Edisi 13-02-2018
Minta Tunda Pengesahan UU MD3, Dua Fraksi walk out


RAPAT paripurna DPR kemarin diwarnai aksi walk out anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebab, mereka tak ingin bertanggung jawab atas pengesahan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dalam rapat paripurna DPR ke marin sore. Aksi walk out itu dilakukan setelah perwakilan mereka me - nyampaikan sikapnya ter kait penambahan kursi pim pin an DPR, MPR dan DPD da lam re - visi UU MD3 itu. Dalam in te - rup sinya, dua fraksi itu me - minta pengesahan revisi UU MD3 ditunda. Fraksi Partai Nasdem me ni - lai revisi UU MD3 masih per lu di bahas secara mendalam se be - lum disahkan dalam rapat pa ri - purna.

“Terkait dengan re visi Undang-Undang MD3 de ngan hormat kami minta pe me rin - tah dan fraksi-fraksi DPR untuk menunda penge sahannya,” ujar Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate dalam interupsinya. Selain itu, substansi dalam draf revisi UU MD3 terlalu ber - muatan pragmatisme. “Ter lalu banyak hanya untuk ke pen - tingan kelompok untuk meng - isi jabatan portopolio par le - men,” kata Plate. Hal senada dikatakan Ke tua Fraksi PPP DPR Reni Marli na - wati.“Kamitidakbertang gungja - wab terhadap apapun yang men - ja di keputusan. Kami menya takan walk out,” ujar Reni Mar lina - wati dalam kesem pat an sama. Kendati dua fraksi me la ku - kan aksi walk out, penambahan 1 kursi pimpinan DPR, 3 kursi pimpinan MPR dan 1 kursi pim - pinan DPD dalam revisi UU MD3 tetap disahkan rapat pari - purna DPR.

“Apakah revisi Un - dang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR Fadli Zon selaku pim pinan rapat paripurna. Para anggota DPR yang ha dir dalam rapat paripurna itu pun menjawab setuju secara ber sa - maan. Kemudian, Fadli Zon me - ngetukkan palu tanda di sah - kan nya revisi UU MD3. Menteri Hukum dan Hak Asa si Manusia (Menkumham) Ya sonna Laoly menilai perbeda - an pendapat di internal DPR ter - kait pengesahan revisi Un dang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) adalah hal biasa.

Dia menilai DPR pernah beberapa kali berbeda pendapat terkait pengesahan sebuah undang-undang. “Bukan sekali dua ini saja undang-undang beda pendapat. Biasa saja, sahsah saja,” ujar Yasonna Laoly di Gedung DPR, Senayan, Ja kar ta, Senin (12/2/2018). Yasonna pun menilai gu gatan sebuah undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) pun hal yang biasa. Dia pun mem persilakan apabila ada pihak yang keberatan de ngan pengesahan revisi Un dang-Undang MD3 itu. “Kalau dalam gilirannya ada yang menguji si lakan saja ini biasa,” pa par po li-ti - kus Partai De mo krasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Mula akmal