Edisi 13-01-2018
Papua Resmi Kuasai 10% Saham Freeport


JAKARTA– Pemerintah Pro vin si Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10%.

Penyerahan saham ke pa da pemerintah daerah tersebut merupakan bagian dari di vestasi 51% saham Freeport kepada Pemerintah Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, per janjian ini merupakan salah satu langkah maju dan strategis dalam rangka pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia setelah dicapainya pokok-pokok kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan PT Free port Indonesia pada 27 Agus tus 2017 lalu.

“Keseluruhan proses di vestasi saham dari PT Freeport Indonesia di mana 51% kepemi likannya nanti akan menjadi kepemilikan pihak Indonesia adalah sesuai dengan komitmen Bapak Presiden yang harus kita lakukan secara transparan, bersih dari segala konflik kepenting an, dan terjadi tata kelolanya pada setiap tahapan ini akan menimbulkan keper ca ya an didalam negeri maupun secara global,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Penandatanganan perjanjian pengambilan saham kemarin dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Ignasius Jonan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dan Direktur Utama PT lna lum Budi Gunadi Sadikin serta diparaf oleh Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, Ke menterian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Fajar F Sampurno mewakili Menteri BUMN.

Selain itu tampak hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Berdasarkan perjanjian ini, porsi hak atas kepemilikan 10% saham Freeport oleh Pemprov Papua dan Kabupaten Mimika ditujukan untuk kepentingan masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen dari usaha PT Freeport Indonesia.

Menurut Sri Mulyani, pengambilan saham divestasi PT Free port Indonesia ini akan dilakukan melalui mekanisme kor porasi. Dengan demikian tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah tersebut sekaligus menambah manfaat dari pembentukan holding BUMN industri pertambangan, da lam hal ini PT Inalum.

“Pengambilan saham PT Free port Indonesia akan dilakukan melalui mekanisme kor po rasi oleh Inalum. Dalam hal ini Pemerintah Papua dan Ka bu paten Mimika tidak akan me ngeluarkan uang,” ungkap Sri Mulyani. Dia juga meminta kepada PT Inalum yang merupakan pemimpin holding BUMN sektor pertambangan agar terus bekerja melaksanakan proses di - vestasi ini sehingga bisa berjalan secara profesional dan meng utamakan prinsip good corporate governance (GCG).

“Pada akhirnya pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia akan memberikan manfaat bagi seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat Papua,” jelasnya. Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan, nantinya PT Inalum, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mi mi ka akan membentuk satu konsorsium bersama dan masuk mengambil 51% saham Freeport.

“Ina lum akan bekerja sama de ngan BUMN dari Pemerintah Pro vinsi Papua dan Pemerintah Kabupa ten Mimika untuk bersa ma-sama masuk menjadi pemilik 51% saham Freeport di mana konsorsium Inalum akan pe gang 41% dan Papua 10%,” ungkapnya. Budi melanjutkan, Inalum dan pemda akan mendiskusikan mekanisme transaksi saham secara lebih lanjut.

Dia menjamin pengambilan saham ini tidak akan mengambil dari APBD. “Detail transaksi seperti apa belum bisa kami sampaikan sekarang. Yang jelas kerja sama ini memaksimalkan keuntungan rakyat Papua. Nanti kami akan mencari pendanaan sendiri,” ujarnya. Gubernur Papua Lukas Enem be menyambut baik penandatanganan perjanjian tersebut.

Menurut dia, baru kali ini pemerintah memberi kepercayaan kepada rakyat sejak Freeport ada di Papua puluhan tahun silam. “Presiden Jokowi memberi kepercayaan kepada rakyat Pa pua. Itu yang utama dan harus dibanggakan. Saham 10% tidak akan keluar dari pemerintah. Itu akan kami kelola dengan Inalum,” ujarnya.

Lukas menambahkan, porsi 10% saham Freeport akan di kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bernama PT Papua Divestasi Mandiri. BUMD tersebut dibentuk berdasarkan poin dalam peraturan daerah (perda) yang dibuat khusus untuk mengatur hal tersebut. Dari 10% saham tersebut akan dibagi dua, yakni 7% untuk kabupaten dan 3% untuk provinsi.

“Dari perda harus kita siapkan untuk mendapatkan hakhak pajak, royalti, dan lainnya yang terdampak kegiatan Freeport selama ini,” ungkapnya. Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesian Re sour ces Stu dies (IRESS) Marwan Batubara mengapresiasi lang kah peme rin tah dengan di kuasainya 10% PT Freeport Indonesia oleh Pemda Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika.

“Me mang harus begitu, ja ngan melibatkan swasta, jadi lang sung BUMN dan BUMD,” ujarnya. Menurut dia, pemerintah ha rus terlibat dan transparan dalam hal ini. Termasuk apabila nanti ada kebutuhan dana investasi. “Harus sangat terbuka semua. Jangan ada orang ketiga,” tuturnya.

oktiani endarwati