Edisi 13-01-2018
Penerapan Kebijakan Baru Tunggu Hasil Evaluasi


JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Polda Metro Jaya belum memberlakukan kebijakan pengendalian lalu lintas di Jalan MH Thamrin-Merdeka

Barat pasca-pencabutan rambu larangan lalu lintas roda dua beberapa hari lalu. Opsi penerapan jalur khusus ataupun pengendalian sistem ganjil genap untuk roda dua akan diputuskan satu bulan ke depan setelah dilakukan monitoring dan evaluasi di kawasan tersebut.

Kasubdit Standardisasi Cegah dan Tindak Ditkamsel Korlantas Polri, Kombes Pol Kingkin Winisuda, mengatakan, Ditlantas Polda Metro Jaya dan Dishub DKI akan melakukan monitoring dan evaluasi di lokasi tersebut.

“Kita kasih limit waktu sebulan. Apakah dampak daripada putusan itu membawa kemacetan parah apa sebaliknya. Kita pantau sebulan,” katanya. Apabila setelah pencabutan kemacetan semakin parah, tentu harus ada kajian ulang untuk mencari solusi.

Apalagi pengendara sepeda motor merupakan pelanggar dan penyebab kecelakaan lalu lintas terbanyak. “Karena sepeda motor produksinya setiap hari luar biasa, kemudian pelanggaran lalu lintas, pengendara motor mayoritas. Kecelakaan lalu lintas juga paling tinggi.

Jadi sekali lagi kita berikan asistensi kepada Dirlantas terkait pembatasan sepeda motor. Nanti akan ada kajian sama-sama untuk wujudkan keamanan dan keselamatan lantas di DKI,” tegasnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, dari hasil musyawarah Forum Lalu Lintas disepakati bahwa keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 195 Tahun 2014 terkait Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di kawasan Thamrin hingga Merdeka Barat, Jakarta Pusat, tidak bisa diperdebatkan kembali.

“Jadi laksanakan saja dengan tahapannya menuju kawasan tertib lalu lintas yang saya usulkan dalam Forum Lalu Lintas,” kata Andri seusai menghadiri Forum Lalu Lintas di Polda Metro Jaya kemarin. Andri menjelaskan, setelah mencabut rambu sebagai tahapan pelaksanaan putusan MA, pihaknya kini telah menurunkan 44 personel yang dibantu dengan personel tambahan dari kepolisian sebagai penegak hukumnya.

Karena itu, apabila terjadi kemacetan, kesemrawutan, dan kecelakaan bisadiantisipasiterlebihdahulu. “Pelanggar lalu lintas roda empat dan roda dua pun akan langsung ditindak apabila tidak tertib berlalu lintas. Naik ke atas trotoar misalnya,” ucapnya.

Selain itu, untuk lebih menertibkan kawasan tersebut, pihaknya juga akan membuat satu lajur khusus sepeda motor. Lajur khusus tersebut dibatasi dengan garis putih. Menurut dia, opsi untuk menggunakan separator cukup merepotkan bagi penghuni gedung yang ingin keluar masuk.

Untuk itu diputuskan menggunakan garis dan garis putus-putus pertanda untuk masuk dan keluar gedung. Selama satu bulan ke depan, lanjut Andri, tahapan antisipasi tersebut berlaku.

Namun selamawaktuitu, pihaknya jugamemiliki tahapan yang diusulkan dalam Forum Lalu Lintas bagaimana agar bekas kawasan terlarang roda dua itu menjadi kawasan tertib berlalu lintas. Dia menyatakan akan dibantu oleh para akademisi, polisi, masyarakat pengguna jalan, pengendara, dansebagainya yangadadi Forum Lalu Lintas untuk mewujudkan kawasan tertib lalu lintas tersebut.

helmi syarif/ bima setiyadi