Edisi 14-02-2018
KPK Tetapkan Anggota Komisi I Tersangka


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Ko rupsi (KPK) akhirnya menetapkan anggota Komisi I DPR sekaligus Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Fayakhun Andriadi, sebagai tersangka penerima suap.

Dia diduga menerima Rp12,199 miliar untuk pe ngu rusan pembahasan dan pengesahan anggaran dua proyek di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) di DPR. Penetapan Fayakhun Andri adi sebagai tersangka di be narkan Ketua KPK Agus Ra har djo dan diamini Wakil Ketua KPK Basaria Pan jaitan.

Agus Rahardjo menyatakan, penanganan penyelidikan Faya khun sudah dinaikkan ke ta - hap penyidikan. Dengan begitu, status Fayakhun sudah beralih dari saksi menjadi tersangka. “Kalau sudah penyidikan ya tersangka. Tunggu konpers (konferensi pers) dalam waktu dekat,” ungkap Agus di sela-sela ra pat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ba saria Panjaitan meng ung - kapkan hal yang sama. Kon fe - rensi pers KPK untuk peng - umuman resmi penetapan Fa - ya khun sebagai tersangka akan berlangsung Rabu (14/2).

Di hadapan para anggota dan pimpinan Komisi III Basaria menyebut, sampai saat ini KPK sudah menangani dan mem bawa lima orang kepengadilan terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan proyek di Bakamla Empat orang sudah ber sta tus terpidana dan satu masih da lam tahap persidangan di Peng adilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ja - karta.

“Satu lagi, FA, masih da - lam tahap pro ses penyidikan,” ungkapnya. Empat orang yang sudah ber status terpidana terdiri atas tiga pemberi suap dan satu pe - nerima. Pemberi suap adalah pe milik dan pengendali PT Meria Esa dan PT Melati Tech - no fo Indonesia (MTI), Fahmi Dar mawansyah alias Emi (divo - nis 2 tahun 8 bulan) ke po nakan Emi sekaligus pegawai Bagian Operasional Merial Esa, Muhammad Adami Okta (di vo - nis 1 tahun 6 bulan); dan Mar ke - ting Operasional PT Merial Esa, Hardy Stefanus.

Terpidana penerima suap adalah Eko Susilo Hadi (divonis 4 tahun 3 bulan) selaku Deputi Bidang Infor masi, Hukum, dan Kerja Sama merangkap Pelak sa - na Tugas Sekretaris Utama Ba - kam la dan sebagai Kuasa Peng - guna Ang garan (KPA) Sa tuan Kerja Ba kam la Tahun Anggaran 2016. Eko terbukti menerima suap 100.000 dolar Singapura (Rp935 juta), USD88,500 (Rp1.181.475.000), dan 10.000 Euro (Rp143,2 juta).

Untuk ter dakwa yang se - dang di sidang kan di Pengadilan Tipikor J akarta adalah peneri - ma suap Nofel Hasan selaku Ke - pala Biro Perencanaan dan Or - ganisasi Bakamla.

Satu te r dak - wa lain nya ditangani Puspom TNI, ya itu Laksamana Pertama TNI Bambang Udoyo selaku Direk tur Data dan Informasi pada De puti Bidang Informasi, Hu - kum, dan Kerja Sama yang me - rang kap sebagai Pejabat Pem - buat Komitmen (PPK) Kegiatan Pe ningkatan Pengelolaan In - for ma si Hukum dan Kerja Sama Keamanan dan Keselamatan Laut Bakamla 2016.

Bambang sudah divonis 4 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Militer Jakarta. Emi, Adami, Hardy, Eko, dan Bambang ter - kait dengan upaya me me nang - kan PT Melati Technofo In do - nesia (MTI) dalam proyek sa - telit monitoring dari APBN Perubahan 2016 dengan ang - garan lebih Rp222,43 miliar dan memenangkan PT Merial Esa di proyek drone (anggaran masih dibintangi) di Bakamla.

