Edisi 13-01-2018
Pemerintah Diminta Perhatikan Masukan DPR


JAKARTA - Pembentukan induk usaha (holding) BUMN hingga kini masih terus menjadi sorotan banyak pihak, khususnya DPR.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, diminta mempelajari masukan dan rekomendasi dari DPR, khususnya terkait aspek hukum dan penguasaan negara atas sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak.

”Seluruh permasalahan di BUMN, seperti duplikasi antar- BUMN, KKN, inefisiensi, sampai intervensi kepentingan dianggap akan selesai hanya dengan dibentuknya holding,” ungkap anggota Komisi VI DPR Narsil Bahar dalam keterangan tertulis kemarin.

Mekanisme pembentukan holding menurutnya, disinyalir masih bermasalah. Hal itu tampak dari permintaan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) atas PP No 72/2016 oleh ahli ilmu hukum konstitusi Mahfud MD. Kendati ditolak, kata dia, perlu diperhatikan benar apakah substansi pengaturan ini telah benar-benar sesuai.

”Karena hasil analisis hukum lain dari UGM juga menyatakan hal yang sama dengan analisis Mahfud MD. Dan saat ini, PP No 47/2017 tentang pembentukan Holding BUMN Tambang kembali digugat ke MA,” ujarnya.

Kementerian BUMN, kata Narsil, berpendapat tidak ada yang salah dari langkah pembentukan holding melalui skema inbreng saham pemerintah di satu BUMN ke BUMN lain. Alasannya, yang terjadi hanya penggeseran investasi pemerintah dari satu tempat ke tempat lain, di mana pemilik akhirnya tetap pemerintah melalui BUMN yang 100% sahamnya dimiliki negara.

Konsep tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa pemerintah melihat BUMN hanya sebagai tempat investasi kekayaan negara. Padahal, tegas dia, BUMN bukan sekadar perusahaan di mana negara menaruh uangnya dan mengharapkan keuntungan untuk sumber pendapatan negara saja.

Dalam hal ini, kata dia, UUD 1945 terutama Pasal 33 harus diperhatikan, khususnya terkait BUMN yang berkecimpung di sektor yang merupakan cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Narsil mengatakan, BUMN adalah bentuk realisasi penguasaan Negara pada sector tertentu untuk memastikan pengelolaannya bagi kemakmuran rakyat.

Penguasaan negara di sektor- sektor ini ditunjukkan dengan aspek pengelolaan secara langsung, bersamaan dengan aspek lain, seperti pembuatan kebijakan, pengurusan, pengaturan, dan pengawasan.

”Sementara dengan konsep holding melalui skema inbreng , maka BUMN di sektor strategis seperti Antam, Bukit Asam, atau juga PGN, menjadi anak usaha BUMN dan tidak lagi berstatus BUMN,” tandasnya.

m faizal

Berita Lainnya...