Edisi 13-02-2018
Bareskrim Diminta Usut Pembuat Kebijakan


JAKARTA – Bareskrim Polri diminta proaktif mendalami dugaan keterlibatan peng ambil kebijakan dalam kasus duga an korupsi cetak sawah.

Ahli hukum pidana dari Uni versitas Al-Azhar Jakarta, Suparji Ahmad mengatakan, kerugian negara atas proyek cetak sawah adalah tanggung jawab pembuat kebijakan yakni Kementerian BUMN dan Ke menterian Pertanian. Untuk mengusut tuntas kasus ko rup si yang menyebabkan kerugian negara ratusan miliar rupiah itu, sangat diperlukan kete ra ngan pihak terkait. “Dalam rangka membuat ka - sus ini terang benderang sangat dibutuhkan keterangan dari menteri pertanian karena Kemen tan pasti mengetahui, men - dengar, danmengalami,” ung kap Suparji di Jakarta kemarin.

Dia mengatakan, ada be berapa faktor yang membuatpengusutan kasus ini lamban salah satunya harus menunggu la poran Badan Pemeriksa Ke uangan (BPK). Padahal, tanpa audit BPK penegak hukum juga bisa lang - sung memanggil pihak terkait karena nama- nama yang ber - sangkutan sudah dise but kan dalam persidangan. “Ada faktor lain sehingga jadi lam ban, secara teoritis memang bisa mengarah ke Kementan,” ujarnya. Perihal audit kerugian ne gara dalam kasus ini, BPK meng - aku sudah menye rah kannya kepada sejumlah pihak yang berkepentingan. Komisioner BPK Achsanul Qosasi meng aku, pihak-pihak yang te lah di serahi hasil audit dari ka sus ter sebut di antaranya Polri, DPR, sampai Presiden.

“Sudah di serahkan. Tinggal aparat pe ne gak hukum saja menindak lanjuti,” ungkapnya, Kamis (8/2). Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menilai kerja kepolisian khususnya Bareskrim terlampau lambat. Menurut dia, kepolisian dapat mendalami kasus tersebut tanpaharusmenunggu lapor an BPK. “Kalau alasannya tunggu laporan BPK, itu mengada saja, kita minta kepolisian segera mengusut tuntas dugaan itu,” tandasnya. Dia mengatakan, proyek pencetakan sawah sudah bermasalah dari hulunya. Mulai dari penentuan lokasi sudah terindikasi tidak benar dan merugikan keuangan negara.

Mula akmal/ okezone