau dipecat.

Itu salah satu komitmen Golkar bersih,” kata Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I Golkar, Nusron Wahid. Meskipun isu perampingan kepengurusan baru diputuskan hari ini, hal tersebut dinilai penting dilakukan Airlangga demi membuat organisasi bergerak lebih dinamis dan lincah dalam pengambilan keputusan.

Saat ini terindikasi ada pengurus titipan yang tidak terlihat kinerjanya. ”Memang perlu dilakukan perombakan supaya lebih ramping, lebih dinamis, dan lincah dalam melakukan kegiatan politik jelang 2018 dan 2019,” kata Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar Mahyudin.

Mahyudin menilai saat ini terdapat 310 pengurus, sementara dalam AD/ART Golkar hanya diperbolehkan memiliki 170 pengurus. Dia berharap nantinya bisa dirampingkan menjadi sekitar 200 posisi saja. ”Terkait bagaimana bidangbidang itu nanti tergantung ketua umum bagaimana hasil munas ini terkait struktur, karena kabar yang saya dengar ketua harian akan dihilangkan,” tambahnya.

Sementara itu, Airlangga mengisyaratkan akan ada perampingan pada pengurus harian DPP Golkar mendatang. Meski dia menyebut belum ada indikasi untuk melakukan revitalisasi dan restrukturisasi kepengurusan dalam munaslub. ”Pengurus yang tidak aktif enggak perlu pakai munas, juga sudah direvitalisasi,” tandasnya.

kiswondari


Berita Lainnya...