Edisi 14-02-2018
Mengantisipasi Perselisihan di OBOR


Tiongkok memiliki sebuah rencana untuk membentuk badan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam proyek One Belt One Road (OBOR).

Rencana ini dapat diang gap sebuah langkah yang progresif dan menun jukkan keseriusan Tiongkok untuk menjadi pemain yang menentukan di pang - gung ekonomi dan politik dunia. Tiongkok menyiratkan bah - wa lembaga ini akan berbeda dengan lembaga penyelesaian yang pernah dikenal seperti di dalam WTO yang umumnya berbasiskan paradigma hukum ala Anglo Saxon.

Lembaga arbit - rase ini kabarnya akan mendahulukan sebuah konsensus daripada hukuman. Kebutuhan adanya lembaga penyelesaian perselisihan men - jadi penting mengingat OBOR saat ini telah mencapai 64 negara atau me nyangkut nasib hampir 62% dari jumlah total seluruh pen duduk negara di dunia. Tiongkok mendeklarasikan OBOR ini pada akhir 2013 saat pertemuan tingkat tinggi antara ASEAN dan Tiongkok.

Semenjak Donald Trump men - jabat sebagai pre siden AS dan mulai mening gal kan kese pa - kat an-kesepakatan dagang inter nasional, inisiatif OBOR menjadi semakin me non jol dan tidak tertutup ke mungkinan akan menjadi tulang punggung perdagangan internasional baru.

Oleh sebab itu, pendirian sebuah lembaga penyelesaian masalah yang tim bul atau akan timbul dari bebe rapa kerja sama yang telah di sepakati menjadi sebuah ke butuh an yang juga mendesak. Inisiatif pembangunan OBOR mewakili dua tujuan ambisius.

Pertama, adalah mengembangkan dua rute perdagangan utama yang menghubungkan Eropa, Afrika, dan Asia-Pasifik yang sering disebut Sabuk Ekonomi Jalur Sutra (Silk Road Economy). Jalur ini adalah jalur tradisional melalui perdagangan darat yang menghubungkan Tiongkok dengan dataran Eropa. Jalur ini melintasi Asia Tengah dan Barat, juga Eropa.

Kedua, adalah Jalan Sutra Maritim (Maritime Silk Road) yang meliputi jalur perdagangan melalui perairan lautan atau maritim yang melintasi Asia Tenggara, Oceania, dan Afrika Utara.

Total jumlah proyek-proyek yang telah didanai Tiongkok hingga saat ini mencapai 1.700 kerja sama. Penyaluran dana se - bagian besar dilakukan dan di - pimpin oleh badan usaha milik negara (BUMN) Tiongkok yang bekerja sama dengan dana dari China Silk Road Fund (CSRF). CSRF adalah sebuah lem baga dana investasi yang berbasis di Beijing sejak 2014.

Selain CSRF, proyek-proyek itu juga meng - himpun dana para investor yang bergabung Asian Infra - structure Investment Bank (AIIB). Lembaga keuangan multilateral ini secara formal memiliki misi memperbaiki ke - senjangan dana pem bangunan infrastruktur di Asia. AIIB di ta - ndatangani oleh 57 negara dan menyetujui 37 anggota baru sehingga jumlah keanggotaan yang disetujui menjadi 84 negara.

Tidak semua proyek yang didanai oleh Tiongkok berjalan mulus, dan ini yang juga men - jadi salah satu alasan mendesak untuk segera memulai pemi kiran mendirikan lembaga penye - le saian perselisihan. Beberapa proyek yang sempat menjadi masalah antara lain penolakan masyarakat atas dibangunnya Bendungan Myitsone pada 2011 dengan nilai investasi USD3,6 miliar.

Pemerintah Myanmar terancam untuk mengembalikan dana USD800 juta yang telah dikeluarkan investor Tiongkok. Pemerintah Sri Lanka juga pernah menangguhkan proyek dari investor The Colombo Port City Project senilai USD1,4 miliar pada 2015.

