Edisi 15-02-2018
KPK Tersandera Angket DPR


Di tengah derasnya arus desakan mundur Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi oleh banyak kalangan karena dinilai telah melanggar kode etik dan perilaku hakim, Kamis (8/2) Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi sorotan publik karena melalui Putusan No 36-37-40/ PUU-XV/2017 MK menyatakan KPK sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif dan bisa menjadi objek angket oleh DPR.

Artinya, dalam melak sanakan tugas dan kewenangannya ke depan, KPK bisa dikontrol oleh DPR melalui instrumen hak angket yang di - milikinya jika, menurut DPR, KPK diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, MK membatasi yang boleh di se - lidiki DPR tidak termasuk ihwal pelaksanaan penyelidikan, pe - nyidikan, dan penuntutan oleh KPK. Pascaputusan itu keluar, muncul perdebatan di tengah publik, putusan mana yang se - harusnya ditaati, mengingat MK sebelumnya juga pernah memutus perkara serupa yang tercantum dalam Putusan No 012-016-019/PUU-IV/2006, Pu tusan No 19/PUU-V/2007, Pu tusan No 37-39/PUU-VIII/ 2010, dan Putusan No 5/PUUIX/ 2011, yang inti dari empat putusan tersebut menyatakan bahwa KPK merupakan lemba ga independen dan tidak ter ma - suk ke dalam cabang kekuasaan eksekutif sehingga tak dapat dijadikan objek hak angket oleh DPR.

Independensi posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bahkan masih dapat ditelisik dari belasan putusan MK lain untuk memastikan hal tersebut. Mencermati tulisan Prof Mahfud MD yang dimuat di sa - lah satu harian nasional (10/2), beliau menyatakan semua putusan MK secara sederajat bersifat final dan mengikat. Bah - kan tidak serta-merta pu tus an yang baru keluar bisa menggantikan putusan yang sudah ada sesuai asas lex pos teriori derogat legi priori. Asas itu, lanjut Mahfud, hanya ber laku dalam pembentukan per aturan yang bersifat abstrak se perti dalam pembuatan UU, bukan untuk putusan-putusan pengadilan atas kasus konkret. Kalau untuk putusan peng adil an yang sudah sama-sama in kracht, demi keadilan hukum dan menghindari ne bis in idem, yang harus berlaku adalah pu tusan yang per tama, tegas Mah fud. Lantas benarkah logika hu kum yang digunakan tersebut?

Putusan MK Terbaru Mengganti Putusan Lama

Jika dilacak keseluruhan pasal-pasal dalam UUD 1945, MK merupakan satu-satunya lem baga yudisial yang pu tus annya bersifat final dan me ngikat, artinya langsung berlaku sejak di bacakan tanpa ada upaya hukum lainnya (inkracht). Da lam perkembangan teori hu kum tata negara, putusan yang seperti ini hanya bisa diubah melalui pu - tus anyangsetara. Dalambahasa lain, putusan MK terdahulu hanya bisa diubah oleh putusan MK yang terbaru untuk perkara yang sama. Hal ini juga berlaku bagi Putusan MK No 36-37- 40/PUU-XV/2017 yang menya - ta kan KPK bisa dijadikan objek hak angket oleh DPR.

Perihal asas ne bis in idem (seseorang tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan yang te - lah mendapat putusan ber ke - kuat an hukum tetap), asas ini sejatinya diberlakukan pada perkara konkret yang putus an nya tidak bersifat erga omnes (berlaku untuk semua) seperti pi da - na, perdata, dan tata usaha ne - gara. Sementa ra di MK, pu - tusannya meng ikat untuk siapa pun sejak dib aca kan. Bahkan, jika ditelusuri asas-asas per adilan yang berlaku khusus di MK, asasne bis in idem tidak dimasuk kan menjadi salah satu di an ta rannya.

Benar jika asas ini diberlakukan secara umum untuk semua per adilan, tetapi khusus un tuk MK, dalam amatan pe nulis, asas ini berlaku ketika suatu per mohonan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang masuk dalam tahap pe me - rik saan pendahuluan di MK. Dalam tahap ini Pasal 60 ayat (1) UU No 8/2011 ten - tang Per ubahan atas UU No 24/2003 ten - tang MK menya takan bah wa “terhadap ma - teri muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian da lam undang-un - dang yang telah diuji, tidak dapat di mo hon kan peng ujian kem bali”.

