Edisi 13-02-2018
UU MD3 Berpotensi Tumpang Tindih


JAKARTA – Pengesahan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) da lam rapat paripurna DPR ke marin sore memantik reaksi banyak ka langan. Sejumlah pasal dalam su sunan UU MD3 yang baru ter golong kontroversial dan berpotensi tabrakan dengan aturan per undangan lain.

Salah satu poin penting dalam UU MD3 yang baru adalah kewe nangan DPD dalam mengevaluasi peraturan daerah. Ketentuan ini dinilai bakal bertabrakan dengan UU Pemda yang sebelumnya memberikan kewenangan tersebut ke jajaran eksekutif. Dalam UU MD3 pasal 249 ayat 1 huruf J disebutkan bahwa DPD berwenang dan ber tugas melakukan pemantau an dan evaluasi atas ran - cangan peraturan daerah (raperdda) dan peraturan daerah (perda). Pakar Hukum Tata Negara, Universitas Kristen Satya Wa - cana (UKSW) Salatiga, Umbu Rauta mengatakan klausul dalam UU MD3 tersebut ber - tentangan dengan UU Pe merintah Daerah (Pemda) dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ini kalau melihat kalimatnya berpotensi tumpang tindih dengan aturan lain. Untuk evaluasi raperda ataupun perda sudah diatur di UU Pemda,” katanya saat dihubungi, kemarin. Umbu mempertanyakan kon teks kewenangan pemantauan dan evaluasi yang dimiliki oleh DPD nanti. Menurutnya jika kewenangan ini secara de tail seperti apa yang dimiliki pe me - rin tah dan MA saat ini tentu akan ada tumpang tindih ke we - nangan. “Jadi apakah seluruh raperda harus disetujui dan di - kon sultasikan dengan DPD atau seperti apa. Ini yang harus di per - jelas. Kalau sama tentu yang di - utamakan adalah UU Pem da karena yang khusus meng atur terkait perda,” jelasnya. Lebih lanjut Umbu menilai adanya klausul tersebut me nun - jukkan tidak adanya har monisasi dengan aturan hukum lainnya. Seharusnya dalam me nyusun aturan ini, DPD dan pe merintah memperhatikan UU Pemda.

“Ti - dak diperhatikan aturan lain - nya. Dengan begitu tumpang tindih aturan dan kewenangan bisa dihindari,” paparnya. Sementara itu Direktur Ek - se kutif Komite Pemantau Pe - lak sanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng menilai DPD seharusnya fokus pada program-program peme - rin tah pusat. Pasalnya DPD me - rupakan mitra kerja pe me rin - tah pusat. “DPD ini bukan mitra pemerintah daerah. Banyak hal yang lebih strategis yang perlu mendapatkan perhatian oleh DPD,” ungkapnya. Endi juga mem per ta nya kan mak sud dari ke - wenangan pemantau an dan evaluasi yang dimiliki oleh DPD. Dia meng - ingat kan jangan sam pai aturan baru ini malah menimbulkan kebingungan bagi daerah dalam membuat per da.

“Ini akan seperti apa eva - lua si dan pe man tau - an nya. Jika pe me rin - tah evaluasi. Lalu pem - ba talan di MA. Di tam - bah di DPD bisa mem bi - ngungkan,” katanya. Menurutnya untuk men cegah perda berma - salah akan lebih efektif jika DPD berkoordinasi de ngan menteri dalam ne geri (mendagri). Dia me nga takan DPD dapat me minta Kemendagri me - la por kan evaluasi perda da lam waktu tertentu. “DPD bisa mendorong Ke - menda gri untuk memaksimal kan perannya mence - gah perda bermasalah. Misal enam bulan sekali diminta lapor an,” tuturnya.

