Edisi 14-02-2018
568.171 Siswa Paket Terancam Drop-out


JAKARTA –Sebanyak 568.171 siswa sekolah paket terancam berhenti sekolah (drop-out).

Penyebabnya mereka tidak mendapat bantuan operasional yang me nun jang berjalannya sekolah. Se kretaris Ditjen Pen di - dikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Kementerian Pendidik an dan Kebudayaan (Kemendikbud) Wartanto mengatakan, 568.171 siswa paket A, B, dan C ini awalnya tidak bersekolah.

Namun, mereka direkrut oleh pemerintah pusat untuk disekolahkan di sekolah paket sejak 2017. Masalah terjadi ke - tika mereka mendapat biaya pen didikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), namun lembaga pendidikannya ke su - litan beroperasi lantaran tidak mendapat bantuan operasional pendidikan (BOP).

“Yang jadi masalah PIP dapat, tapi BOP ti - dak dapat, sehingga lembaga pen didikan nonformal khu - susnya pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) berteriak. Sudah direkrut, tapi biaya pem - belajarannya tidak ada,” ka ta - nya di Kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin.

Wartanto mengatakan, Ke - mendikbud sudah berkomunikasi dengan Kementerian Ke - uangan agar BOP itu bisa di - adakan. Dia menjelaskan, usul - an anggaran bantuan ope ra - sional bagi lembaga pendidikan nonformal ini Rp500 miliar sehingga per anak bisa men da - pat satuan biaya Rp750.000 hingga Rp1,5 juta per tahun.

Jika dirinci, total 568.171 siswa usia sekolah yang tidak ber se - kolah ini terbagi atas siswa paket A 69.905 siswa, paket B 242.004, dan paket C 256.262 siswa yang seharusnya masuk PIP 498.266. Sedangkan total siswa paket kesetaraan yang mencakup sis - wa berusia di atas 21 tahun un - tuk Paket A sebanyak 177.264, Paket B 441.021 orang, dan Paket C 433.308 siswa.

Siswa ber usia di atas 21 tahun tidak mendapat KIP. Menurut Wartanto, jika ti - dak ada bantuan operasional, siswa paket ini kemungkinan terancam berhenti dari PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Total PKBM sebanyak 11.000 unit, sementara SKB ada 311 unit.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri berpendapat, pemerintah harus memberikan bantuan biaya bagi siswa dan lembaga pendidikan nonformal ini. Dia berpendapat tidak ada BOP ini karena kurangnya kementerian dalam menarasikan kebutuhan anggaran pada forum trilateral meeting, terutama kepada Kemenkeu.

neneng zubaidah

Berita Lainnya...