Edisi 13-02-2018
Laporan SBY dalam Logika Hukum Pidana


Kasus korupsi e-KTP yang menyeret nama Setya Novanto kembali memasuki episode baru. Episode kali ini bukan hanya terkait dengan nama baru yang disebutkan, juga buntut dari penyebutan nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh Mirwan Amir dalam persidangan.

Fakta persidangan ini lalu menjadi berita yang menghebohkan dan langsung mendapat tanggapan dari SBY. SBY kemudian melaporkan pengacara Novanto ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan LP/187/II/2018/Bareskrim/ tanggal 6 Februari 2018. SBY mengatakan Firman Wijaya sengaja mengarahkan tuduhan ke dirinya. Dia juga menggambarkan bagaimana dalam persidangan Novanto terdapat percakapan antara pengacara dan saksi yang dinilai aneh dan keluar dari konteks seperti diarahkan dan seolah menuduh SBY sebagai penguasa yang melakukan intervensi terhadap proyek e- KTP.

Sebagai negara hukum (rule of law), sah-sah saja SBY melaporkan Firman Wijaya ke polisi. Sebab, hukum memberikan ruang bagi setiap warga negara yang merasa kepentingannya terganggu akibat perbuatan orang lain yang diduga melanggar hukum untuk mendapatkan keadilan melalui proses hukum. SBY sebagaimana warga negara lainnya dapat menggunakan instrumen-instrumen hukum pidana untuk membela kehormatannya yang diserang pihak lain. Dalam perspektif equal before the law, laporan SBY itu dibenarkan karena setiap orang dijamin hak-haknya oleh hukum sehingga SBY telah menempuh jalur yang sesuai untuk “memolisikan” Firman Wijaya atas dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.

Lalu, apakah dasar laporan SBY itu dapat diproses secara hukum oleh polisi, kemudian terlapor dapat ditetapkan sebagai tersangka? Dalam hukum acara pidana, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus memenuhi bukti permulaan yang cukup, sebagaimana juga putusan Mahkamah Konstitusi bahwa bukti permulaan yang cukup yang dimaksud KUHAP adalah dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti yang sah itu harus ada untuk kemudian menetapkan Firman Wijaya sebagai tersangka. Tentu itulah tugas dan tanggung jawab penyidik dalam mencari dan menemukan dua alat bukti yang sah.

Logika Hukum Pidana

SBY melaporkan Firman Wijaya dengan dua pasal yakni Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dua pasal tersebut berkaitan dengan delik penghinaan (beleediging ). Pasal 310 KUHP memuat tindak pidana yang dinamakan “menista”(smaad ) dan Pasal 311 memuat tindak pidana yang dinamakan “memfitnah” (laster ). Tindak pidana penistaan (smaad ) oleh Pasal 310 dirumuskan sebagai “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan yang tertentu (bepaald feit ) dengan tujuan yang nyata (kennelijk doel) untuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai (ruchtbaarheid geven )”.

Sementara itu, memfitnah (laster ) dalam rumusan Pasal 311 KUHP adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar. Dilihat dari dua rumusan pasal tersebut, pertanyaan Firman Wijaya kepada Mirwan Amir yang menyebut nama SBY mengetahui proyek e- KTP bersamalah dalam persidangan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana laporan SBY.

Seseorang dinilai melakukan penghinaan jika unsur-unsur pasal penghinaan dapat dibuktikan. Dalam doktrin hukum pidana, unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif, yaitu adanya unsur kesalahan atau bersalah (schuldhebben ) dalam arti adanya kesengajaan (dolus ) dan kealpaan (culva ). Unsur objektif adalah adanya suatu kelakuan manusia yang melawan hukum (unsur melawan hukum) dan oleh sebab itu dapat dijatuhkan hukuman. Unsur paling pokok dalam tindak pidana penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang untuk diketahui publik. Apakah ada unsur kesalahan yang melekat pada pertanyaan Firman Wijaya untuk menyerang kehormatan SBY?

Apakah fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dapat dilaporkan ke polisi, padahal itu berkembang dalam suatu proses penegakan hukum untuk mencari kebenaran materiil? Tulisan ini bukan untuk membuktikan unsur-unsur pasal penghinaan tersebut karena itu proses hukum yang akan membuktikannya. Ini untuk memberi perspektif hukum bahwa untuk melaporkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus didasarkan pada logika hukum yang kuat bukan sekadar rasa panik apalagi reaktif atas sebuah fakta persidangan. Apa yang dilakukan oleh seorang pengacara dalam membela kepentingan klien adalah suatu tanggung jawab hukum sebagai advokat yang merupakan profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile ) yang harus dihormati.

Seyogianya SBY harus melihat hukum secara jernih bahwa apa yang berkembang di persidangan adalah proses mencari keadilan. Dalam teknik pembuktian, baik penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya maupun kuasa hukum untuk mematahkan dakwaan jaksa penuntut umum dapat menerapkan berbagai jurus untuk menggali keterangan saksi guna menemukan kebenaran materiil. Sehingga apa yang berkembang di persidangan tidak dapat dijadikan sebagai objek laporan untuk memolisikan aparatur penegak hukum yang dianggap telah mencemarkan nama baik seseorang.

Kesaksian Mirwan Amir yang menyebut nama SBY dalam persidangan jangan dinilai sebagai perbuatan menghina atau mencemarkan nama baik karena hal tersebut berkembang dalam sebuah proses pembuktian. Dalam doktrin hukum, pembuktian adalah perbuatan membuktikan, yang berarti memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan guna memberi bahan kepada hakim dalam membuat putusan. Apa yang berkembang di persidangan adalah suatu proses pencarian kebenaran yang tidak dapat dinilai oleh orang lain, karena penilaian atas setiap fakta persidangan menjadi kewenangan hakim.

Pasal 183 KUHAP memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan yang didapat dalam proses pembuktian di persidangan. Jadi, secara logika hukum, fakta persidangan tidak dapat dijadikan sebagai objek untuk melaporkan aparatur penegak hukum. Karena hakikatnya, pengadilan adalah tempat mencari keadilan dan kebenaran hukum, sehingga fakta-fakta yang berkembang di persidangan tidak dapat dinilai oleh orang lain selain hakim. Setiap fakta yang muncul dalam persidangan Novanto, jangan dinilai sebagai upaya untuk menyerang kehormatan orang lain atau mencemarkan nama baik orang lain, tetapi justru adalah rangkaian untuk menemukan kebenaran materiil.

Bagi siapa saja yang merasa namanya disebutkan dalam persidangan tidak perlu panik jika memang tidak terlibat dalam korupsi megaproyek e-KTP. Di sisi yang lain, proses penegakan hukum harus dihormati sehingga tidak perlu menempuh jalur untuk memolisikan pengacara yang sedang berjuang untuk mencari keadilan bagi kliennya karena itu sama saja menyandera proses penegakan hukum. Menurut Thomas Carothers, sebagaimana dikutip Lawrence M Friedman (American Law: An Introduction, 1984), rule of law sebagai sebuah sistem mempunyai kaidah-kaidah yang makna-maknanya harus dipahami oleh setiap orang secara jernih dan dapat diterapkan secara sama pada semua orang.

Untuk memahami secara jernih kaidah-kaidah hukum positif, maka rumusan unsurunsur delik harus dapat dipahami sehingga teranglah apa yang disangkakan kepada seseorang. Jangan karena panik, hukum tidak dibaca secara jernih, sehingga dengan mudah mengambil langkah memolisikan pengacara yang sedang menjalankan profesinya sebagai kuasa hukum di pengadilan.

Abdul Gafur Sangadji
Penggiat Hukum, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia