Edisi 13-03-2018
DPR Dorong KPK Kaji Efek Negatif Pilkada Langsung


JAKARTA – Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di nilai membutuhkan biaya politik sangat besar.

Seorang calon kepala daerah harus menyiapkan banyak logistik untuk membiayai tim relawan, mesin partai politik, hingga melakukan politik uang agar bisa terpilih dalam pilkada. Besarnya biaya yang harus di keluarkan seorang calon ke - pa la daerah ini pada gilirannya mendorong mereka yang ter pi - lih untuk melakukan korupsi demi mengembalikan modal. Fakta ini diperkuat dengan ba - nyaknya kepala daerah yang di - tangkap oleh Komisi Pembe - ran tasan Korupsi (KPK) karena berbagai kasus korupsi.

“Kami di DPR banyak me ne - rima masukan dan laporan ten - tang sistem pilkada langsung yang telah banyak memakan korban. Saya berharap KPK bisa membuat kajian tentang pil - kada langsung dan dampaknya terhadap korupsi maupun kon - disi sosial bangsa,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menghadiri Penyampaian La - por an Tahunan KPK 2017 dan Kegiatan KPK Mendengar di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Dalam kegiatan ini, selain Ketua DPR Bambang Soesatyo, juga dihadiri sejumlah pim pin - an lembaga negara antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat, Ketua BPK Moer - mahadi Soerja Djanegara, dan Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Hadir pula Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Sya frifuddin. Dia menjelaskan rezim pil - kada langsung diakui atau tidak telah melahirkan sistem politik berbiaya tinggi yang me nim - bulkan dampak sistemik baik dari terkait mental pemilih mau pun motivasi kepala dae - rah saat terpilih. Saat ini se ba - gian besar pemilih memandang pilkada sebagai ajang mencari uang daripada mencari sosok pemimpin yang kapabel dalam memimpin daerah. “Apakah memang pilkada langsung lebih banyak man - faat nya bagi bangsa ini atau se - baliknya. Lebih banyak mu da - rat daripada manfaatnya. Kita tak boleh takut dan malu dalam memperbaiki sistem yang ada,” katanya.

Pria yang akrab disapa Bam - soet ini mengaku prihatin de - ngan banyaknya kepala daerah ditangkap sebagai dampak dari sistem pilkada langsung yang penuh dengan politik tran sak - sional. Menurutnya, kondisi ini akan berubah jika ada per - ubahan sistem pilkada di mana pemilihan seorang calon kepala daerah tidak lagi dipilih secara langsung oleh masyarakat, te - tapi dipilih melalui wakil rakyat di parlemen. “Pemilihan kepala daerah oleh wakil rakyat juga meru pa - kan bentuk demokrasi sehingga layak dipertimbangkan sebagai opsi jika hal itu lebih baik daripada pilkada langsung,” katanya.

Bamsoet mengemukakan ba nyak pihak menilai pene - rapan pilkada melalui DPRD akan mempersempit ruang ko - rupsi. Sistem ini diyakini juga akan memper mu dah KPK da lam me la ku kan peng awasan. Ter le bih bila KPK lebih me ngede - pan kan tin dak an pen ce - gah an di banding pe - nindakan. “Saya rasa KPK akan mudah meng awasi pe - milihan pil kada me - lalui DPRD. Kita tidak ingin bang sa ini terus ber ku bang da lam ling kar an korupsi. Sis tem nya harus di - per baiki dengan me - ningkatkan tin dak - an pen ce gah an dan peng awasan,” te - rang mantan ketua Komisi III ini. Dia menilai de - ngan me ning kat - kan tin dak an pen cegahan dan p eng awa s an, KPK di masa mendatang akan semakin di percaya publik, serta dapat me ninggalkan le ga si yang besar bagi bangsa dan ne - gara.

“KPK harus terus me - ningkatkan pro fesionalitas dan transparansi, berdasarkan sis - tem dan stan dar yang baku, serta ditopang ma na je - men dengan kaidah good go - vernance,” Bamsoet me nam - bah kan. Politikus Partai Golkar ini menjamin DPR tan pa ragu akan terus men du - kung keberadaan KPK agar bisa bekerja secara pro fesional. Apalagi dengan modus ko rup si yang le bih cang gih serta se ma - kin masif, di ya kin kan Bam soet DPR akan se lalu men du kung penguatan KPK, baik dari segi legislasi mau pun anggaran.

“Komitmen saya sebagai Ketua DPR RI, saya ingin KPK semakin kuat dan pro fesional. Pekerjaan KPK be lum selesai, tegasnya. Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo dalam kesem - pat an yang sama mengatakan kegiatan acara hari ini meng un - dang semua pihak terkait baik dari legislatif, yudikatif, mau - pun eksekutif. Dia berharap ke - giatan ini dapat membuat ko - mu nikasi KPK dengan lembaga pemerintah yang lain bisa terjalin lebih erat.

“Tujuan kita adalah untuk ko munikasi dan silaturahim, untuk memperkuat itu. Oleh karena itu, tadi kita lebih ba - nyak mendengar, lebih banyak mendengar masukan dari be - liau-beliau baik dari legislatif, eksekutif maupun yudikatif,” ujarnya.

Mula akmal