Edisi 15-02-2018
Tak Laporkan Rekening, Bank Didenda


JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta kepada perbankan dan lembaga jasa keuangan lain untuk melaporkan data nasabah domestik dengan saldo rekening Rp1 miliar paling lambat 30 April 2018.

Namun sebelum itu seluruh lem baga keuangan di Tanah Air, ter masuk asuransi, wajib mendaftarkan diri ke Ditjen Pajak pa ling lambat akhir Februari 2018. Pendaftaran dan penyerahan data nasabah tersebut me rupakan bagian dari implemen tasi pelaksanaan automatic ex change of information (AEoI) atau pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk ke pentingan pajak.

Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, saat ini terdapat sekitar 500.000 rekening di Indonesia yang memiliki saldo di atas Rp1 mi liar. Untuk itu perbankan di - min ta melaporkan data-data na sa bah tersebut dan selanjutnya Ditjen Pajak akan mengecek da ta para pemilik rekening itu.

Pelaksanaan pendaftaran pa jak lembaga keuangan tersebut diatur dalam UU Nomor 9/ 2017 dan Peraturan Menteri Ke uangan (PMK) Nomor 70/ PMK.03/2017 beserta perubah annya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 ten tang tata cara pendaftaran ba gi lembaga keuangan dan penyampaian laporan berisi informasi keuangan secara otomatis.

Direktur Penyuluhan, Pelayan an dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Hes tu Yoga Saksama mengatakan, jika masih ada lembaga keuang an yang tak melaporkan data nasabahnya, lembaga terse but terancam sanksi pidana se l ama satu tahun dan denda Rp1 miliar.

”Berlaku kalau menyerahkan data rekening per April, di situ ada ketentuan sanksinya bisa pidana setahun dan denda Rp1 miliar,” ujar Hestu saat so - sia lisasi pelaporan lembaga ke - uang an untuk kepentingan pa - jak di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Ja karta, kemarin. Dia menambahkan, selain per bankan, selanjutnya Ditjen Pa jak juga akan menyasar ma - na jer investasi di bursa serta ko - perasi untuk mendaftar.

”Namun ini baru tahap pendaftaran, nanti pelaporannya per April,” ujar Hestu. Pada tahap awal, sosialisasi me ngenai aturan baru itu meng undang 300 perwakilan dar i regulator sektor keuangan, ter masuk Bank Indonesia (BI), Oto ritas Jasa Keuangan (OJK), Ke m enterian Koperasi dan Usa ha Kecil Menengah (UKM), Ba dan Pengawas Perdagangan Ber jangka Komoditas, dan Lem b aga Penjamin Simpanan (LPS).

Selain itu hadir pula pelaku industri keuangan seperti Bur sa Efek Indonesia (BEI), Kus to dian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perhimpunan Bank Na sional (Perbanas), Perhimpun an Bank-Bank Inter nasional Indonesia, Asosiasi Bank Pem bangunan Daerah (As banda) serta Perhimpunan Bank Per kreditan Rakyat Indonesia.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Ditjen Pajak terus ber upaya meningkatkan penerima an negara melalui pajak. Berbagai upaya dilakukan, ter ma - suk menerapkan aturan keterbukaan informasi perbankan. Dalam Anggaran Pen da pat - an dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah menar get - kan penerimaan perpajakan me n capai Rp1.618,1 triliun.

Jum lah tersebut terdiri atas pe - n erimaan bea cukai Rp194,1 triliun dan penerimaan pajak yang me liputi PPh (migas dan non migas), PPnBM & PPN, PBB, dan pajak lainnya senilai Rp1.424 triliun. Target penerimaan pajak ta - hun ini meningkat dari tahun sebelumnya mencapai Rp1.283,6 triliun, tetapi realisasinya hanya Rp1.147,5 triliun.

Dalam aturan pendaftaran na sabah tersebut, Ditjen Pajak me minta agar lembaga ke uang - an menyampaikan identitas na - sa bah meliputi nomor re ke - ning, identitas lembaga ke - uang an pelapor, saldo rekening, dan penghasilan terkait dengan re k ening keuangan. Menurut Hestu, laporan ke - uangan tersebut disampaikan da lam format dokumen elek - tro nik dan dilakukan melalui pen g amanan enkripsi dengan apli kasi khusus yang dise dia - kan Ditjen Pajak. ”Ini sistemnya e-form yang di unggah dahulu.

Kalau sudah siap baru kemudian di-submit. Ke mudian laporan akan di sam - pai kan paling lambat akhir April ta hun kalender berikutnya atau per 1 Agustus tahun kalender be rikutnya khusus untuk la por - an oleh lembaga jasa keuangan da lam rangka pelaksanaan per - jan jian internasional,” ujarnya. Hestu juga menjamin ke - aman an aplikasi tersebut meng ikuti standar global dan te lah teruji.

