Edisi 13-01-2018
Tuan Justice Collaborator


Agak mengagetkan bagi banyak orang. Setya Novanto (Set nov) mengajukan diri untuk menjadi justice collaborator (JC) da lam megakorupsi kartu tanda pen du duk elektronik atau e-KTP.

Mengapa mengagetkan? Karena orang yang ber sedia menjadi JC adalah orang yang harus mengaku dulu bahwa dirinya memang melakukan tindak pidana yang didakwakan. Berarti dengan kemauannya menjadi JC Set nov mengakui dirinya korupsi dan korupsi e-KTP itu benarbenar ada. Mengagetkannya, dulu sampai berbulan-bulan Setnov habishabisan menolak dituduh melakukan ko rupsi, bahkan mengatakan tidak ada korupsi e-KTP itu.

Semula segala cara untuk mengelak dari kejaran kasus itu pernah dilakukan oleh Setnov yang diduga kuat me lakukan tindak pidana ko rupsi itu. Misalnya melalui peng ga langan opini, tidak menghadiri pang gilan KPK, menjadi sakit dan segera sembuh setelah menang di praper adilan, sakit lagi de ngan sebab tabrakan tetapi oleh tim dokter dari RSCM dan IDI yang bekerja independen dan profesional di nyatakan dia bisa diperiksa, ditahan, dan di ajukan ke persidangan oleh KPK.

Meskipun status JC itu belum final, karena KPK sendiri masih akan mempelajari dan mempertimbangkannya, semakin pastilah secara hukum maupun keyakinan masyarakat bahwa korupsi itu bukan khayalan atau rekayasa politik seperti yang ditudingkan oleh sementara kalangan. Ini penting ditekankan karena Setnov dan pembela utamanya di jalur politik mengatakan bahwa, “Korupsi e-KTP itu hanya khayalan.”

Bahkan dikatakan, “Korupsi e-KTP itu rekayasa atau politi sasi oleh KPK, korupsi e-KTP itu ti dak ada karena dirinya sudah berkeliling di gedung DPR mencari-cari uang korupsi itu ternyata tidak ada.” Amboi. Bukan hanya teman politik Setnov yang ramai-ramai mengatakan bahwa korupsi e- KTP itu tidak ada, tetapi juga, entah dengan rayuan apa, tidak se di kit ahli dan aktivis hukum yang mengatakan dengan sangat eks presif bahwa Setnov tidak melakukan korupsi e-KTP, Setnov diperlakukan dengan se wenang-wenang.

Nah, sekarang Setnov menyatakan ingin men jadi JC. Siapa yang sebenarnya berkhayal? Siapa yang se be nar nya ingin mem belokkan kasus hukum agar tersembunyi di tim bunan hiruk-pikuk politik? Mari kita runut lagi berbagai fakta korupsi e-KTP itu.

Pertama, ada perusahaan yang menagih lagi uang proyek e-KTP ke Kemendagri sebesar USD70 juta, padahal Kemendagri sudah mengeluarkan semua dana sesuai kontrak dan sesuai mekanisme APBN.

Kedua, banyak penerima uang korupsi e-KTP itu yang mengembalikan uangnya ke KPK begitu kasus itu disidik, meskipun ada yang beralasan bahwa dirinya tidak tahu kalau uang itu uang korupsi e-KTP, termasuk Sekjen Kemendagri Diah.

Ketiga, ada beberapa pelaku yang sudah divonis secara sah dan me ya kinkan oleh pengadilan bahwa mereka me la kukan tindak pi da na korupsi dalam kasus e-KTP. Keempat, Andi Narogong se bagai salah satu pelaku penting tidak me la kukan eksepsi (ban tahan atau penolakan) saat di dakwa di de pan pengadilan oleh jaksa dan langsung menyata kan meneri ma (tidak naik ban ding) ketika pengadilan meng hukumnya 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Berati benar dia korupsi dan benar pula bahwa korupsi itu ada. Kelima, sekarang ini Setnov yang se dang dalam pro ses peradilan me nyatakan ingin menjadi jus tice collaborator yang berarti be nar bahwa ko rupsi itu ada. Kita menaruh hormat kepada KPK yang telah gigih mengungkap kasus ini dan menggiring para pelakunya ke pengadilan.

Kita tahu, secara telanjang KPK dikeroyok habis-habisan oleh para politisi, baik menggunakan nama personalnya maupun menggunakan status lembaganya. KPK juga di serang oleh “sedikit ahli hukum” dengan macam-macam tudingan. Tetapi KPK dengan penuh keyakinan dan tanpa takut terus menerjang. Kita juga harus memberi apresiasi kepada pemerintah yang tidak melakukan intervensi atas penanganan kasus e-KTP ini.

Akan sulit bagi KPK dan kita semua mengungkap kasus ini jika pemerintah ikut campur atas nama ketenangan politik. Pemerintah telah mem buka pin tu bagi KPK untuk menye le sai kan kasus e- KTP ini secara hu kum, meskipun ada yang me nawarkan alternatif agar kasus ini dibuka setelah Pemilu 2019. Memang, upaya penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh situasi politik.

Hukum dan keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh. Sikap KPK yang seperti ini dua hari lalu dengan bangga kita dengar lagi ketika KPK mengatakan, “KPK ti dak akan berhenti atau menunda penanganan kasus korupsi, meskipun sedang ada pilkada atau pemilu.” Maju terus KPK.

Jangan lupa lanjutkan penyelidikan dan penyidikan atas kasus kong kalikong yang diduga dilakukan oleh dua rumah sakit dan dokter-dokternya saat menangani Setnov sebelum (akhirnya) ditangani oleh RSCM dan IDI. Telisik lagi, siapa tahu masih banyak yang mau menjadi Mr Justice Collaborator.

MOH MAHFUD MD

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN): Ketua MK-RI 2008-2013