Edisi 13-03-2018
Korupsi dan Paralisis Politik Lokal


Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebut sejumlah calon kepala daerah yang berlaga di pilkada serentak 2018 terindikasi korupsi.

Hal tersebut dikatakannya da lam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK tentang Penanganan Ko - rupsi dalam Pelaksanaan Pil ka - da Serentak 2018 di Hotel Mer - cure, Ancol, Jakarta Utara (6/3). Ditegaskannya, penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah calon kepala daerah baik di Jawa maupun di luar Jawa telah dilakukan sejak lama dan tinggal menuntaskan proses administrasi sebelum meng umumkan mereka se ba - gai tersangka.

Informasi dari KPK tersebut menjadi kabar buruk bagi rak - yat dan demokrasi pilkada se - telah sebelumnya sejumlah ope rasi tangkap tangan be run - tun oleh KPK dilakukan awal 2018 ini. KPK meringkus enam kepala daerah karena tuduhan korup. Para pemimpin daerah tersebut telah menyandera ke - cerdasan dan akal sehat politik publik lewat praktik banalitas korupsi. Mereka memotong sa - luran bagi rakyat untuk men da - patkan kesejahteraan. Alih-alih mengevakuasi rakyat dari ke - ter belakangan di segala di men - si ke ruang kesejahteraan, me - lalui proses pilkada yang penuh dengan fragmentasi, rakyat justru dievakuasi dalam ruang politik tribalistik yang gelap dan korup.

Situasi tersebut membuat politik lokal terancam meng - idap paralisis. Paralisis adalah ba hasa kedokteran yang meng - indikasi hilangnya kemampuan tubuh untuk bergerak karena cedera atau penyakit pada ba - gian saraf, biasa juga disebut sebagai kelumpuhan. Kelum - puhan di sini dapat menye - babkan hilangnya mobilitas di wilayah yang terpengaruh. Is - tilah ini cocok dan kompatibel untuk menggambarkan tubuh demokrasi lokal kita saat ini.

Aforisme Politik

Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (2007) me - nulis bahwa desentralisasi di Indonesia di satu sisi akan men - ciptakan pelebaran ruang parti - sipasi politik dan kristalisasi kedaulatan politik rakyat. Na - mun pada sisi lain, desen tral isasi justru bisa menciptakan ruang oligarki baru yang diisi para kom - petitor politik futuris-kapital - istis yang menggunakan kekuat - an kontrol dan akses ekonomi - nya untuk merebut dan mem - per tahankan kekuasaan, bahkan dengan cara-cara yang ma ni - pulatif-koersif. Kare na kita te - lanjur dibuai bulan madu re - formasi yang ditandai ke be bas - an dalam bersuara, Henk saat itu dianggap terlalu skeptis. Namun kini, skeptisisme itu perlahan-lahan menjadi afo - risme politik.

Pascabulan madu reformasi yang ditandai pilkada langsung dan lahirnya Mah ka - mah Konstitusi (MK), pilkada pun mulai diwarnai konflik so - sial akibat putusan pilkada yang tak diterima, menguatnya poli - tik dinasti, merebaknya politik uang, hingga korupsi. Menurut Hollyson & Sun - dari dalam bukunya Pilkada Penuh Euforia Miskin Makna (2015:98-103), pilkada lang - sung telah melahirkan be be - rapa implikasi: 1) biaya politik yang sangat besar, 2) rekrutmen kepala daerah tidak berbasis kompetensi, 3) terjadinya ko - rupsi APBD, 4) pasangan kepala daerah dan wakil yang tidak sejalan dan 5) munculnya ke - pala daerah bayangan yang mengintervensi proses politik dan pembuatan kebijakan.

Implikasi politik pilkada tersebut turut dilestarikan oleh regulasi politik yang kom - promistis terhadap deviasi kerja politik. Misalnya dalam UU Nomor 10/2016, kepala daerah tersangka korupsi tetap bisa mengikuti pilkada bahkan bisa dilantik jika menang. Re gu - lasi tersebut lebih mem per li - hatkan keberpihakan le gi timasi ter hadap hak sekaligus syah - wat politik po litisi ketimbang nilai-nilai etis, empati, dan pro - pub lik. Akibat nya, kepala dae rah ko rup memiliki ruang eska - p isme dan kamuflase moral yang men de - sakralisasi pilkada. Kemarin muncul pula isi MoU yang ditandatangani Inspek tur Jenderal Kemendagri Sri Wah - yuningsih dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khu sus Adi Toegarisman bah wa uang ko rupsi yang di - kembali kan pelaku bisa meng hi langkan hu - kum an.

