Edisi 14-02-2018
Korpri Desak Skema Gaji PNS Diperbaiki


JAKARTA – Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menilai skema gaji pegawai negeri sipil (PNS) perlu diubah. Skema gaji saat ini dinilai masih terjadi ketimpangan sehingga belum memenuhi rasa keadilan bagi abdi negara.

Ketimpangan itu di antaranya an tara gaji pokok dan tun - jangan yang besarannya sangat tidak berimbang. “Kalau se ka - rang gaji pokok itu besarannya sangat kecil. Sementara tun ja - ngannya besar. Belum lagi tun - jangannya sudah tidak sama. Di mana setiap daerah berbedabeda. Ini menimbulkan ke cem - buruan dan keirian. Ini tidak sehat,” kata Ketua Umum Kor - pri Zudan Arif Fakrullah saat dihubungi tadi malam.

Dia menuturkan, gaji yang ada saat ini belum men cer min - kan beban kerja dan kinerja dari seorang PNS. Padahal, se ha rus - nya gaji yang peroleh PNS di - sesuaikan dengan kinerja dan beban kerja. “Ada daerah yang eselon III gajinya lebih tinggi dibanding eselon II di ke men - terian. Karena ini tun ja ngan - nya. Padahal, jenis peker ja an - nya tidak berbeda jauh,” ung - kapnya.

Di sisi lain, dia juga me ng kri - tisi masih kecilnya gaji pokok. Padahal, dana pensiun di da sar - kan pada besaran gaji pokok. Maka itu, perlu ada kenaikan gaji pokok agar besaran dana pen - siun tidak merosot drastis. “Ka - rena pada prinsipnya sete lah pen siun, penghasilan tidak bo - leh turun terlalu besar peng ha - silannya.

Dana pensiun di hi tung dari gaji pokok, maka gaji po kok dinaikkan,” tuturnya. Lebih lanjut Zudan juga me nyoroti perlunya kenaikan ru tin gaji PNS setiap tahun. Selain ada gaji ke-13 dan ke-1, gaji PNS juga perlu disesuaikan dengan ke - naikan inflasi. “Setiap bulan kan PNS membayar sekolah dan kebutuhan kan setiap ta hun naik. Jadi peng ha - silan PNS me ningkat setiap ta - hun seiring me ningkatnya ke - butuhan,” ujar dia.

Apalagi, gaji merupakan ins - trumen penting bagi pe ning - katan kinerja PNS. Jika gaji asalasalan, akan ber pengaruh pada kualitas hi dup PNS. “Kinerja bisa me nurun dan berpengaruh pada pembangunan ne gara. Kanpenggerak pembangunan itu PNS,” ungkap Zudan. Zudan berharap Korpri dilibatkan dalam pembahasan aturan teknis ten tang gaji dan tunjangan.

Seperti diketahui, salah satu aturan turunan dari UU Aparatur Sipil Negara (ASN) ini tengah di godok di internal pemerintah. “Kita ingin diajak agar bisa memberikan masukan. Jadi skema gaji nantinya lebih baik,” katanya.

Sebelumnya saat ditemui di Istana Negara, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Re formasi Birokrasi (Menpan- RB) Asman Abnur belum akan menindaklanjuti wacana perubahan struktur gaji PNS tahun ini karena mempertimbangkan kondisi keuangan negara. “Belum (kelanjutan perubahan struk tur gaji PNS). Kami melihat kemampuan ke uang an,” ucapnya. Dalam Anggaran Penda patan dan Belanja Negara (APBN) 2018 belanja pegawai dipatok Rp365,7 triliun.

Hal ini juga dibenarkan oleh Direktur Kom - pe n sasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Ke pega waian Ne - ga ra (BKN) Aswin Eka Adhi yang menyatakan bah wa be lum ada rencana kenaikan gaji PNS pada 2018. Keputusan ini ber da - sar kan nota keuangan RAPBN 2018. “Untuk kenaikan gaji PNS terakhir dilakukan pada 2015, yakni sebesar 6%.

Sebagai kom - pensasinya, PNS diberikan THR sebesar gaji pokok yang di - atur dalam UU Nomor 15/2017 tentang APBN 2018 dan Nota Keuangan APBN 2018,” ka - tanya. Aswin juga menjelaskan, ke - naikan gaji PNS secara sig ni - fikan pernah terjadi pada 2001, mencapai 270% pada saat di te - tapkan Peraturan Pe me - rintah (PP) Nomor 26/ 2001.

Me nurutnya, sis - tem peng ga jian PNS ma - sih mengacu pada PP No - mor 7/1977 tentang Per - aturan Gaji PNS. “Sistem peng gajian tersebut ber - laku sama bagi PNS pemerintah pusat dan daerah,” ung - kapnya. Sebagaimana diatur da lam PP Nomor 7/1977, ke naikan gaji PNS terdiri atas be berapa jenis, yaitu kenaikan gaji ber - kala (KGB) setiap dua ta hun sekali.

Lalu, kenaikan gaji istimewa dengan hasil pelak sanaan kerja de ngan kategori “Amat Baik”. “Ada kenaikan gaji karena kenaikan pang kat. Kenaikan gaji juga karena kebijakan pemerintah mengikuti besaran inflasi yang tertuang da lam nota keuangan,” kata nya.

dita angga


Berita Lainnya...