Edisi 13-01-2018
KPK Tahan Dokter Bimanesh


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan tersang ka Bimanesh Sutarjo, dokter spesialis RS Medika Permata Hijau, seusai menjalani pemeriksaan sela ma lebih dari 12 jam tadi malam.

Sementara itu tersangka advokat yang juga pendiri dan managing patners kantor hukum Yunadi & Associates, Fredrich Yunadi, mangkir dari pemeriksaan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, kemarin penyidik mengagendakan pemeriksaan tersangka Bi manesh Sutarjo dan Fredrich Yu nadi sebagai tersangka kasus dugaan sengaja mencegah, merintangi, atau meng ga galkan secara langsung atau tidak langsung pe nyidikan kasus dugaan korupsi e- KTP dengan ter sangka Setya Novanto (Setnov).

Namun yang hadir dalam pemeriksaan itu hanya Bimanesh. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, penyidik memutuskan untuk menahan Bimanesh. “Tersangka BST ditah an untuk 20 hari ke depan ter hitung sejak hari ini (kemarin) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur,” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Bimanesh memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka sekitar pukul 09.15 WIB. Dia datang bersama dua orang di Gedung Merah Putih KPK. Hadir mengenakan ke meja putih lengan pendek, Bi manesh bungkam meski dicecar pertanyaan oleh para jurnalis. Pukul 22.40 WIB, Bimanesh terlihat me nuruni tangga lan tai dua ruang pemeriksaan me nuju ruang steril.

Kemeja putih yang di kenakan Bimanesh sudah berbalut rompi tahanan KPK oranye bergaris hitam. Saat keluar, pria purnawirawan komisaris besar polisi (kombespol) ini enggan memberikan komentar hingga menaiki mobil tahanan. Menurut Febri, ada beberapa materi pemeriksaan terhadap Bimanesh. Pertama penyidik menyampaikan hak tersangka.

Kedua memastikan identitas Bimanesh dan ketiga mendalami dan mengklari fikasi beberapa peristiwa yang ter jadi pada Rabu-Kamis (15/16) November 2017. Hasilnya, Bimanesh tidak hanya bertindak sebagai dokter yang menangani Ketua DPR nonaktif yang juga mantan Ketua Umum DPP Golkar Setnov pada Kamis, 16 November, malam.

Sementara itu untuk tersangka Fredrich, penyidik menunggu sampai pukul 17.00 WIB. Tapi hingga Jumat ma lam, yang bersangkutan tidak ada kabar dan tidak menam pak kan batang hidungnya di Gedung Merah Putih KPK. Febri menjelaskan, KPKsudahmelakukan pemanggilan terhadap tersangka Fredrich se cara patut berdasarkan aturan hukum.

Surat panggilan dilayangkan sejak Selasa (9/1) lalu. Bahkan KPK juga sudah mengimbau yang bersangkutan untuk menghormati proses hukum dengan memenuhi panggilan. “Tim penyidik sedang mem bahas langkah hukum lan jutan yang bisa diambil menyikapi ketidakhadiran Fredrich,” tegas Febri.

Dia mengungkapkan, pada Kamis (11/1) KPK sudah menerima surat dari kuasa hukum Fredrich yang meminta penundaan pemeriksaan Fre drich sebagai tersangka pada Jumat (12/1). Alasan yang di gu nakan tim kuasa hukum adalah menunggu proses pemerik saan etik di organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Febri mengatakan, KPK per lu meluruskan tentang pemeriksaan etik di organisasi profesi dengan proses hukum yang dilakukan KPK. KPK meng hargai dan menghormati proses internal atau proses etik yang dilakukan di organisasi profesi. Baik untuk di Peradi terkait Fredrich maupun di Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait dokter Bimanesh.

“Proses etik tidak bisa menghambat proses hukum yang dilakukan KPK,” tandasnya. Febri menambahkan, hing ga Jumat (12/1) kemarin pe nyi dik sudah memeriksa 27 saksi. Sebelumnya dijadwalkan untuk salah satu kader DPP Partai Golkar, tapi dia tidak ha dir dan akan di jadwalkan ulang. Kader Golkar yang belum disampaikan identitasnya ini mengetahui peristiwa 15 November 2017 saat Setnov tidak ditemukan KPK.

Sementara itu Sapriyanto Refa, ketua tim kuasa hukum Fredrich Yunadi, mendatangi Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dia ingin menanyakan kelanjutan surat per mohonan yang diajukan Kamis (11/1) perihal penundaan pemeriksaan yang diagen da kan kemarin.

Sapriyanto sudah bertemu dengan admin pe nyidikan. Informasi yang diterima Sapriyanto, surat yang di aju kan sedang dibicarakan atau dibahas KPK. Dia mengatakan, adminpenyidikanmeng ga ransi akan menginformasikan surat yang diajukan. Kalau tidak dikabulkan, pihaknya me minta agar ada penjadwalan ulang.

sabir laluhu