Dia memastikan pi - h ak nya akan bekerja terus meng awasi sistem informasi (IT) data yang tersimpan aman. ”Kami pastikan ke ama n an - nya, sebab file diskripsi dan su - dah teruji aman. Selanjutnya ka mi akan mengawal data itu di ruangan yang akan ada di ruang an antipeluru. Ana lo gi - nya seperti CPU yang ada di kan - tor pajak dan itu termonitor oleh siapa pun,” ujarnya.

Dia menambahkan, pem - be rian akses informasi ke - uangan ter hadap Ditjen Pajak mem buk tikan komitmen In - donesia yang sejalan dengan semangat global dalam rangka meme rangi pelarian pajak yang di la ku kan berbagai per - usahaan mul tinasional dan individu su perkaya.

Di sisi lain ke ter bu kaan akses informasi keuangan tersebut juga akan me ning kat kan basis Ditjen Pajak dalam menggali potensi pajak yang sebenarnya serta mendeteksi praktik kecu - rangan pajak. “Kecurangan pajak seperti pelarian dan penghindaran pa - jak menggerus kemampuan pe - merintah untuk mendanai pro - gram pembangunan dan be lan - ja sosial yang berakibat pada se - makin tingginya ting kat ke sen - jangan dan ketidak adilan so - sial.

Karenanya kami mengajak se luruh masyarakat untuk me - laporkan peng ha silan dan mem bayar pajak dengan jujur dan benar,” sebut dia. Pengamat perpajakan Yus - ti nus Prastowo mengatakan, ti dak ada hal yang perlu di kha - watirkan mengenai pen daf - tar an lembaga keuangan un - tuk ke pentingan perpajakan.

Menurutnya, yang paling penting ke depan adalah bagaimana Ditjen Pajak bisa menganalisis potensi nasabah dari lembaga keuangan tertentu. Selain itu, Ditjen Pajak juga akan mendapatkan basis data yang menyeluruh. “Saya kira tidak ada isi penting mengenai pendaftarannya.

Kalau ada lembaga yang ti dak ingin mendaftar, kan ada asosiasi yang bisa mengoordinasikan. Misalnya ada Perbanas, asosiasi emiten, asuransi, dan sebagainya,” ujar Yustinus kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin. Dia optimistis para pelaku lembaga keuangan sudah memiliki informasi yang cukup.

Dia mengimbau agar lembaga keuangan menaatinya sampai batas akhir pelaporan pada April mendatang. “Karena pe - la poran itu sifatnya wajib dan su dah ada sanksi sebagaimana di atur,” ujarnya. Yustinus berharap, pe la - por an tersebut bisa mem be ri - kan hasil yang maksimal bagi Ditjen Pajak dan lembaga ke - uangan.

Di sisi lain harus ada akun ta bilitas mengenai perlindungan data sehingga tidak ada pe nyalahgunaan data. “Kalau ini berjalan, tentu ada kepercayaan dari masyarakat wajib pajak,” ucapnya. Dia menambahkan, akses data nasabah perbankan oleh Direktorat Pajak akan memberikan manfaat yang besar dalam jangka menengah.

Jika ber jalan lancar, dia memprediksi bisa menaikkan rasio pajak hingga 2% dalam jangka dua hingga tiga tahun men - datang. “Kalau kita berkaca dari tax amnesty kemarin potensinya sa ngat besar. Namun kalau jang ka pendek belum bisa, sebaliknya dalam jangka menengah dua atau tiga tahun men - datang bisa menaikkan rasio pajak hingga 2% dari program ini,” ucapnya.

Perbankan Siap Lapor

Kalangan perbankan se belum nya menyatakan siap melaporkan data keuangan, termasuk penghasilan terkait dengan rekening nasabah, kepada Dit jen Pajak Ke menterian Ke uang an pada tahun ini. Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan PT Bank Rakyat In do nesia Tbk (BRI) Haru Koes ma hargyo mengatakan, per se ro an akan melaporkan data na sabah domestik sebelum akhir April 2018, sesuai dengan teng gat waktu yang ditentukan Dit jen Pajak.

Menurut Haru, kewajiban pe laporan data nasabah ter se - but tidak akan mengganggu penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) bank dengan laba terbesar di Indonesia itu. Pasal nya kewajiban pelaporan itu ha rus diikuti oleh seluruh lembaga keuangan sehingga kecil ke mungkinan nasabah akan me mindahkan dananya ke lem ba ga keuangan lain.

“Untuk kewajiban pela poran nasabah domestik, BRI juga sudah siap melaporkan se belum batas waktu,” ujar Haru. Sementara itu PT Bank OCBC NISP Tbk juga sedang memproses pendaftaran ke Dit jen Pajak.

Senada dengan BRI, OCBC NISP yakin pelaporan data nasabah tidak akan meng ganggu pertumbuhan DPK pada tahun ini. “Keterbukaan ini sudah norma baru yang se mua pihak harus menerima dan membiasakan diri. Hal ini bu kan hanya di Indonesia, melain kan norma baru di dunia,” kata Presiden Direktur OCBC NISP Par wati Surjaudaja.

ichsan amin/ant