Di sini MK bisa meng - gugurkan per mohonan Pasal 79 ayat (3) UU No 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menjadi dasar bagi DPR untuk me la ku kan angket terhadap KPK be be rapa waktu terakhir dengan alasan ne bis in idem. Persoalannya, MK tidak meng gugurkan permohonan ter sebut dan meneruskannya ke dal am pemeriksaan pokok pe rkara hingga vonis yang di ja tuh - kan pada Kamis (8/2) ke ma rin. Artinya, MK menganggap Pasal 79 ayat (3) UU No 42/2014 yang diujikan ti daklah ne bis in idem.

Hal ini terasa wajar karena UU No 42/2014 yang di uji kan ke MK adalah UU yang berbeda dengan UU yang pernah diuji se belumnya meski ob jek yang diuji konstitusionalitasnya sama, yaitu hak angket DPR. Karena itu, sejak putusan dibacakan pada Kamis kemarin, putusan MK No 36-37- 40/PUU-XV/2017ter sebut ber - laku meng ikat dan meng gantikan pu tus an yang telah ada sebelumnya, terutama untuk perluasan makna dari objek hak angket DPR.

Tersandera Angket

Pemberlakuan PutusanMKNo 36-37-40/PUU-XV/2017 yang menempatkan KPK sebagai salah satu objek hak angket DPR se - dikit-banyak tentu membuat ko - misi antirasuah ini akan ter - sandera oleh lembaga politik se - perti DPR. Ke depan setiap ki - nerja KPK disinyalir kuat akan te - rus “diawasi” oleh DPR. Hak ang - ket akan menjadi sarana paling jitu untuk mela ku - kan perla wanan balik, apalagi jika perkara yang dita - ngani KPK bersangkut-paut dengan DPR. Kasus meg ako rup - si KTP elektronik men jadi buk ti yang paling kentara bahwa hak angket itu bisa digunakan untuk mengganggu kinerja KPK.

Namun, untukkasusyang satu ini, hasil-hasil Pansus Ang ket DPR yang ada se - ka rang ini dalam amat an penulis tidak serta- mer ta mengikat KPK mes ki Putusan No 3 6 - 3 7 - 40/PUUXV/ 2017 telah di - ba ca kan pada 8 Fe - bruari 2017. Hal ini karena putusan MK berlaku ke depan (prospective) tak bisa di la - kukan secara su rut (re tro ak tive). Per lu diketahui, pansus ter ben tuk se belum pu tusan ter sebut di ke luarkan atau se kitar Juni 2017. Pada waktu pem ben tukan pan sus bahkan ter dapat empat pu tus an MK yang me nyatakan KPK bukan bagian dari cabang ke - kuasaan ekse ku tif yang tak da pat diangketse pertiPutusanNo 012- 016-019/PUU-IV/2006, Putusan No 19/PUU-V/2007, Putusan No 37-39/ PUU-VIII/ 2010, dan Pu tus an No 5/PUUIX/ 2011.

Karena itu, putusan MK yang baru di ke luarkan tersebut tidak bisa di ja dikan alas legitimasi bagi DPR untuk membenarkan tindakannya dalam meng ang ket KPK untuk kasus KTP elek tronik. Kembali pada kegelisahan akan tersanderanya KPK oleh DPR pasca-Putusan No 36-37- 40/PUU-XV/2017 dikeluar kan, perlu diingat, MK dalam pu tus an tersebut telah menge cua likan bahwa proses pe nye lidikan, pe nyidikan, dan pe nuntut an oleh KPK tidak dapat dijadikan objek angket. Ar tinya, DPR haram untuk mere coki ki - nerja KPK yang ber kaitan de - ngan tahapan ter se but. Namun, yang harus di was - pa dai adalah MK juga tidak mem buat batasan je las tentang hal yang bisa di angket oleh DPR.

Karena itu, bisa saja ke we na - ngan yang diberikan MK kepada DPR men jadi pintu masuk bagi DPR un tuk mengotak-atik pe - lak sa na an tugas KPK, bah kan tak ter tutup kemungkinan DPR akan memberanikan diri untuk ma suk ke dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pe nun tut an yang dilakukan KPK. Maka itu, harus ada ke tegas an sampai mana hak angket itu boleh di la kukan DPR dan upa ya apa yang dapat dil a ku kan KPK jika DPR masuk ranah yang telah dil a rang MK.

Ber kait an dengan ini, pidana obstruction of justice (perbuatan yang menghalang- halangi proses pene gakan hu kum) dapat dijerat ke DPR jika berani me ma suki ranah penyelidikan, penyidikan, dan pe nun tutan yang dilakukan KPK. Dengan cara ini, harapan tentu muncul bah wa putusan MK tidak menjadi kerangkeng yang terus menyandera KPK.

Agil Oktaryal
Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) dan Pemerhati Hukum Tata Negara






Berita Lainnya...