Edisi 14-02-2018
Sipil Siap Ajukan Uji Materi ke MK


JAKARTA - Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Per musyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi.

Sejumlah kelompok sipil di Indonesia menyatakan bakal melakukan uji materi undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa pasal kontroversial dalam undang-undang ter - se but di antaranya terbukanya pe luang pemidanaan bagi peng kritik anggota dan lem - baga DPR, hak imunitas ang go - ta DPR yang keblabasan, ke we - nangan pemanggilan paksa oleh DPR, hingga kewenangan DPD mengevaluasi peraturan daerah (perda).

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyatakan munculnya pasal-pasal baru tersebut merupakan bentuk kemunduran demo krasi. Dia mencontohkan kewenangan DPR untuk memidanakan para peng kri - tik nya akan membuat lembaga le gislatif seolah antikritik.

Pa - dahal, kritik merupakan hak asasi dalam sistem demokrasi. “Kalau kritik dianggap ba hasa - nya merendahkan harkat dan martabat DPR, lalu diproses hukum, (itu) sangat ber ba ha - ya. Elite politik akan me man - faatkan ini untuk kepentingan mereka,” ucapnya di Jakarta kemarin.

Formappi, kata Lucius, ber - sa ma sejumlah kelompok sipil di Indonesia berencana me la - kukan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan uji materi tersebut akan se - gera dilayangkan setelah UU MD3 resmi diundangkan da - lam lembaran negara. “Setelah diundangkan kami ajukan judicial review ke MK. Banyak teman-teman ingin lakukan uji materi.

Sudah siap-siap se - mua,” ujarnya. Direktur Eksekutif Para Syndicate, Arief Nurcahyo, menilai revisi UUMD3 dinilai sebagai bagian barter politik antara pemerintah, DPR dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat. Hal itu tecermin dalam pembahasan revisi KUHP, revisi UU MD3, dan pengangkatan kembali Arief sebagai ketua MK saling berkaitan.

“Revisi KUHP dan revisi MD3 yang dibahas dalam waktu berdekatan, saling ber - kaitan. Pihak pemerintah da - lam revisi KUHP memiliki ke - pentingan berkaitan dengan pa sal penghinaan presiden, se - mentara DPR memiliki ke pen - tingan untuk menguatkan diri dengan beberapa pasal yang menjadi kontroversi,” ucapnya.

Menurut Arief, hak imu ni - tas anggota DPR yang kembali melekat juga diduga ada deal politik untuk menguatkan pu - tusan terhadap status pansus KPK dan keterpilihan Ketua MK Arief Hidayat.

“Proses MD3 yang akan diketok, ke mu dian proses RKUHP, kemudian pu - tus an MK terhadap pansus ang - ket itu timing -nya seperti tidak bisa tidak saling ber hu bungan sebab-akibat,” papar nya. Hal senada diungkapkan oleh Koordinator Komite Pe - mi lih Indonesia Jerry Sumam - pouw yang memandang ada deal DPR dengan MK agar me - le mahkan KPK melalui ke pu - tusan gugatan terkait angket KPK yang menyebutkan KPK dapat diangketkan.

“Jangan-jangan ini bagian dari deal itu. Karena itu, DPR yang sudah tahu bahwa pasal tentang pe - manggilan harus lewat me - kanisme MKD itu kan dulu su - dah pernah dibatalkan oleh MK. Nah, sekarang dimun cul - kan lagi oleh DPR, dengan ha - rapan kalau gugat di MK, mungkin MK akan tutup ma - ta,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Mahkamah Dewan Ke - hor matan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pe - meriksaan anggota DPR harus seizin presiden sebagai bentuk antisipasi dari tindakan kri mi - nalisasi. “Sudah ada beberapa contoh, misalnya anggota DPR diproses di polres karena la por - an-laporan, ada tujuan ter - tentu untuk meng kri mi na li - sasi.

Ada anggota DPR tiba-tiba dipanggil poles, padahal per - ma salahan kasusnya belum jelas,” katanya. Ketua DPR Bambang Soe - satyo pun mengatakan pe nge - sahan UU MD3 di DPR sudah melalui mekanisme dan tata tertib yang berlaku. Sebelum disahkan di rapat paripurna, DPR juga sudah melakukan pem bahasan dengan peme - rintah.

“Jika ada pihak-pihak yang tidak puas, dapat meng - ajukankeberatankeMah ka mah Konstitusi,” ucap nya. Menurut Bambang, Pasal 245 terkait pemeriksaan ang - go ta DPR yang terlibat tindak pi dana, ketentuan tersebut sudah sesuai dengan putusan MK, sebab hanya penambahan frase “mempertimbangkan”, bukan mengizinkan.

“Men - jelaskan Pasal 122 tentang penghinaan terhadap par le - men, hal tersebut adalah wajar mengingat di beberapa negara ada pasal sejenis, yakni untuk menjaga kewibawaan lembaga negara seperti di peradilan (contempt of court ) dan di DPR (con tempt of parliament),” ungkapnya.

Bambang memastikan, setiap profesi harus mendapatkan perlindungan hukum, termasuk anggota Dewan. Perlindungan ini juga telah dimiliki oleh wartawan sebagaimana diatur dalam UU Pers Nomor 40/1999, di mana dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dipanggil oleh polisi, tetapi dapat dipanggil oleh Dewan Pers. “Hak imunitas juga telah dimiliki oleh advokat dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003,” tutup - nya.

mula akmal



Berita Lainnya...