Edisi 14-01-2018
KPU Minta Tambahan Dana Rp350 Miliar


JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali mengajukan anggaran kepada pemerintah sebesar Rp350 miliar untuk memverifikasi faktual 12 partai politik (parpol) sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya KPU mendapat anggaran Rp500 miliar pada tahun anggaran 2017, namun dikembalikan Rp350 miliar ke kas negara karena hingga akhir penutupan pembukuan 2017 tidak digunakan untuk proses verifikasi faktual. “Kami juga sedang menghitung berapa kebutuhan di kabupaten dan provinsinya.

Tapi, paling tidak, kami akan meminta anggaran Rp350 miliar yang sebelumnya telah dikembalikan,” ucap Sek - jen KPU Arif Rahman Hakim di Ja karta kemarin. Menurut Arif, pengajuan dan pencairan anggaran ini ti dak akan sebentar, sementara pelak - sa naanverifikasifaktualsudahdi depan mata.

Sebab itu, KPU berencana menggunakan anggar – an yang tersedia pada 2018 untuk menutup kebutuhan anggaran verifikasi faktual tersebut. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan kegiatan pada Desember akan ditarik ke Januari sebagai pengganti. “Kita menggunakan mekanisme fleksibilitas, jadi kalau ada yang kurang, kita bisa ambil dari situ,” ujar Arif.

Arif berharap pemerintah melalui Kementerian Keuangan tetap berkomitmen menyediakan anggaran verifikasi bagi KPU serta me mu dahkan pencairan. “Kalau pengajuan tentu untuk APBN-P 2018 dan itu untuk menutup anggaran yang kita pakai dari Desember,” tambah Arif.

Di bagian lain, Ketua KPU Arief Budiman melihat ada ke - naikan tren bakal calon kepala daerah asal Polri dan TNI aktif yang maju di Pilkada Serentak 2018. Dalam catatan KPU bahkan lebih banyak dari tahun lalu. Pada pilkada sebelumnya memang ada calon kepala daerah dari kalangan TNI-Polri yang ikut meramaikan pesta demokrasi di daerah, tapi mereka sudah tidak aktif.

“Jumlah TNIPolri aktif juga mengalami kenaikan tren pada Pilkada 2018,” kata Arief dalam Diskusi Polemik MNC Trijaya FM di Rumah Makan Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, kemarin. Tidak hanya tren kenaikan bakal calon kepala daerah asal TNIPolri yang mengalami kenaikan, Arief juga menilai ada peningkatan yang cukup sig nifikan untuk bakal calon kepala daerah dari kalangan wanita.

”Tren kenaikan jumlah paslon tunggal itu naik, calon berjenis kelamin perempuan juga naik,” terangnya. Arief membeberkan, pada kon testasi Pilkada Serentak 2018jugaakandiramaikanba kal calon kepala daerah dari aparatur sipil negara (ASN). KPU mencatat ada sekitar 50% ASN mendaftarkan diri maju sebagai bakal calon kepala daerah.

“Nah , ini KPU diperintahkan oleh mahkamah harus menciptakan lebih dari satu paslon. Harapannya membuka kesempatan membuka paslon baru. Karena itu, KPU membuka selebar-lebarnya,” pungkasnya. Di lokasi yang sama, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti banyak jumlah anggota TNI, Polri, dan ASN aktif yang ikut bertarung pada Pilkada Serentak 2018.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai KPU terlalu bersahabat dengan TNI, Polri, dan ASN karena kalau tidak jadi calon, akan dipecat dari jajarannya. “KPU harus membebaskan diri dari bias kepentingan. Sudah jelas-jelas anggota TNI, Polri, dan ASN tidak boleh berpolitik,” katanya.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera mengurus proses pengunduran diri anak buahnya di Korps Bhayangkara yang mengikuti kontestasi Pilkada Serentak 2018. "Ka mi bilang ke Pak Kapolri. Kalau mereka sudah jadi dan ditetapkan calon, mau tidak mau surat pengunduran diri mereka dipercepat," kata Rahmat.

Dia mengatakan, sejauh ini terdapat lima perwira tinggi (pati) Polri yang mengikuti kontestasi Pilkada Serentak 2018. Sedangkan di jajaran perwira menengah (pamen), Bawaslu mengatakan belum merincikannya. “Kalau patinya itu ada sekitar enam orang,” ungkap dia.

Menurut dia, seorang anggota Polri, terlebih lagi perwira, seharusnya sudah mengetahui prosedur yang dipatuhi apabila mencalonkan diri maju di pilkada. Anggota Korps Bhayang kara telah disumpah atas jaba tannya. "Etisnya tidak boleh karena sudah Sumpah Prajurit Tribrata menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan dirinya," pungkas dia.

Seperti diketahui, ada sejumlah jenderal Polri dan TNI maju dalam Pilkada Serentak 2018. Sebut saja misalnya Letjen TNI Edy Rachmayadi, mantan Pang kostrad (cagub Sumut); Irjen Pol Murad Ismail, man tan Dankor Brimob (cagub Maluku); Brigjen TNI Edy Nasution, mantan Ko mandan Korem 031 Wira Bima, Riau (cagub Riau); Irjen Pol Anton Charlyan, mantan Kapolda Jabar (cagub Jabar); Irjen Pol Safaruddin, mantan Kapolda Kaltim (cagub Kaltim).

Politik Uang Masih Rentan

Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo M Yamin Tawary menilai kontestasi Pilkada Serentak 2018 masih rentan dengan politik uang sebab pemerintah belum dapat memformulasikan sistem politik yang ideal. “Ya, memang kembali pada sistem politik kita, sistem politik mencari (menye barluaskan) kepala daerah.

Dengan sistem seperti ini, suka tidak suka, tidak bisa terhindar dari itu. Istilahnya yang digunakan stakeholder, penyelenggara, tapi faktanya money politic masih terjadi,” kata dia. Yamin melihat format pilkada serentak di Indonesia yang bertujuan memangkas biaya masih banyak mengalami kendala. Tujuan untuk meminimalisasi pengeluaran dana negara tersebut justru berbanding terbalik dengan dana politik yang harus dibayarkan oleh para bakal calon kepala daerah.

“Pemilu se rentak ini untuk memangkas bo rosnya biaya negara. Pada ting kat calon malah tambah bia yanya dibanding pilkada serentak sebelumnya,” ungkap dia. Kendati demikian, kata dia, masih ada aspek positif pilkada serentak yang telah dilak sanakan pada 2015 dan 2017.

Dari dua kali pesta demokrasi daerah tersebut, terlihat masih kondusif dan tidak terjadi konflik yang cukup besar. “Dari proses pilkada ini, ada dua pilkada sebelumnya berlangsung damai, tidak terasa ada kerusuhan yang memancing kerusuhan nasional,” pungkasnya.

dian ramdhani