Edisi 13-03-2018
Menkeu Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Gaji Presiden


BOGOR - Pemerintah memastikan wacana kenaikan gaji presiden dan pejabat negara lain nya belum dibahas. Sejauh ini, juga belum ada usulan kenaikan ga ji tersebut.

Kepastian ini disampaikan Me n teri Keuangan (Menkeu) Sri Mul yani. Dia bahkan me ne gaskan munculnya informasi ter kait ke n aikan gaji hoax.Me nu rut dia, ba han rancangan per aturan peme rintah (RPP) ten tang gaji dan tun jangan PNS yang beredar di me dia sosial se ngaja dibuat orang yang tidak ber tanggung jawab. Bahan RPP tentang Gaji dan Tun jangan PNS yang beredar ter dapat simulasi indeks pengha silan pejabat negara yang di sesuaikan dengan indeks peng hasilan PNS. Indeks peng ha sil annya untuk presiden men ca pai 96.000 sehingga akan mem peroleh penghasilan Rp553,4 ju ta per bulan, sementara wakil presiden menerima peng ha sil an Rp368,9 juta per bulan de ngan in deks penghasilan 64.000.

“(Di era media sosial) dokumen-dokumen yang di buat se perti mirip dengan pe me rin tah, kemudian di pub li ka si kan. Ja di, kita tidak ada pem ba hasan mengenai hal itu sama se kali, sa ma sekali tidak ada,” ujar Sri Mul ya ni di Istana Bogor kemarin. Dia menegaskan bahwa sejauh ini pemerintah hanya akan membahas gaji pegawai negeri sipil (PNS) dalam Rencana Ke r ja Pemerintah (RKP) dan Rancang an Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2019. Me - nu rutnya, terkait gaji akan didesain sesuai dengan apa yang te lah disampaikan kepada DPR. “Di dalam nota keuangan, biasanya kenaikan gaji maupun pembayaran gaji ke-13 serta untuk pensiun itu biasanya dimasukkan oleh presiden pada bulan Agustus,” imbuhnya.

Kemarin Menteri Pen da yagunaan Aparatur Negara dan Re formasi Birokrasi (Men pan- RB) Asman Abnur juga me negaskan belum adanya usulan kenaikan gaji bagi presiden dan pe jabat negara lainnya. Dia menan daskan, Kemenpan-RB di era pemerintahan Joko Widodo be lum pernah mengusulkan ke - naik an tersebut. “Belum ada usulan untuk ke - naik an dan penambahan gaji un tuk presiden maupun pe ja - bat negara lainnya,” ujar Asman se usai rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Se - na yan, Jakarta kemarin.

Dia menduga bahan usulan ke naikan gaji yang beredar ke - mung kinan bahan kajian lama. Ada pun saat ini be lum ada usulan baru dari pemerintah ter kait hal itu. Dia pun mengaku ti dak me ngetahui detail kajian la ma, ter masuk berapa an g ka - nya. “Ya mung kin itu bahan yang dulu yang sebelumnya k a - re na bahan yang baru belum per nah kita buat,” kata Asman. Sebelumnya, Kepala Biro Hu kum, Komunikasi, dan In - for m a si Publik Kemenpan-RB Her man Suryatman menga ta - kan bahwa informasi RPP te r se - but belum valid. Herman meng - ung kapkan, RPP tersebut ber - sum ber dari bahan paparan di s - kusi yang digelar tahun lalu. “Itu ang ka simulasi yang belum va - lid. Bahan rapat koordinasi RPP ten tang Gaji dan Tunjangan yang dilaksanakan tahun lalu. Te patnya Februari 2017,” tan - das nya di Jakarta kemarin.

Selain simulasi kenaikan gaji pre siden dan wapres, dalam RPP yang beredar juga memuat usul - an gaji baru untuk para men teri, jak sa agung, panglima TNI, ka - pol ri, ketua MPR, ketua DPR, ke - tua DPD, ketua KPK, ke tua BPK, ke tua MA, dan ketua MK. De - ngan penghitungan i n deks 16.000, penghasilan me re ka sebe sar Rp92,2 juta per bulan. Lalu untuk wakil ketua MPR, DPR, DPD, KPK, BPK, MA, dan MK, indeks penghasilannya se - be sar 15.333 dan menerima peng hasilan per bulan Rp88,3 ju ta, sedangkan untuk wakil men teri, wakil kepala Polri, ang - gota DPR, anggota DPD, anggota BPK, dan hakim agung MA per bulan mendapatkan peng - ha silan Rp80,7 juta dengan indeks penghasilan 14.000.

Pejabat daerah seperti gu ber - nur, bupati, wali kota, DPRD pro - vin si, dan DPRD ka bu pa ten/ko - ta, juga disimulasikan akan me - ning kat. Gubernur akan mem - per oleh penghasilan Rp76,8 juta per bulan dengan in deks 13.333. La lu wakil gu ber nur, bupati/wali ko ta, dan ke tua DPRD provinsi akan mem p eroleh penghasilan Rp73,2 juta dengan indeks peng - ha silan 12.698. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J Mahesa menilai saat ini bukan waktu yang tepat membicarakan kenaikan gaji presiden dan pejabat negara. Me nurutnya, mereka harus le - bih fokus meningkatkan pres ta - si dan kinerjanya dalam me - mim pin Indonesia.

“Wacana ke naik an gaji bagi presiden di te ngah kondisi perekonomian dan sosial politik yang se be nar - nya belum tepat,” ucapnya.

Dita angga/ mula akmal