Edisi 13-03-2018
BIG Siap Rumuskan Kebijakan One Map Policy


JAKARTA - Badan Informasi Geospasial bersama 18 kementerian lembaga dan 34 pemerintah daerah sedang meru muskan kebijakan One Map Policy di Indonesia.

Kepala Ba dan Informasi Geospasial (BIG) Ha - sanuddin Z Abidin me nga ta - kan, ke depan kebi jak an satu pe - ta (KSP) atau one map policy diharapkan dapat menstimulasi banyak pihak untuk membuat lebih banyak lagi peta-peta strategis di Indo ne sia. “Mudah-mudahan nanti di KSP berikutnya lebih banyak stakeholder yang terlibat dan lebih banyak peta-peta laut. KSP sekarang masih banyak da - rat, laut kalau bisa lebih ba nyak lagi,” katanya seusai mem buka Pra-Rakornas Infor masi Geospasial di Jakarta kemarin. Selain peta laut, lanjut dia, di daerah perkotaan juga mem - butuhkan peta-peta bawah tanah.

Seperti di Jakarta, ke - mungkinan ke depan butuh peta tiga dimensi gabungan BIG dan utilitas bawah tanah. Hasanudin menjelaskan, dengan pra-rakornas diha rap - kan lembaga yang mampu mem buat peta-peta strategis, bukan saja pemerintah melain - kan juga mitra masyarakat, lem baga swadaya masyarakat (LSM), industri seperti tam - bang. “Namun, semua petapeta yang dikeluarkan tersebut nantinya harus sesuai dengan prosedur standardisasi yang dikeluarkan oleh BIG,” tan - dasnya. Menurut Hasanuddin, per - kembangan teknologi saat ini yang semakin maju dan cepat memungkinkan BIG meli bat - kan banyak stakeholder dalam melakukan kerja pemetaan.

“Ke canggihan teknologi saat ini justru membuat pekerjaan pemetaan Indonesia akan le - bih cepat,” ujar dia. Upaya pemetaan nasional one map policy harus terus ber - jalan, meskipun tanpa ada ke - bi jakan yang dikeluarkan oleh pe merintah. “Semua peta itu harus standar yaitu satu refe - rensi. Jadi kalaupun kebijakan peta skala 1:50.000 yang seha - rus nya selesai pada 2019 dan ter nyata belum bisa diselesaikan maka secara peraturan BIG harus semangat jalan terus. Tanpa kebijakan pun, ya harus begitu,” katanya. Dia mengakui tugas BIG cu - kup berat di mana sejak zaman Orde Baru, map yang dibuat oleh lembaga kementerian ke - mungkinan menggunakan stan dar yang berbeda-beda.

Sekarang, BIG harus menya tukan referensi tersebut agar masalah-masalah yang akan timbul di generasi lalu ke ge ne - rasi berikutnya bisa ter selesaikan. “Untuk itu, pemetaan atau map yang ada harus dibetulkan dari awal,” ujarnya. Ketua Panitia Pra-Rapat Koor dinasi Nasional Infor - masi Geospasial 2018 yang ju - ga Deputi bidang Infra struk tur Informasi Geospasial Adi Rus - man to mengatakan, sebelumnya BIG memang sudah me la - kukan rapat-rapat pra-ra kor - nas. Kemudian dalam pra-ra - kor nas ini semua stakeholder pe metaan nasional akan me - nyu sun bahan pemetaan periode 2020-2024.

Nuriwan trihendrawan