Edisi 14-01-2018
Lindungi Setnov, Fredrich pun Ditahan


JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Fredrich Yunadi. Mantan pengacara Setya Novanto (Setnov) ini dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Jakarta Timur Kelas I Cabang Gedung KPK selama 20 hari ke depan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Dia merupakan tersangka tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik atas tersangka Setnov. Penahanan terhadap Fredrich merupakan rangkaian tindakan tegas KPK terhadap pihak-pihak yang diduga membuat skenario ”melindungi” Setnov.

Sebelumnya pada Jumat (12/1) malam KPK menahan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo seusai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Dia ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur selama 20 hari.

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama melindungi Setnov dengan membuat skenario memasukkan mantan Ketua DPR tersebut ke rumah sakit untuk menjalani rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa demi menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK, termasuk dengan menyewa satu lantai di RS Medika Permata Hijau.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan, penahanan terhadap Fredrich murni persoalan hukum. Dia membantah tudingan KPK melakukan penyerangan atas profesi advokat. ”Sehubungan dengan pernyataan Fredrich Yunadi yang mengesankan seolah-olah proses hukum atas dirinya merupakan penyerangan atas profesi advokat, maka saya mengajak semua pihak untuk tidak menggeneralisasi profesi advokat,” kata Syarif di Jakarta kemarin.

Dia menegaskan, KPK mengetahui banyak sekali advokat yang profesional dan baik, yang dalam menjalankan profesinya selalu berpedoman pada etika profesi dan tidak berupaya menghalang-halangi proses penegakan hukum dalam bekerja.

”Adalah betul bahwa profesi advokat ataupun dokter adalah profesi mulia yang ditujukan untuk melindungi hakhak klien dan untuk mengobati orang-orang yang sakit,” ucap Syarif. Oleh karena itu dia mengingatkan advokat dan dokter agar tidak menghalang-halangi penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum karena ada konsekuensi hukumnya sebagaimana dijelaskan di Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Seusai menjalani pemeriksaan yang dilakukan sejak Sabtu dini hari hingga pukul 11.05 WIB, Fredrich kepada wartawan menandaskan dirinya ”dibumihanguskan” KPK. Dia pun menyangkal membuat skenario untuk menghalangi penyidikan Setnov dalam kasus KTPel.

”Saya sebagai seorang advokat melakukan tugas dan kewajiban saya membela Pak Setya Novanto, saya difitnah katanya melakukan pelanggaran,” kata Fredrich yang sudah mengenakan rompi tahanan warna oranye saat keluar dari Gedung KPK. Dia pun mempertanyakan penangkapan dirinya.

Pasalnya dia baru dipanggil KPK sekali. ”Yang jelas satu, sekarang ya saya baru tidak memenuhi surat panggilan pertama untuk datang jam 10, tetapi jam 8 (malam) sudah datang untuk paksa dijemput, belum sampai 24 jam. Penangkapan itu kan tidak bisa dilakukan, harus setelah dua kali panggilan, ini satu kali panggilan saja belum selesai,” tegas Fredrich.

Sebelum ditahan, Fredrich memang ditangkap KPK. Dia tiba di Gedung KPK pada Sabtu sekira pukul 00.08 WIB dikawal penyidik KPK Ambarita Damanik dan sejumlah petugas lain. Saat tiba di KPK, dia tampak berkaus hitam, celana jeans, dan sepatu hitam tanpa membawa tas, turun dari mobil petugas KPK.

Jubir KPK Febri Diansyah menuturkan, sebelum menangkap Fredrich pihaknya sudah melakukan pemanggilan agar dia hadir untuk diperiksa sebagai saksi pada hari Jumat (12/01). ”Dan kami juga sudah ingatkan agar datang dalam panggilan tersebut. Penyidik telah menunggu sampai hari kerja berakhir di Jumat ini.

Setelah itu diputuskan untuk melakukan pencarian FY di beberapa lokasi di Jakarta hingga ditemukan di salah satu tempat di Jakarta Selatan,” ucap Febri. Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur perihal orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

dian ramdhani/ sabir laluhu