Edisi 13-01-2018
UE Berupaya Stop Biofuel Sawit pada 2021


SEJUMLAH anggota Parlemen Eropa berupaya menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit dalam bahan bakar transportasi pada 2021.

Langkah ini telah mendapat dukungan dari sejumlah kelompok politik terbesar di Parlemen menjelang voting isu tersebut pekan depan. Jika rencana itu disetujui Parlemen Eropa, kebijakan tersebut da pat menjadi pukulan besar ba gi Indonesia dan Malaysia sebagai pengekspor kelapa sawit ter besar di dunia. RI dan Malaysia pun berupaya keras meng halangi rencana tersebut untuk men jaga kelangsungan industri da lam negeri.

Seperti dilansir EURACTIV, ang gota parlemen dari Partai Hijau Bas Erickhout meyakini Parlemen Eropa akan mengeluarkan pernyataan jelas me nge nai peng hentian penggunaan minyak sawit sebagai bahan ba kar. ”Semua kubu politik uta ma di Par lemen Eropa sedang me nuju ke arah itu,” kata politisi dari Belanda itu pada Selasa (9/1).

Kelompok politik lainnya juga mendukung langkah tersebut. ”Kami bersedia menerima ke tentuan apa pun,” kata Lars Ole Locke, juru bicara Partai Rak yat Eropa, kelompok terbesar di Parlemen Eropa. Hal senada juga diungkapkan Partai Sosialis dan Demokrat. Jika disetujui, larangan itu akan menjadi kemenangan besar bagi kelompok lingkungan yang selama ini mengingatkan ba haya bahan bakar dari minyak sawit.

Dalam studi yang didanai Uni Eropa dan di terbitkan pada 2016, biosolar dari minyak kelapa sawit tiga kali lebih ber polusi dari solar tradisional. Setahun kemudian, sejumlah anggota Parlemen Eropa men desak Komisi Eropa menghapus penggunaan minyak sawit dalam produksi biofuel pada 2020.

Mereka juga meminta dibuatnya skema sertifikasi tunggal untuk menjamin produk kelapa sawit yang masuk ke pasar Ero pa diproduksi secara berkelanjutan dan aman digunakan. Sejumlah negara, termasuk Pran cis, mendukung proposal itu dan membatasi penggunaan mi nyak sawit dalam pembuatan biofuel. Meski demikian, negara utama produsen kelapa sawit, seperti Indonesia dan Malaysia, tidak akan menerima kebijakan itu dan mengajukan gugatan hu kum di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Pada April lalu, dua negara itu mengirimkan misi gabungan ke UE untuk mencegah penghentian penggunaan minyak sa wit sebagai biofuel. RI dan Malaysia juga berupaya me nepis berbagai kampanye negatif yang dilancarkan sejumlah kelompok yang antisawit. Sekitar 85% kelapa sawit yang dijual di pasar internasional berasal dari Indonesia dan Malaysia.

UE merupakan pem be li ke dua terbesar setelah India. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gap ki), Indonesia mengekspor 4,37 juta ton minyak sawit ke negara-negara UE pada 2016, dan Malaysia 2,06 juta ton. ”Kami akan melakukan apa pun untuk meyakinkan Parlemen Eropa dan negara-negara Eropa agar tidak menerapkan atur an itu.

Kami tidak ingin memikirkan jalan tengah. Kami akan mencoba bernegosiasi dengan kekuatan penuh,” ujar Men teri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution kepada awak media. Darmin Nasution menyebut, langkah Eropa itu diskriminatif.

Senada dengan Darmin, Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Mah Siew Keong mengtakan, proposal tersebut ti dak adil dan dapat meng ancam banyak petani kecil yang meng an d al kan kehi dup an pada kebun sawit. Anggota Parlemen Eropa Ka te rina Konecna mencoba me n enangkan Indonesia dan Malaysia.

”Kantor saya dihubungi Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia hanya dua pekan sebelum pemungutan suara di pleno, tapi kami tentu menjelaskan posisi kami dan mayoritas anggota. Saya menunjukkan ke p ada mereka dengan pilihan kata yang tepat, mengapa kekha watiran mereka tidak dapat di benarkan,” kata Konecna.

Anggota Parlemen dari Jerman, Susanne Melior, mengatakan bahwa resolusi tersebut tidak dimaksudkan untuk bersikap timpang terhadap Indonesia dan Malaysia atau hendak me nyakiti petani kecil. UE akan te tap mengimpor minyak sawit, terutama untuk produksi pa ngan. Meski demikian, p etani sawit diminta melindungi alam dan melestarikan hutan.

Rencana melarang minyak sa wit untuk biofuel itu tidak akan mudah terlaksana dilapang an karena masih banyak peng halang. Diperlukan kesepakatan politik dari setiap negara anggota UE yang berjumlah 28. Selain itu, juga perlu finalisasi penerapan kebijakan energi ter barukan hasil revisi.

muh shamil