Edisi 13-01-2018
KPU Siapkan Alternatif Pasca-Putusan MK


JAKARTA– Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan seluruh partai politik (parpol) menjalani proses verifikasi faktual untuk bisa menjadi peserta Pemilu 2019.

Meski demikian, sejumlah alternatif tengah disiapkan untuk mengatasi terbatasnya waktu verifikasi mulai dari memadatkan proses dan tahapan hingga mengubah regulasi yang mengatur tentang batasan waktu pendaftaran yang termuat dalam Undang-Undang (UU) 7/2017.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, alternatif memadatkan waktu verifikasi faktual memang bisa menjadi pilihan bagi penyelenggara pemilu guna mendapatkan ruang lebih bagi 12 partai politik untuk mengikuti proses pemeriksaan lapangan. Pemadatan dapat dilakukan pada tahapan yang menjadi ruang atau hak KPU atau bukan pada ruang atau hak partai politik.

“Kalau ruang partai politik, pihak lain, KPU tidak bisa,” tandas Arief saat ditemui di kantornya di Jakarta kemarin. Pilihan memadatkan tahapan, menurut Arief, juga tengah dipertimbangkan secara matang. Sebab, dengan waktu praktis hanya tersisa satu bulan, tidak boleh ada keputusan yang keliru semisal memastikan kesiapan petugas verifikator.

Sebab merekalah yang akan bekerja ekstrakeras menyeimbangkan sisa waktu dengan beban kerja yang tidak sedikit. “Kalau dimampatkan (tentu) jam kerja petugas harus bertambah,” kata Arief. KPU juga memastikan kesetaraan dan keadilan bagi semua calon peserta pemilu tetap terjaga.

Menurut Arief, pemadatan waktu verifikasi tentu akan membedakan jumlah waktu bagi partai politik yang dicek kepengurusan dan keanggotaannya. Dan hal ini jangan sampai berujung pada persoalan hukum di kemudian hari. “Karena kita kan harus memperlakukan partai politik sama dan setara.

Tidak boleh kalau partai politik lain diverifikasi 14 hari, sementara kalau ini diverifikasi dengan masa yang lebih sedikit,” ujarnya. Langkah lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan waktu verifikasi faktual, menurut Arief, adalah mengusulkan kepada pembuat undang-undang (pemerintah dan DPR) untuk mengubah aturan perundangan yang mewajibkan peserta pemilu harus sudah diperoleh 14 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Dan pada Senin (15/1), usulan itu akan dibawa KPU saat menghadiri rapat dengan pembuat undang-undang untuk membahas putusan MK tersebut. “Sudah dijadwalkan, Senin besok rapat dengan pembuat UU,” kata Arief. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menambahkan, pelaksanaan verifikasi faktual yang normalnya membutuhkan waktu satu bulan memang sudah tidak ideal lagi dilaksanakan.

Jalan satu-satunya untuk mengatasi terlampauinya hari penetapan partai politik peserta pemilu adalah dengan mengubah UU 7/2017 atau dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

“Tapi kalau perppu tinggal seberapa jauh inisiatif Presiden untuk mengakomodasi keinginan ini,” kata Pramono. Menurut dia, kedua cara tersebut adalah yang paling ideal dilakukan ke depan. Sebab, apabila menggunakan cara memadatkan waktu verifikasi, risiko yang akan didapat sangat besar.

“Kalaupun waktu yang diberikan kepada KPU diperpendek, tapi kan hak partai politik tetap harus diberikan sama dengan yang sudah mengalami tahapan ini Dengan demikian tahapan satu bulan tidak mungkin dilaksanakan,” ungkap Pramono. Sementara itu untuk mengakomodasi terselenggaranya verifikasi faktual sebagaimana amanat MK, KPU akan kembali mengajukan anggaran kepada pemerintah sebesar Rp350 miliar.

Sebelumnya anggaraninisudah dikembalikan ke kas negara karena hingga akhir penutupan pembukuan 2017 tidak semua digunakan oleh partai politik untuk proses verifikasi faktual. Adapun dana Rp350 miliar itu akan digunakan untuk 12 partai politik yang sebelumnya tidak masuk dalam rencana verifikasi faktual.

“Sekarang karena ada kebutuhan verifikasi yang meningkat, kita sedang menghitung kebutuhan di kabupaten berapa, provinsi berapa,” ungkap Sekjen KPU Arif Rahman Hakim.

Namun mengingat waktu pengajuan anggaran yang tidak sebentar, sementara pelaksanaan verifikasi faktual sudah di depan mata, KPU berencana menggunakan anggaran yang tersedia untuk menutup kebutuhan anggaran tersebut.

Rencananya anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan kegiatan di bulan Desember akan ditarik ke Januari sebagai pengganti. “Kita bisa menggunakan mekanisme fleksibilitas, jadi kalau ada yang kurang, kita bisa ambil dari situ,” ungkap Arif.

Sementara itu Komisi II DPR segera menggelar rapat bersama KPU dan pemerintah untuk membahas verifikasi faktual pasca-putusan MK. Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengatakan akan mendengarkan lebih dulu sikap KPU dan pemerintah atas putusan MK tersebut, setelah itu baru mencarikan solusi terbaik.

“Senin, banyak hal yang kita bicarakan. Tadinya kita fokus ke urusan PKPU, tapi karena ada putusan MK, ya sekalian saja. Rapat nantinya ingin tahu bagaimana sikap KPU maupun pemerintah terhadap putusan tersebut. Kita tunggu saja dulu seperti apa sikapnya,” tandasnya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

dian ramdhani/ mula akmal