Adapun Nofel berkaitan de-ngan penyusunan dan peng ajuan anggaran pengadaan drone dan satelit monitoring Ba kamla yang masuk dalam APBN Perubahan 2016. Seorang sumber internal Bidang Pe nin dakan KPK me - nya takan, kasus yang terkait Fayakhun Andriadi berbeda dengan induk ka sus nya.

Ditahap penyelidikan yang diusut adalah pengurusan pem ba - hasan dan pengesahan anggaran pengadaan drone dan sa - te lit pemantauan Bakamla da - lam Rancangan APBN Pe rubahan 2016 yang dibahas di DPR, kemudian kasus tersebut dinaikkan ke tahap penyi dikan.

Subjek yang kemudian di te - tap kan sebagai tersangka adalah Fayakhun Andriadi ber da - sar kan surat perintah dimu lai - nya penyidikan (sprindik) yang diteken pimpinan beberapa hari lalu. Terhadap Fayakhun ke mudian diterapkan pasalpasal penerimaan suap, yakni Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor.

Dari hasil penyelidikan de - ngan didasarkan pada ke te rang - an sejumlah orang dan di dukung sejumlah alat bukti ke mudian dapatdipastikanFa yakhunte lah menerima uang lebih dari Rp12 miliar. Alat bu k ti tersebut di antaranya petunjuk berupa transkrip per cakapan Whats App hinggabuktitran saksike uangan yang masuk ke rekening Faya - khun di luar negeri.

“Sprindik FA (Fayakhun) sudah ditandatangani pim pinan (KPK). Dia (Fayakhun) me - mang aktif sejak awal pengajuan dan pembahasan di DPR untuk anggaran satmon (satelit monitoring ) dan drone punya Bakamla. Bahkan FA yang me - matok angka 1% yang harus di - berikan dari perusahaan Fahmi Darmawansyah.

Akhirnya kan ada pemberian dengan transfer ke rekening yang diduga milik FA lebih dari Rp12 miliar,” ung - kap sumber tersebut. Jika dilihat persidangan terdakwa Nofel Hasan beberapa (alat) bukti yang dimiliki KPK bahkan sudah ditunjukkan jak - sa penuntut umum (JPU).

Kesemuanya sudah dikonfirmasi baik kepada saksi atas nama Fah mi Darmawansyah alias Emi dan Managing Director PT Rohde & Schwarz Indonesia Erwin S Arif maupun kepada Fayakhun Andriadi. Di tahap penyelidikan Faya - khun sudah membantah du ga - an peran dan keterlibatannya hingga permintaan dan pe - nerimaan uang.

“Bukti tran - saksi-transaksi penerimaan uang FA sudah ada. Rekening diduga milik FA ada di Singa - pura dan Hong Kong,” ungkap sumber itu. Juru Bicara KPK Febri Dian syah mengatakan, bila melihat fakta persidangan ter - dakwa No fel Hasan memang sudah ada sejumlah bukti dan ke te rangan saksi yang me - nguat kan dugaan keterlibatan Fayakhun Andriadi.

Diantaranya ke sak sian Fahmi Darma - wansyah alias Emi dan Erwin S Arif serta bukti petunjuk lain. Kalau dilihat dari bukti-bukti yang ditampilkan JPU saat per sidangan, memang me - nun juk kan adanya transaksi ber lapis. Di sisi lain, memang sudah ada perkembangan signifikan dari hasil penyelidikan ter ha - dap pem bahasan dan penge - sahan anggaran satelit monito - ring dan drone Bakamla di DPR.

Hanya, Febri belum mau meng - ungkap secara rinci penetapan Faya khun Andriadi sebagai tersang ka. “Terkait posisi sese - orang se bagai tersangka atau sudah da lam proses penyidikan KPK, tentu akan diumumkan secara resmi melalui konferensi pers,” kilah Febri.

sabir laluhu

Berita Lainnya...