Ironisnya, MoU yang po tensial me nim bul kan permi - sivitas korupsi ter sebut berlangsung da lam sua - sana pilkada, se hing ga mun cul dugaan ja ngan sampai MoU ter se but me - rupakan produk dari lobi politik tingkat ting gi dari eliteeli te yang kini sedang merebut kekuasaan di pang gung pilkada. Apalagi menurut Robert Put nam, elite politik adalah individu yang memiliki banyak kekuasaan politik tidak saja untuk memengaruhi orang lain, namun juga untuk meme nga - ruhi proses pembuatan ke pu - tusan kolektif termasuk me me - ngaruhi alokasi nilai-nilai se ca - ra otoritatif (Soekanto, 1985). Bagaimanapun, bagi para elite korup, sistem politik predato - rian dan koruptif perlu dirawat bahkan diinstitusionalisasi sehingga mata rantai kerja ko - rupsi yang melibatkan elite politik, birokrasi, dan pelaku usaha tidak terganggu.

Ter ma - suk pembentukan ruang ke kua - saan yang asimetris dengan kepentingan rakyat, sehingga wajah panggung politik pun berwajah ganda. Di panggung depan, politik terbaca sebagai arena meng - abdikan potensi kepemim pin - an demi kemaslahatan rakyat melalui obral janji politik. Na - mun di panggung belakang, politik terendus sebagai cara meluapkan keserakahan dan reproduksi nalar ekonomik-tri - balistik yang melanggar prinsip moral dan hukum.

Dalam konteks itulah, resul - tante kontestasi politik dalam momen pilkada selalu akan memproduksi watak kekua sa - an yang mengeksploitasi sum - ber daya (power over), bukan se - bagai instrumen untuk me la - yani kepentingan rakyat (power to). Para kepala daerah berusaha mengapitalisasi perizinan pro - yek di pemerintah daerah, ten - der proyek termasuk pelbagai penyaluran kredit, sebagai - mana disinyalir Wakil Ketua PPTAK Dian Ediana Rae (7/3), yang digunakan untuk pen - da na an politik khu - sus nya oleh ke pala dae rah untuk dapat mencalonkan kembali sebagai pe tahana da - lam pilkada.

Dinasti

Dalam modus yang lebih eks pansif, pe luang politik pil - kada yang lebih besar dengan mudah disimpli fi kasi lewat trik politik dinasti yang melegiti - masi para kerabat masuk da - lam pusaran perebutan kur - si kepala dae rah. Ber da - sarkan data Indo nesia Cor - ruption Watch (ICW) pada 2017, sedikitnya ada 58 daerah (provinsi, kabupa - ten/kota) yang terindi - kasi sebagai dinasti po - litik. Di Pilkada 2018 ini, menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), calon dari dinasti po - litik muncul di pemilihan gu - bernur Sumatera Selatan, Su - la wesi Tenggara, Nusa Teng - gara Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Kali man - tan Barat.

Masalahnya, dinasti politik model kita lebih berkarakter by accident ketimbang by design. Artinya politik dinasti di - tempuh semata-mata karena tun tutan merebut kekuasaan meng gantikan keluarga yang sudah lebih dahulu menjabat, tanpa diawali kaderisasi dan persiapan yang bermutu. Aki - batnya politik model ini selalu berujung penyalahgunaan ke - kua saan dalam bentuk korupsi seperti kasus Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun, yang adalah ayah-anak, yang terjaring OTT KPK (28/2). Beda halnya jika dinasti politik dijalankan by design yang lebih berbasis kompetensi dan pro - fesionalisme seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan India. Kita berharap pilkada se ren - tak 2018 menjadi arena pe - nyucian kehendak politik calon kepala daerah.

Langkah KPK yang akan mengumumkan ke - pala daerah tersangka sebelum pemungutan suara, sudah te - pat. Pertama, supaya rakyat le - bih dini mengetahui calon-ca - lon pemimpinnya yang korup, untuk tidak dicoblos di bilik suara. Kedua, menjadi aktual - isasi tekanan moral maupun psikis buat partai politik dan para calon kepala daerah ter - masuk petahana, bahwa selu - ruh gerak-gerik politik mereka di pilkada tengah menjadi epi - sentrum pengawasan pihak berwajib. Kerja serius dan sinergis KPK, PPTAK, Bawaslu, KPU dalam mengontrol mobilisasi ekonomi-politik para calon kepala daerah akan membantu proteksi tahapan sakral pilkada dari bayang hitam politik ko - ruptif yang menggurita.

Integritas pilkada dan kemenangan demokrasi akan sulit dicapai jika elemen-elemen tersebut justru menggadaikan otoritas - nya hanya demi tawaran ke nikmatan sesaat. Ini saatnya par - pol dan penyelenggara pemilu melawan serangan paralisis dalam tubuh demokrasi lokal supaya rakyat tidak terus di - campakkan nasibnya di altar pilkada.

UMBU TW PARIANGU
Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana




Berita Lainnya...