Edisi 14-02-2018
Daerah Minta Kewenangan DPD Diperjelas


JAKARTA – Pemerintah daerah (pemda) minta aturan terkait penambahan wewenang untuk diperjelas Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada tumpang tindih kewenangan antara DPD dan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri) yang bisa membingungkan daerah. Dalam Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru, DPD diberikan penambahan wewenang untuk melakukan pemantauan eva - luasi rancangan peraturan daerah (raperda) dan peraturan daerah (perda).

Hal ini se bagaimana tercantum pada pasal 249 ayat 1 huruf J. Ber dasarkan konsti tusi, selama ini kewe - nangan tersebut di tangan Kemendagri. “Saya kira tidak masalah jika DPDdiberitambahanwewe nang. Hanya, memang bagai mana cara - nya, ini harus diatur agar tak tum pang tindih,” ujar Sekre taris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Nurdin Abdullah saat dihubungi kemarin.

Dalam pandangannya, ada - nya kewenangan baru bahwa DPD memerlukan sinergi de ngan lembaga yang ada sehing ga tidak nanti tidak menjadi persoalan. Di sisi lain, tanpa adanya sinergi juga akan berdampak pada ketidak pastian bagi daerah. “Maka itu harus juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis), supaya ini jelas posisinya sebagai evaluator di mana,” ungkapnya.

Senada, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi membenarkan adanya potensi tumpah tindih kewenangan. Maka itu, dia meng ingatkan harus ada definisi yang jelas terkait wewenang DPD. “Jelas mana yang jadi tugas Kemendagri dan mana yang DPD. Tidak bisa sama wilayahnya. Harus dibedakan,” tuturnya.

Kendati demikian, dia me - yakini peran DPD hanya untuk memberikan pandangan yang lebih global. Dia pun tidak mempermasalahkan peranan tersebut jika tidak menyentuh substansial. “Saya kira sifatnya bukan substansional, tapi lebih pada pengawasan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sumar sono menegaskan, se - bagai mana yang diatur dalam konstitusi bahwa perda adalah bagian dari eksekutif. Namun, dia tidak mempermasalahkan jika DPD hanya memantau dan memberi bahan informasi ke - bijakan na sional. “Silakan saja. Tidak ma - salah untuk me man tau ke ber - adaan, permasalahan, dan per kem bangannya saja,” pung kasnya.

Perlu Pemahaman Isu Lokal

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menyambut baik tam - bahan wewenang tersebut. Me - nurutnya, adanya peran DPD bisa memberikan kontribusi pan dangan yang membuat perda semakin komprehensif. “Saya menyambut baik, tapi harus DPD konsekuen.

Artinya nanti ada juklak dan juknis. Ini penting jangan sampai ada kap - ten tidak bermain, tapi me nen - tukan (nasib perda). Jadi, ini bisa celaka,” ungkapnya. Dia menuturkan, selama ini banyak daerah yang menuntut DPD memberi perhatian lebih untuk melakukan pemantauan dan evaluasi perda.

Hanya, dia menggariskan bahwa dengan adanya kewenangan evaluasi raperda dan perda maka DPD harus benar-benar memahami isu lokal. “Saya bisa bayangkan DPD harus sibuk di daerah dan menyelesaikan satu per satu raperda. Apalagi beberapa perda seperti APBD ataupun APBDP harus cepat, lalu harus mengantre dulu. Nah , ini akan seperti apa DPD,” tuturnya.

Dia lantas mengingatkan jangan sampai karena beban kerja yang begitu berat, malah hanya akan dilimpahkan ke tenaga ahli. Menurutnya, sering kali dalam pembentukan UU, pemerintah pusat dan DPR mengatur begitu ideal tapi sulit diimplementasikan.

“Ini sudah sering. Jika ingin menjembatani UU dan perda, itu bagus tapi harus seperti kutu buku dan mencermati satu per satu. Padahal perda yang dibuat banyak sekali. Belum lagi UU lintas kementerian,“ paparnya.

dita angga

Berita Lainnya...