Edisi 13-01-2018
Jaksa Agung: Praperadilan ke Polri Langgar UU


JAKARTA – Jaksa Agung M Prasetyo ikut angkat bicara terkait praperadilan yang diajukan oleh saksi perkara sengketa lahan di Lampung yang disidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Menurut Jaksa Agung, setiap praperadilan harus memiliki objek yang jelas dan tidak melanggar Pasal 77 KUHAP. “Praperadilan itu kan ada beberapa yang dituntut praperadilan. Misalnya penghentian penyidikan, penetapan tersangka, penetapan tahanan, penangkapan, penyitaan, atau penggeledahan sesuai Pasal 77 KUHAP yang diperluas oleh MK.

Se-karang tuntutannya apa? Polisi mungkin tidak menghentikan penyidikan, mungkin masih perlu cukup bukti-bukti. Kamitidakmembela sana-sini ya, tapi yangpasti untuk menuntut praperadilan, harus jelas,” tandas Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin.

Menurut Prasetyo, jika ada saksi mengajukan gugatan praperadilan suatu kasus, sementara belum ada tersangkanya, maka objek praperadilan harus jelas. Sementara ahli hukum pidana Universitas Parahiyangan (Unpar) Djisman Samosir menilai, gugatan praperadilan yang diajukan oleh Gunawan Jusuf dan Fauzi Thoha terhadap Bareskrim Polri jelas melanggar atau bertabrakan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

“Ya kalau menurut saya, tidak berdasarkan hukum. Tidak boleh bicara rasa keadilan. Karena rasa keadilan itu kan sangat subjektif dan universal, adil buat Anda, ya tidak adil buat saya. Namun, hukum itu (hukum positif) berlaku universal, di mana pun itu berlaku,” kata Djisman di PN Jakarta Selatan.

Dia menjelaskan, yang menjadi persoalan utama gugatan praperadilan ini adalah sprindik (surat perintah dimulainya penyidikan) yang dikeluarkan Bareskrim Polri. Padahal, yang mengajukan praperadilan, yakni Gunawan dan Fauzi, statusnya masih sebagai terlapor.

“Pelapor atau terlapor itu tidak boleh (gugat praperadilan) karena tidak diatur dalam KUHAP. Jadi, kalau masih sprindik diajukan praperadilan, itu bertentangan dengan KUHAP,” tandasnya. Menurut dia, dalam KUHAP Pasal 79 dinyatakan bahwa yang boleh mengajukan praperadilan adalah tersangka, keluarga, atau kuasanya.

Tidak ada dalam KUHAP disebutkan terlapor untuk mengajukan gugatan praperadilan. “Syarat praperadilan sudah jelas, saya bilang di situ, salah tahan, salah tangkap, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan ganti rugi. Itu syaratnya untuk bisa mengajukan praperadilan,” paparnya.

Seperti diberitakan, Gunawan Jusuf dan M Thoha Fauzi mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pemohon melawan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri selaku termohon.

Gunawan dan Fauzi menggugat Polri terkait diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor: SP.Sidik/896 Subdit I/VI/ 2017/Dit Tipidum tanggal 22 Juni 2017. Padahal, status Gunawan dan Fauzi masih sebagai terlapor dan saksi.

binti mufarida