Edisi 14-01-2018
Penghuni Apartemen Diminta Tanggung Biaya Listrik Fasilitas Umum


JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan persoalan listrik apartemen sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan Dalam Kawasan Terbatas.

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Agoes Triboesono mengatakan, inti dari aturan tersebut adalah PT PLN (Persero) hanya mengalirkan listrik sampai gardu listrik apartemen. Adapun pihak yang menyalurkan listrik ke unit-unit apartemen adalah pengelola apartemen.

Karena itu, PLN hanya akan menagih pemakaian listrik berdasarkan penggunaan yang tertera pada alat ukur di gardu kepada pengelola apar temen. Sementara penagihan listrik kepada para pemilik unit apartemen dilakukan pengelola apartemen, pengembang, atau Perhimpunan Pemilik dan Penghuni SatuanRumahSusun(P3SRS).

Penagihan biaya kepada pemilik tak hanya mencakup pemakaian listrik di setiap unit, melainkan juga pemakai-an listrik untuk fasilitas umum di dalam kawasan apartemen tersebut. Itu sebabnya, kata Agoes, tarifyangdikenakankepadapara pemilik unit apartemen berbeda dengan listrik perumahan pada umumnya.

”Jadi bukan cuma dikenakan biaya listrik unitnya saja, tetapiseluruhnya ter masuk fasilitas umum menjadi tanggung jawab bersama,” ujar dia di Jakarta pekan lalu. Itu sebabnya, lanjut Agoes, biaya listrik yang ditanggung pemilik apartemen menjadi lebih besar dibandingkan dengan perumahan pada umumnya.

”Jika bukan penghuni, lalu siapa yang harus membayar fasilitas umum seperti listrik taman, lift, dan lainnya? Itu semua jadi satu. Makanya hitungnya bukan per Kwh lagi,” jelas Agoes. Selain listrik, begitu pun dengan layanan air. Perusahaan air minum (PDAM) tidak melayani hingga ke unit-unit apartemen.

Pengelolaan operasional distribusi air minum dari meter induk sampai ke meter unit penghuni dan penagihan ke penghuni diserahkan kepada pengelola. Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta No 91 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum.

Pengamat kebijakan publik dan perumahan permukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB) M Jehansyah Siregar mengatakan, sudah saatnya pemerintah daerah turun tangan mengatasi banyak konflik yang terjadi terkait apartemen. Caranya yakni dengan membuat peraturan terkait pengelolaan apartemen.

”Sekarang baru ada perda bangunan dan gedung, tapi itu lebih ke arah keamanan. Nah , sekarang yang diperlukan adalah mengenai perda pengelolaan gedung dan lingkungan, jadi ini lebih ke pengelolaannya,” katanya. Jika perda tersebut tidak segera dikeluarkan, lanjut Jehansyah, akan terus bermunculan konflik di masyarakat.

Apalagi, saat ini pembangunan apartemen kian semarak dan menjadi pilihan kaum milenial di kotakota besar. ”Nah , itu pemda ha rus siap, terutama pemda di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, harus segera menyiapkan perdanya,” pungkas dia.

rakhmat baihaqi/ant

Berita Lainnya...