Proyekinidi danai lewat China Communications Construction Company Limited (CCCC), salah satu BUMN Tiongkok. Alasan penundaan adalah ketidakterbukaan pelaksanaan investasi dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. Proyek disetujui pada masa Presiden Mahinda Rajapaksa, tetapi ke - mudian ditunda keberlanjutannya oleh Maithripala Sirisena sebagai presiden terpilih yang baru pada 2015.

Kasus-kasus tersebut men - jadi pelajaran bagi Tiongkok untuk segera membentuk for - mat penyelesaian apabila ada perselisihan. Tiongkok sendiri telah mendorong pengadilan di dalam negeri untuk mene rap - kan asas timbal balik peng aku - an putusan pengadilan dengan negara-negara yang terlibat di OBOR pada 2015.

Kebijakan dilanjutkan dengan keputusan besar Beijing untuk menanda - tangani Hague Convention on Convention on Choice-of- Court Agreements tentang dimungkinkannya pengakuan atas keputusan pengadilan di negara-negara penanda tangan pada 2017. Untuk saat ini, hanya Uni Eropa, Meksiko, dan Singapura yang telah meratifi - kasi konvensi ini.

Selain terlibat dalam alter - natif tersebut, Tiongkok juga telah memikirkan untuk mem - bangunlembagaarbitrasesen diri. Menurut rencana, Mah kamah Agung Rakyat akan mendirikan sebuah pengadilan komersial internasional di Beijing, Xi’an, dan Shenzhen. Lembaga per - tama yang akan didirikan di Xi’an khusus untuk menangani perselisihan komersial terkait dengan lahan di sepanjang Silk Road Economic Belt.

Semen - tara lembaga kedua yang ada di Shenzhen, terutama akan berurusan dengan litigasi dari Maritime Silk Road. Markas besar akan didirikan di Beijing. Tujuan dari pembentukan badan arbitrase adalah untuk memberikan perlindungan hu - kum bagi kontrak-kontrak yang sudah disepakati, menyediakan jalan keluar bagi setiap per - selisihan, melakukan mediasi dan arbitrase untuk bisnis yang terkait dengan segala yang ber - hubungan dengan OBOR.

Gagasan ini mungkin menjadi tantangan buat Indonesia yang menjadi salah satu negara yang aktif di OBOR. Kita masih belum mendapat gambaran apakah Tiongkok akan mene rap kan sebuah peradilan atau model penyelesaian seperti di WTO yang terkenal dengan sanksi perdagangannya atau lebih mengedepankan negosiasi. Potensi konflik perdagangan Indonesia dan Tiongkok ter kait dengan proyek-proyek yang sudah disepakati tidak tertutup kemungkinan akan terjadi ketika ada pergantian kekuasaan di dalam negeri yang memiliki arah dan kebijakan yang berbeda dengan peme rin tahan saat ini.

Indonesia hingga saat ini telah mendapat perpanjangan kerja sama Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA) dari 100 miliar ren minbi (yuan) menjadi 130 miliar yuan atau setara Rp266,09 triliun. Pinjaman dari PBC ini akan dipakai untuk mem biayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Kita memiliki pengalaman bagaimana Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang baru membatalkan investasi reklamasi hasil kesepakatan pemerin tahan yang lama.

Ini adalah salah satu contoh terjadinya perubah an kebijakan karena perubahan kekuasaan walaupun tidak ada investor Tiongkok di sana. Contoh lain yang akan kita hadapi adalah proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung kerja sama antara BUMN Indonesia dan Tiongkok yang selama ini menjadi sorotan dan materi kampanye politik. Proyek ini bisa kemungkinan ditunda atau direnegosiasi apabila terjadi pergantian kekuasaan.

DINNA WISNU, PhD

Pengamat Hubungan Internasional

Berita Lainnya...