Edisi 14-02-2018
DPR dan Sesat Pikir UU MD3


DPR melalui rapat paripurna, Senin (12/2), telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17/ 2014 tentang MPR, DPR , DPD, dan DPRD (MD3).

Pengesahan UU MD3 ini langsung memantik polemik karena dipandang penuh kontroversi. Bukan hanya karena aksi walk out yang dilakukan Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi PPP, melainkan juga muatan pasal-pasal d alam revisi UU tersebut dipandang akan menjadikan DPR sebagai lembaga yang otoriter. Terlihat jelas dalam revisi tersebut semangat untuk memo sisikan DPR sebagai lem baga yang membuat tirani berhadapan dengan konstituennya.

Bagaimana anggota DPR berupaya maksimal memproteksi diri terhadap hal-hal yang dianggap akan mengganggu atau mengancam zona nyamannya. Meski isi pasal ter sebut meng gunakan bahasa yang diper halus, ini harus men jadi per ingat an bagi publik; hati-hati memberikan kritik dan koreksi, Anda bisa berhadapan hu kum. (baca pasal 122 huruf k).

Ancaman yang ditebar melalui pasal tersebut sangat penting disikapi secara serius oleh semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu parlemen. Entah karena sudah lelah dikritik sehingga parlemen memutuskan membuat pasal yang bisa dijadikan benteng agar ter lindungi d ari serangan kr itik.

Namun hal yang pasti, DPR seolah lupa dan kurang paham bahwa selama ini yang mem buat citra lembaga terpuruk dan bahkan ke percayaan publik hilang sesungguhnya karena ulah oknumoknum ang gota DPR sendiri yang kinerjanya buruk dan cenderung korup.

Adalah cara keliru dan sesat pikir apa yang dilakukan DPR dengan memberi kewenangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum bagi peng kritik sebagaimana diatur dalam pasal 122 hur uf k . Dipasal ini diatur bahwa DPR bisa mengambil langkah hukum terhad ap pihak tertentu yang dianggap melecehkan lembaga dan anggota. MKD yang diberi wewenang untuk mengambil langkah hukum.

Harus diingat semangat awal pembentukan MKD sesung guhnya sebuah ikhtiar dalam upaya maksimal mengembalikan citra DPR yang kian terpuruk. Sebagai alat keleng kapan DPR yang bersifat tetap, MKD sesung guhnya bekerja da lam rangka untuk memantau, mengawasi, dan memastikan semua ang gota termasuk pimpinan DPR dalam bekerja tid ak kor up, menjunjung ting gi norma, nilai-nilai etik dalam ma syarakat yang diter je mah - kan dalam Kode Etik DPR .

MKD memastikan tidak boleh ada ang gota DPR yang malas berkantor. tapi rajin terima gaji. Tidak boleh ada anggota DPR yang faktanya menerima dana reses, namun tidak melaksa na kan kegi atan reses. Semua itu ma suk wilayah pengawasan MKD, termasuk bertang gung ja wab memastikan para anggota DPR tidak terlibat dalam praktik perjudi an dan asusila.

Mengapa? Sekali lag i, karena orang-orang yang masuk dalam MKD diber ikan gaji khusus dengan uang rakyat agar bekerja mak simal menjaga marwah DPR. Hal yang ironi adalah muatan pengaturan dalam pasal 73, yakni kewenangan DPR bisa melakukan pemangg ilan paksa, bahkan hak sandera bagi siapa saja yang tidak memenuhi undangan DPR untuk memberi keterangan.

B ahkan hak sandera ini dilakukan dengan bantuan polisi. DPR seolah ingin mempertegas jati diri sebagai lembaga pengawas superbodi. Fakta lain, semangat otoriter ju ga tercermin dari pasal yang dibuat untuk memproteksi diri/lembaga. Hal ini terkait dengan mekanisme yang meng atur bahwa pemangg ilan dan permintaan keterangan penyidikan kepad a ang gota DPR ha rus mendapat persetujuan ter tu lis presiden dan pertimbang an MKD (pasal 245).

Publik perlu tahu, orangorang yang duduk di MKD adalah anggota DPR yang sekarang ini jumlahnya 17 orang merupakan representasi dari fraksifraksi di DPR . Karena wakilwakil fraksi, maka tentu tidak mudah bagi MKD bisa bekerja objektif dan memperlancar pro ses hukum yang menimpa se orang anggota DPR.

Bukankah selama ini cukup banyak kasus pelang garan etik yang me li bat kan anggota DPR namun ku rang mendapat respons dari MKD. Mengapa demiki an? K a rena MKD segan berlakon “ je ruk makan jeruk”. MKD seharu snya tidak di libatkan dalam mekanisme penegakan hukum.

DPR harus mam pu membedakan secara te gas wilayah kerja MKD dengan lembaga penegak hukum murni. MKD jelas bekerja di wilayah etik, menjaga agar anggota DPR aktif bekerja dan menjaga diri a gar tid ak melang gar Tata Tertib dan Kode Etik.

MKD mand at utamanya adalah men jaga mar wah DPR sebagai lem baga terhor mat, berbeda de ngan penegak hukum murni yang menjalankan tugas menangani pelanggaran hukum seper ti korupsi Nah, apa yang ter jadi dengan revisi UU MD3 tersebut akan menjadi titik balik bagi per ja lanan demokrasi di Indonesia, bahkan dikhawatirkan akan kem bali ke masa gelap bila tidak segera disikapi.

