Edisi 13-02-2018
Polda Minta Pemprov DKI Percepat Peremajaan Angkutan


JAKARTA – Polda Metro Jaya meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat peremajaan ang - kutan umum. Sekitar 39.816 angkutan dengan usia di atas 10 tahun masih beroperasi di Ibu Kota.

Inilah salah satu faktor yang membuat penumpang tidak nyaman. Dari 39.816 angkutan umum, rinciannya, bus besar 1.277 unit, bus AKAP 1.657 unit, bus pariwisata 2.873 unit, bus sedang 3.084 unit, bajaj 8.531 unit, truk besar 15.011 unit, truk khusus 377 unit, truk sedang 529 unit, serta taksi 7.209 unit. Untuk angkutan umum yang usianya di bawah 10 tahun saat ini mencapai 45.844 unit. “Memang kalau dibandingkan angkutan yang usianya di ba - wah 10 tahun, angkutan usia di atas 10 tahun lebih sedikit. Tapi, persentasenya tidak sebanding sehingga perlu peremajaan,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra di Jakarta, kemarin. Akibat ketidaknyamanan angkutan umum, bukan tidak mungkin kendaraan pribadi akan terus bertambah setiap ta - hun.

Dia menyarankan Pem - prov DKI mempercepat pe re - ma jaan terhadap angkutan yang usianya di atas 10 tahun. “Kalau sudah nyaman sampai di lokasi tujuan tepat waktu, ma - syarakat akan beralih ke ang - kutan umum,” ujarnya. Peraturan usia kendaraan diatur dalam Kepmen No 35 Ta - hun 2003 tentang Penye leng ga - raan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. “Ken daraan yang digunakan untuk angkutan antar-jemput harus memenuhi persyaratan umur kendaraan maksimal lima tahun,” kata Halim. Sementara untuk ken da ra - an pribadi bukan hanya ke bi - jakan ganjil-genap dan sistem jalan berbayar secara elekt - ronik/electronic road pricing (ERP), melainkan dengan opsi pembatasan kendaraan yang usianya 10 tahun ke atas di - larang masuk Jakarta atau di - tinggikan pajaknya.

Menurut dia, pembatasan usia kendaraan bisa mengu - rangi kepadatan. Jumlah ken - da raan pribadi yang terus me - ningkat setiap tahun harus se - gera dibendung dengan sebuah kebijakan radikal. Hal itu untuk mencegah terjadinya ledakan kendaraan, mulai dari pem ba - tasan produksi hingga peng gu - naan kendaraan bermotor. Kemacetan di Jakarta, bagi petugas kepolisian, dianalo gi - kan seperti guru yang mengajar satu kelas dengan jumlah murid 20-30 orang. Jika muridnya men capai 50 orang per kelas, tentunya tidak ideal dan sulit diatur.

“Kita terkadang sudah putus asa, bahkan tingkat stres petugas di lapangan semakin meningkat akibat kemacetan yang kian kronis,” ujar Halim. Ketua Forum Warga Kota Ja - karta (Fakta) Azas Tigor Naing - golan mengatakan, salah satu upaya penyelesaian ke ma cetan yang paling utama yakni pe ning - katan kualitas angkutan massal di Jakarta sehingga ma syarakat punya pilihan meng gunakan angkutan umum. “Ke mudian mengalihkan pajak ken daraan untuk peningkatan layanan angkutan umum,” ucapnya. Menurut dia, kebijakan ter - sebut sebenarnya cukup eks - trem. Apabila Pemprov DKI be - rani melaksanakan kebijakan itu, bisa dipastikan masyarakat akan ikut mendukung. Pasal - nya, dengan peningkatan kuali - tas angkutan maka masyarakat akan beralih menggunakan ang kutan umum.

“Jika peme - rintah berani mengambil ke bi - jakan yang tidak populer, kami prediksi kemacetan akan ber - kurang,” ujar Tigor. Kebijakan lainnya dengan mengendalikan produksi ken - da raan bermotor mulai dari pem batasan usia kendaraan sampai pembatasan kepemilikan kendaraan. Misalnya, se se - orang yang akan memiliki ken - daraan harus memenuhi sya - rat-syarat tertentu mulai dari SIM hingga garasi. “Kalau bisa, satu keluarga hanya diper bo - leh kan memiliki dua ken da - raan,” katanya.

Dia juga setuju dengan ke bijakan Ditlantas Polda Metro Jaya yang terus meningkatkan penegakan hukum. Penin dakan tegas khususnya yang melanggar jalur bus Transjakarta (busway). “Jangan pandang bulu, siapa pun yang masuk jalur Transjakarta harus ditilang maksimal,” tandasnya.

Helmi syarif