Edisi 13-02-2018
Pengetatan Impor Tembakau Dinilai Tidak Tepat


JAKARTA –Upaya pe me rintah mengerem impor tem bakau melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau, dinilai bukan kebijakan yang tepat oleh para pelaku industri rokok.

Dalam beleid tersebut, ada pembatasan impor tembakau jenis Virginia, Burley, dan Oriental. Padahal ketiga jenis tembakau ini dibutuhkan in - dustri rokok, sedangkan hasil pertanian tembakau dalam negeri belum mencukupi. Ketua Paguyuban Mitra Pro - duksi Sigaret Indonesia (MPSI) Djoko Wahyudi me ngatakan, produksi tembakau di dalam negeri saat ini belum mampu mencukupi kebutuhan industri rokok nasional. “Ka lau keran impor itu di ku rangi, pasokan tem bakau akan turun. Kami pun tidak akan mendapatkan garapan dan ini efeknya akan besar,” kata Djoko dalam ke - terangannya di Jakarta, kemarin. Pengetatan impor tem bakau, menurut Djoko, justru akan menciptakan dampak siste mik pada mata rantai temba - kau di industri rokok.

“Kalau mau menyejahterakan petani bukan dengan menutup keran impor, itu salah besar. Pe rin - tahkan kepada semua pab rik rokok untuk mem ba ngun pro - gram kemitraan, di jamin pe ta ni tembakau se jahtera,” ujarnya. Djoko menuturkan, impor tembakau masih dibutuhkan oleh industri rokok. Karena itu, dia mendesak pemerintah mem perbaiki beleid pemba tasan impor tembakau. “Iya, itu masih jauh (aturan). Ke na pa impor? Karena jumlahnya ma - sih kurang,” ucap dia. Berdasarkan data Ke mente - rian Perindustrian, jumlah pro - duksi tembakau secara na sio nal hanya mencapai kisaran 190.000-200.000 ton per ta - hun. Angka tersebut jauh di ba - wah kebutuhan industri, yakni 320.000-330.000 ton per tahun.

Untuk saat ini, kata Djoko, solusi untuk meningkatkan pro duksi tembakau nasional de ngan cara membangun ke mi - traan. Pemerintah harus mem - berikan arahan kepada para pabrikan rokok yang se jauh ini belum melakukan ke mitraan agar segera menjalin kerja sama dengan petani tem bakau. Lebih baik lagi jika arahan itu di kuat - kan dengan payung hukum. “Jadi, pemerintah harus ha dir di situ sehingga pabrikan bisa memberikan pembinaan yang baik,” katanya. Melalui program kemitraan, pabrik rokok bisa lang sung mendiskusikan dengan para petani terkait besaran jumlah tembakau yang diperlukan un - tuk produksi dan kualitasnya. Dengan be gi tu, ketergantungan terha dap impor akan ber ku - rang.

“Kalau begini, petani dan pabrikan rokok sejahtera. Pa - brik an tetap jalan dan kar ya wan bisa terus bekerja. Se mua nya enak,” ucap dia. Djoko juga mengatakan, selama ini tata niaga tembakau terlalu panjang karena ba - nyaknya tengkulak. Dengan ber mitra, maka akan meng hi - langkan tengkulak yang se la ma ini membeli murah dari petani dan menjual mahal ke pabrikan. Anggota Pansus RUU Per - tembakauan dari Fraksi Golkar Muhammad Misbhakun me ng - apresiasi kemitraan antara petani dan pabrik rokok di Su ra - baya, Jawa Timur, yang su dah berjalan selama puluhan ta hun. Kemitraan tersebut ter jalin da - lam bentuk formal mau pun informal.

“Industri ha sil tem ba kau mendukung adanya pola kemitraan antara industri dan petani dengan perannya ma - sing-masing atas prinsip saling meng untungkan,” ujarnya. Saat ini legislatif tengah menggodok RUU Per tem ba - kau an yang masuk dalam Pro - gram Legislasi Nasional (Pro - leg nas). Dalam draf beleid ter se - but, pada Pasal 16 diatur ten - tang kemitraan petani dan pe la - ku usaha.

“Perlu dijaga keseimbangan isu dalam RUU Per tem bakau an bahwa ini me nyang kut ma salah pemberdayaanpetanitemba kau supaya me ningkat taraf hidupnya, harga ke eko nomian temba - kau yang me ma dai dan mengun - tungkan, serta membangun pola kemitraan dengan industri se - hing ga ter ja di kesinambungan proses saling meng untungkan,” kata Misbhakun.

Rakhmat baihaqi