Edisi 13-03-2018
Pemerintah Minta Tunda Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah


JAKARTA – Pemerintah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pengumuman status tersangka ca lon kepala daerah yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi hingga selesainya pelaksanaan Pemi lihan Kepala Daerah (Pil kada) 2018.

Pengumuman ter sangka pada tahapan kam pa nye seperti saat ini bisa di maknai politis. “Kalau sudah ditetapkan se - bagai pasangan calon meng ha - dapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda du - lulah, ya. Ditunda dulu pe nyeli - dik an, penyidikannya, dan peng - ajuannya dia sebagai saksi atau tersangka,” ujar Menteri Koor di - nator Bidang Politik, Hu kum, dan Keamanan (Men ko Pol hu - kam) Wiranto usai ra pat koor di - nasi khusus (ra kor sus) Pilkada 2018, di Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan penetapan status tersangka di tengah ta - hapan Pilkada akan meme nga - ruhi pelaksanaan Pilkada.

Ca - lon tersangka korupsi yang ber - sta tus sebagai kandidat kepala dae rah akan menggunakan ke - sem patan ini untuk berkelit jika pe netapan mereka sebagai ter - sang ka merupakan hal yang ber sifat politis. Selain itu bisa jadi pen dukung pasangan calon ini tidak terima dan melakukan hal-hal yang mengancam sta bi - litas ke aman an. Oleh karena itu KPK se baiknya menunda setiap lang kah hukum baik di tingkat pe nye li dik an, penyidikan, dan peng ajuan saksi. “Karena apa? Akan ber peng - aruh kepada pelaksanaan pe mi - lu. Akan masuk ke ranah politik. Akan masuk ke hal-hal yang me - me ngaruhi perolehan suara. Apa la gi kalau sudah ditentukan pas lon, itu bukan pribadi tapi para pe milih milik partai-partai yang me dukungnya, milik pen - du kung nya, milik banyak orang. Pasti nanti akan ber - pengaruh ke pada pencalonan - nya dia sebagai per wa kilan dari Partai Politik,” jelasnya.

Wiranto juga mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai per ma sa lah - an ini. “Sudah ada koordinasi de ngan KPU dan Jaksa Agung, saya juga. Tentang adanya satu permasalahan dimana KPK su - dah mengumumkan nama ca - lon tersangka dari peserta pil - kada serentak,” jelasnya. Meski begitu, Wiranto men - jelaskan belum bisa me mas tikan sampai kapan pihak pe nye leng - ga r a pemilu meminta proses huk um itu ditunda. Te tapi ia meng aku sudah membi ca rakan permintaan tersebut ke KPK.

“Mendagri sudah bicara dengan KPK, dari penye leng ga ra juga su - dah bicara dengan KPK masalahmasalah seperti ini. Tapi jangan sam pai ada lang kah-langkah tertentu yang pe-lak sanaan pemilu, yang kita ha rapkan bisa sukses dan tanpa masalah.” Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan tidak masalah jika KPK meng umum - kan status tersangka di tengah tahapan Pilkada. Menurutnya masyarakat berhak men da pat - kan calon yang layak dalam ajang Pilkada.

“Kami persilakan KPK menjalankan tugas dan we we nangnya sebagaimana ditetapkan UU. Toh kalau dite - tapkan sebagai tersangka calon kepala daerah belum tentu ber - salah, karena sifatnya masih du - gaan dan belum terbukti ber - salah di pengadilan,” ujarnya. Arief mengakui jika pe ne tap - an tersangka kepada calon pe serta akan mempengaruhi du kung - an terhadap pasangan calon ter - sebut. Hanya saja se baiknya hal tersebut diserahkan kepada ma - syarakat sebagai ca lon pemilih. “Biar masyarakat yang menen tu - kan pilihannya dan tidak salah pilih. Pilih kandidat yang baik dan bersih,” katanya.

Binti mufarida