Edisi 13-03-2018
Jokowi Serahkan Gratifikasi Rp58 Miliar


JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sejumlah barang gratifikasi yang dikumpulkan sejak 2017-2018 kepada Komisi Pemberantasan Ko rup si (KPK). Barang yang diserahkan sebanyak enam boks dengan nilai Rp58 miliar.

“Barang-barang ini sebelumnya sudah dilaporkan Bapak Pre si den dan sekarang kami bawa un tuk diserahkan ke Direktorat Jen - deral Kekayaan Negara Ke men - terian Keuangan,” ujar Di rektur Gratifikasi KPK Giri Su prapdiono di Kompleks Istana Pre siden, Bogor, Jawa Barat, kemarin. Giri menyebutkan ada em - pat opsi terkait barang-barang ter sebut. Pertama, dilelang. Ke - dua, dimasukkan ke dalam mu - seum. Dalam konteks barangbarang yang dilaporkan Jokowi ini akan diletakkan di dalam mu seum di dalam Istana Bogor. Ketiga, barang-barang itu di se - rah kan ke yayasan/lem ba ga/ ins ti tusi/kelompok yang mem - bu tuh kannya, dan ke empat, da - pat dibeli oleh pelapor dalam hal ini Presiden Jokowi. Sayangnya, Giri enggan men - je laskan barang-barang apa saja yang dilaporkan Jokowi ke KPK.

“Jumlahnya ada enam boks be sar. Ini pun ada permintaan dari pem - beri dan yang lain-lain un tuk ti - dak dipublikasikan,” terang nya. Menurut Giri, pelaporan ba - rang gratifikasi ini merupakan teladan yang baik bagi pejabat negara. Dia berharap pejabat ne gara lain dapat mengikuti je - jak Presiden Jokowi dalam me - laporkan barang gratifikasi. “Ini bagian dari pencegahan ko rup - si. Siapa pun PNS atau pe nye - lenggara negara baik itu terkait atau ti - dak, diberikan se suatu, melaporkan se se ge - ra mungkin,” tandasnya.

Dia menjelaskan, Presiden juga menerima gratifikasi be ru - pa dua ekor kuda senilai Rp70 juta. Kuda tersebut sudah dila - por kan kepada KPK dan dite - tap kan sebagai milik negara. Giri menuturkan akan menitip - kan kuda-kuda tersebut di Is - tana Bogor karena KPK belum memiliki fasilitas menge lo la - nya. “Jadi kita titipkan agar bisa digunakan pembelajaran di sini bahwa gra ti - fi ka si dilaporkan wa lau - pun tidak dalam bentuk barang mati, tapi barang hidup juga,” tuturnya.

Kasubdit Pengelolaan Ke ka - ya an Negara DJKN Kemenkeu, Karman Kamal mengatakan bahwa Kemenkeu akan me nge - lola barang-barang gratifikasi yang telah diserahkan KPK. Nanti barang tersebut bisa saja di lelang atau mungkin di tem - patkan di ke - men terian terkait. “Barang tersebut akan di - lelang. Ini kalau konsepnya re - venue. Bagi barang yang punya nilai edukasi, ini kita akan te - tapkan status penggunanya di kementerian/lembaga terkait. Seperti kuda mungkin ini ke de - pan status penggunanya di Se t - neg agar kuda tersebut bisa ber - ada di Istana Bogor,” ucap nya.

Karman mengatakan, se la - ma ini DJKN terus bersinergi bersama KPK dalam menin dak - lanjuti barang gratifikasi, baik dalam proses lelang, ditetapkan statusnya, atau dihibahkan ke lembaga yang memerlukan. Berdasarkan data yang di - peroleh, ada banyak barang ber - harga yang telah diserahkan Jokowi ke KPK baik setelah menjadi presiden ataupun gu - bernur DKI Jakarta. Terakhir, Jokowi menyerahkan piring - an hitam atau vinyl album grup musik asal Amerika Serikat, Metallica, pem be - ri an Per dana Menteri Den mark Lars Lokke Ras - mussen. Piringan hitam Deluxe Box Set Metallica judul Mas ter of Puppets dikem ba likan kepada negara me lalui KPK se - bagai pe ngem balian gra - tifikasi.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah sebe lumnya meng ung ka p kan hal ini su - dah dilakukan Jo ko wi sejak dirinya masih men jabat se ba - gai wali Kota Solo dan gu ber - nur DKI Jakarta. Menurut Febri, hal yang di - la kukan oleh Jokowi se ha - rusnya diikuti oleh bawahan - nya serta kepala daerah lain. “Mulai dari kepala daerah Jokowi sudah melaporkan dan seharusnya ini ditiru oleh se - luruh menteri di kabinet Jo ko - wi dan seluruh pejabat yang lain,” ujar Febri. Menurut Febri, pengem - balian barang gratifikasi me - ru pa kan komitmen dari ke - pala daerah kepada pence gah - an korupsi.

“Karena ini berada pada ranah pencegahan tindak pidana korupsi, tapi jika para pejabat tidak melaporkan pe - nerimaan gratifikasinya, ada risiko pidana,” tegas Febri.

Dita angga