DPR yang se ja tinya adalah lembaga repre sen tasi rakyat dan akan menjadi aktor utama penjaga kualitas demokrasi kini seolah berbalik menj adi monster menakutkan. DPR akan bekerja de ngan po wer full tanpa kontrol politik yang berarti.

Catatan KOPEL

Berdasarkan catatan Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia , proses revisi UU MD3 sesungguhnya bukanlah aspirasi publik secara luas, bah kan tid ak masuk kategori yang mendesak meski diakui di sana-sini terdapat kekurangan. Bila merujuk data Program Le gislasi Nasional (Proleg nas) se jak 2014 hingga sekarang , cukup banyak agend a pem bentukan UU yang tertunda tanpa alasan yang jelas.

Tahun 2015, mi salnya, DPR hanya berhasil menetapkan 3 dari 40 yang di rencanakan di Pro legnas. Pada 2016, dari 50 yang direncanakan di Prolegnas hanya 9 UU yang berhasil di tetapkan. Salah satu agenda yang sudah lama mengalami penundaan tanpa alasan jelas adalah revisi UU Aparatur Sipil Negara (A SN). Pad ahal, UU ini sejatinya akan menjadi payung hukum pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

Nuansanya sungguh berbeda dengan agenda revisi UU MD3, yang prosesnya berlangsung sangat cepat seolah tanpa hambatan. Meski tanpa kajian mendalam, agenda revisi UU MD3 sudah resmi masuk daftar prioritas Prolegnas 2017 pada sidang paripurna, 15 De sember 2017. Sempat redup beberapa saat ketika situasi politik saat itu karena mencuatnya kasus dugaan korupsi e-KTP yang me nyeret nama sebagian pim pin an dan anggota DPR.

Namun tak disangka, kemudian bergulir cepat dan akhirnya dite tap kan menjadi UU. Tentu saja ada banyak faktor yang memper mulus agenda ini. Argumentasi yang paling kuat adalah kehadiran UU MD3 berkaitan langsung dengan hajat hidup para politisi yang sehari-harinya berkantor di Senayan, baik seba gai anggota DPR, ang gota DPD, tid ak terkecuali di MPR.

Masih dalam catatan KOPEL, semangat revisi UU MD3 se olah dominan hanya diperun tukkan untuk me menuhi dua hal.

Pertama , nafsu kuasa bag i partai yang secara kebetulan tidak ke bagian j atah pimpinan karena kalah dalam perta rungan pe mi lihan kursi pim pinan yang di motori solidnya koalisi Merah Putih pada 2014. Data ini se ti daknya terkon firmasi dari ber bagai ragam komentar yang dibangun frak si-fraksi di DPR di tahun 2016 lalu yang seolah sepakat revisi dilakukan hanya untuk pe nambahan kursi pim - pinan di DPR d an MPR.

Seharusnya mereka paham betul apa yang terjadi merupakan r isiko atas mekanisme pe mi lihan yang mereka sepakati sendiri melalui UU MD3 dan tata tertib pemilihan pimpinan. Bagi penulis , dengan revisi ini dipastikan berimplikasi pada penambahan beban anggaran yang cukup besar dan akan terus berkelanjutan. Ingat seorang pimpinan DPR akan mendapatkan fasi li tas gaji, rumah kedinasan, ken da raan, pengawal keamanan, staf pribadi, dan sebagainya yang berkaitan keprotokoleran dalam sebulan saja bisa meng ha bis - kan miliaran rupiah.

Kedua, kuat dugaan, agenda terselubung oleh mereka yang selama ini berada dalam zona nyaman mulai terganggu, mera sa terusik bahkan terancam atas kuatnya pantauan publik.

Melalui momen revisi ini, lem baga DPR dibuatnya menjadi lembaga yang tidak mudah di kontrol oleh siapa saja. Caranya tentu dengan melakukan re visi pasal-pasal yang dipan dang me ru gikan, sekaligus meng ubah atau menambah pa sal yang membuatnya bisa ber la ku su perpower dan secara nya ta me lawan semangat demokrasi.

Bagi penulis, revisi UU MD3 bukanlah sesuatu yang haram sifatnya. Kapan saja boleh dilakukan asalkan semangatnya dipastikan untuk kepentingan publik. Tentu syaratnya adalah harus melalui ka jian yang mendalam. Tidak karena atas dasar tiba masa tiba akal, apalagi karena ada muatan tertentu yang berkaitan kepentingan pribadi dan golongan.

Disadari apa yang ada dalam muatan UU MD3 selama ini gagal mewujudkan parlemen yang amanah. Atau setidaknya UU MD3 selama ini dipandang gagal dalam mengawal anggota untuk tidak korup. Itulah sebabnya, penulis sesungguhnya sempat menaruh ha rapan sekirany a proses rev isi kemarin betul-betul dilakukan secara mak simal agar memberi makna bagi publik.

MD3 harus didesain mampu menjawab problem utama yang dihadapi lembaga parlemen sekarang ini, yakni dari lembaga terkorup menjadi lembaga negara yang terhormat. Bahkan UU MD3 sejatinya didesain menjadikan lembaga parlemen se bagai pelopor anti korupsi. Ca ra nya, tentu dengan menghapus, menghilangkan, merevisi pa sal-pasal yang memberi pe luang anggota DPR untuk ber prilaku. Wall ah u A’lam Bishawab.

SYAMSUDDIN ALIMSYAH

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia