Edisi 13-02-2018
Aturan Sektor Energi Kian Dipermudah


JAKARTA –Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menyederhanakan regulasi dengan mencabut 22 regulasi yang dinilai tidak relevan lagi dan menghambat proses investasi.

Sebanyak 51 regulasi diseder - ha na kan menjadi hanya 29 re - gu lasi terdiri dari regulasi di sub sektor minyak dan gas (mi - gas) dari 10 menjadi 7 regulasi, ke tenagalistrikan 2 menjadi 1 re gulasi, pertambangan mi neral dan batubara (minerba) 6 men jadi 1 regulasi. Kemudian ener gi baru, terbarukan, dan kon servasi (EBTKE) dari 6 re gula si menjadi 2 regulasi, serta ter - ak hir dari Satuan Kerja Khusus Pe laksana Kegiatan Usaha Hulu M i nyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dari 27 menjadi 18 regulasi. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, pengurangan atau pencabutan peraturan ini d i la kukan untuk mendorong in vestasi sesuai dengan arahan Pre siden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, pada pekan la l u pemerintah telah menca - but 32 regulasi. Sedangkan saat ini total peraturan yang dicabut men capai 22 regulasi. ”Kita mencabut lagi per - atur an-peraturan, baik per - atur an men teri, keputusan men t eri, mau pun juklakjuklak, aturan per izin an dan per aturan kerja, baik di di rek - to rat jenderal mau pun di SKK Mi gas, itu sekarang ki ta ca but,” ujar Jonan di Ja kar ta, kemarin. Dia menyampaikan sejak pe - kan lalu total 54 peraturan telah di cabut pemerintah. Jonan ber - ha rap dengan pencabutan per - atur an yang sudah tidak relevan dan menghambat investasi ini akan semakin meningkatkan flek sibilitas investasi. ”Minggu lalu 32 dan hari ini 22 yang dicabut.

Jadi mudahmu dahan ini bisa mendorong inv estasi besar, karena rencana in v estasi di sektor ini, termasuk di SKK dan BPH tahun ini ku - rang lebih USD50 miliar atau naik dua kali lipat dibanding t a - hun 2017,” katanya. Seperti diketahui, realisasi to tal investasi sektor energi dan sum ber daya mineral di Tanah Air pada 2017 mencapai sekitar USD26 miliar. Dalam pen ca but - an dan penyederhanaan re gu la - si ini, Jonan mengungkapkan, pi haknya berpegang pada tiga hal. Pertama, konstitusi UUD 1945 Pasal 33. Kedua,terkait ke - se lamatan. Ketiga, mengenai pub lic governance -nya.

”Memang kalau 200 se ka li an mung kin bisa sampai tiga bu lan. Ini jadi tiap pekan bisa 20, mung - kin pekan depan ada 10, dua pe kan lagi terus kita ku rangi,” katanya. Sebelumnya Direktur E k se - ku tif Institute for Essential Ser - vices Reform (IESR) Fabby Tu - mi wa menyambut positif pe na - ta an regulasi di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). IESR menilai pen ca but an atur - an-aturan di bidang ener gi baru dan terbarukan dan kon servasi ener gi (EBTKE) ha rus dibarengi d e ngan evaluasi ter buka atas ber bagai peraturan yang dibuat Men teri ESDM da lam kurun wak tu 1,5 tahun terakhir. Menteri ESDM dinilai rajin me ngeluarkan peraturan yang ti - dak didahului dengan kajian le gal dan teknis-ekonomis yang me - ma dai.

”Untuk memenuhi arah - an Pre siden perihal investasi dan ke mu dahan usaha untuk men sti - mu lasi pengembangan ene r gi ter barukan, Menteri ESDM jus - tru perlu merevisi atau men ca but ber bagai aturan yang di buat se la - ma tahun 2017, alih-alih me ngu - rangi peraturan yang tidak re le - van. Berbagai per aturan yang di - buat selama ta hun 2017 justru meng ham bat investasi energi ter ba ru kan,” kata Fabby. Menurut dia, lambatnya rea li sasi investasi dari 68 kon - trak (PPA) pembangkit energi ter ba ru kan yang telah di tan - da ta ngani de ngan PLN tahun lalu me nun juk kan bahwa pi - hak pe n gem bang kesulitan men capai fi nan cial closing dan men da pat kan du kung an pem - bia yaan dari perbankan.

Dalam hal pengembangan ener gi terbarukan, kata dia, pe - me rintah juga diminta men du - kung usulan pembentukan RUU Ener gi Terbarukan di DPR. RUU ini merupakan salah satu ca ra mem berikan kepastian re gu lasi bagi pengembangan ener gi ter - ba rukan dalam jangka pan j ang un t uk memenuhi tar get bauran ener gi terbarukan se bagaimana ter cantum dalam Ren cana Umum Energi Na sio nal (RUEN).

Heru febrianto