Pasal lain yang tergolong kontroversial adalah ke we - nangan DPR untuk mempi da - nakan para pengkritiknya. Dalam pasal Pasal 122 huruf K UU MD3 disebutkan DPR bisa mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pasal ini dinilai bakal membuat DPR maupun anggotanya bisa ber - tindak otoriter. Politikus PKS Tifatul Sem - biring menilai aturan ini terlalu berlebihan. Menurutnya di era demokrasi wajar saja jika ada pihak-pihak yang melontarkan kritik ke lembaga-lembaga ne - gara termasuk kepada wakil rak - yat di parlemen.

Apalagi para anggota DPR dipilih lang sung secara demokrasi, se hing ga wa - jar untuk melontarkan kritik saat wakil yang mereka pilih ti - dak memenuhi janji-janji di masa kampanye. “Berlebihanlah. Kalau menurut saya bia sa sa - jalah. Kan publik yang me milih, publik kecewa kemudian meng - kr itik itu biasa yah,” katanya. Mantan menteri Kominfo ini me ne gaskan jika pasal ini di - mak sudkan untuk menjaga marwah lembaga wakil rakyat maka ha rus didefinisikan se - cara rinci apa yang dimaksud dengan tindakan merendahkan lembaga dan ang gota DPR. Se - hingga ada ba tas an jelas mana tindakan yang bisa dika te go ri - kan merendahkan ang gota dan lembaga DPR.

“Se betulnya ka - lau meren dah kan itu harus de - finitif. Jangan ada orang sedikit mengkritik kemudian ini (ditindak), kan ini demokrasi kan. Jangan balik lagi ke orde baru,” tambah nya. Sementara itu Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas me - nyampaikan 14 poin perubah - an dalam UU MD3. Pertama, per ubah an di UU MD3 adalah pe namb ahan kursi pimpinan MPR, DPR, dan DPD, serta me - nambah wakil pimpinan MKD. Kedua, perumusan ke we nang - an DPR dalam mem ba has RUU yang berasal dari pre siden dan DPR, maupun RUU yang di aju - kan DPD.

Ketiga, penambahan ru mus - an mengenai pemang - gil an pak sa dan penyanderaan ter ha dap pejabat negara atau masyarakat yang akan melibatkan kepolisian. Keempat, penambahan rumusan mengenai peng gu naan hak interpletasi, hak ang ket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR untuk mengajukan per ta nyaan ke pa da pejabat negara. “Kelima, menghidupkan kembali Badan Akuntabilitas Ke uangan Ne gara. Keenam, penambahan rumusan kewenang an Badan Le - gis lasi dalam penyusunan RUU ser ta pembuat an lapor an ki ner - ja dan in - ven tarisasi masalah di bidang hukum,” ucapnya.

Berikutnya, ketujuh, pe rumus an ulang terkait tugas dan fungsi MKD. Kedelapan, pe - nambahan rumusan kewajiban mengenai laporan hasil pem - bahasan APBN dalam rapat pimpinan sebelum pengambilan keputusan pada pembicara - an tingkat I. “Kesembilan, pe - nambahan rumusan me ka nis - me pemanggilan WNI atau WNA yang secara paksa dalam hal tidak memenuhi panggilan panitia angket. Kesepuluh, pe - nguatan hal imunitas anggota DPR dan pengecualian hak imu - nitas,” jelasnya.

Kesebelas, sambungnya, pe - nambahan rumusan wewenang dantugasDPDdalamme man tau dan mengevaluasi ran cang an Perda dan Perda. Ke duabelas, pe - nambahan rumusan kemandiri - an DPD dalam penyusunan ang - garan. Penambahan ru mus an ter kait pelaksana tugas Ba dan Keahlian Dewan. Ketiga be las, penambahan rumusan jum lah dan mekanismepemilihanpimpinan MPR, DPR, dan Alat Keleng kapan Dewan hasil pe mi lu tahun 2014. Dan Keempatbelas, ketentu an mengenai mekanisme pim - pinan MPR, DPR, serta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) setelah pemilu tahun 2019.

Dita angga/mula akmal