Edisi 13-03-2018
Produktivitas Pekerja dan Kesejahteraan


Klaim pemerintah tentang meningkatnya produktivitas pekerja Indonesia melahirkan pertanyaan tentang relevansinya dengan kesejahteraan pekerja.

Apakah komunitas pekerja juga menikmati nilai tambah dari pe - ningkatan produktivitas itu? Sepanjang pekan pertama Maret 2018 ini pemerintah menyoal isu atau masalah ke tenagakerjaan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoal perla kuan terhadap tenaga kerja asing (TKA) dengan kualifikasi tertentu. Presiden mendorong para menteri untuk tidak terlalu kaku dalam menyikapi ke butuhan TKA dengan kualifikasi khusus. Pemerintah harus luwes jika investasi baru memang butuh TKA dengan keahlian khusus.

“Pasar tenaga kerja sudah melewati batas-batas negara. Kita banyak mengirim tenaga kerja atau sering kita sebut sebagai buruh migran ke berbagai negara di Timur Tengah, di Asia Tenggara, maupun di Asia Ti - mur, dan pada saat yang bersamaan sejalan dengan ma suk - nya investasi kita juga me nerima masuknya tenaga kerja asing dengan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dalam proses investasi,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas (ratas) soal TKA di Jakarta, Selasa (6/3). Menindaklanjuti perintah Presiden itu, pemerintah me - ran cang peraturan presiden (per pres) yang menjadi payung hukum bagi TKA dengan ke ah - lian khusus. Perpres itu akan membuat mekanisme baru pro - ses perizinan hingga peng awas - an terkait TKA khusus.

Di pas ti - kan bahwa TKA bisa diterima untuk jenis pekerjaan yang belum ada di Tanah Air. Pada hari yang sama, Ke - menterian Tenaga Kerja juga me mublikasikan progres pro - duktivitas pekerja Indonesia. Di sela-sela Conference and Workshop on Innovation De - velopment di Jakarta, pejabat Kemenaker mengemukakah pada 2015 produktivitas per pekerja Indonesia mencapai USD24,3 ribu. Angka ini dua kali lipat lebih tinggi dibanding produktivitas pada 1990. Ar ti - nya, selama 25 tahun pro duk - tivitas Indonesia tumbuh 3,1% per tahun. Gambaran ini di am - bil dari data Asian Productivity Organization (APO).

Hampir sama dengan APO, The Con - ference Board dalam Total Economy Database mencatat pro - duktivitas per pekerja In do - nesia pada 2017 telah me nembus USD24,6 ribu. Berdasarkan data-data itu, produktivitas per pekerja In do - nesia saat ini berada di pe ring - kat 11 dari 20 negara anggota APO. Sementara di lingkungan ASEAN, produktivitas per peker ja Indonesia di peringkat ke - empat. Daya saing Indonesia di peringkat ke-36 di antara 137 negara. Sedangkan di ling kung - an ASEAN, Indonesia berada di peringkat keempat dari sem bi - lan negara ASEAN yang tercatat dalam The Global Com pe ti - tiveness Report 2017-2018.

Memang, jika diper ban - dingkan dengan banyak negara lain, termasuk di lingkungan ASEAN, progres data tentang peringkat produktivitas dan daya saing Indonesia itu belum cukup memuaskan. Agar bisa menjadi pemain utama di kan - cah perekonomian global, pro - duktivitas pekerja Indonesia harus terus dipacu. Kemenaker pun merekomendasikan agar kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia terus diting - katkan. Inovasi, pemanfaatan teknologi, dan perbaikan ma - najemen menjadi faktor-faktor yang penting untuk terus di - eksplorasi guna meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Saat ini tantangannya ada - lah bagaimana menjaga ke ber - langsungan peningkatan grafik produktivitas pekerja Indonesia (sustainable productivity) itu.

Tentu saja syarat utamanya adalah terjaganya stabilitas nasional yang memungkinkan ter wujudnya kegiatan produksi yang kondusif. Tentang stabil - itas nasional dan kondusivitas ini, biarlah menjadi porsi peme - rintah, Polri, dan TNI serta aparatur penegak hukum yang mengelolanya. Sedangkan pe - kerjaan meningkatkan produk - ti vitas pekerja menjadi ranah para pemimpin perusahaan. Sudah menjadi pemahaman bersama bahwa produktivitas pekerja sangat ditentukan oleh kualitas kebijaksanaan mana - jemen perusahaan dalam mem - perlakukan karyawan atau para pekerjanya. Kualitas kebijakan itu tentu saja harus selalu ber - pijak pada prinsip keseim bang - an. Dalam arti, mampu menye - jahterakan pekerja dan mampu terus menumbuhkembangkan bisnis perusahaan sesuai de - ngan tantangan yang akan di - hadapi pada tahun-tahun ber - ikutnya.

Nilai Tambah

Informasi dan data mengenai peningkatan produktivi tas pekerja Indonesia itu pa - tut diapresiasi. Namun, gambaran tentang progres produktivitas itu sudah barang tentu menghadirkan pertanyaan ten - tang relevansinya dengan ke - sejahteraan pekerja Indonesia. Menjadi konsekuensi logis jika produktivitas naik, kesejah te - raan pekerjaan pun idealnya membaik pula. Maka itu, jika produktivitas pekerja Indonesia tumbuh se - be sar 3,1% per tahun, apakah persentase pertumbuhan itu punya nilai tambah bagi per - baikan kesejahteraan pekerja Indonesia?

Publik tentu ber - harap Kemenaker juga punya penjelasan atas pertanyaan ini. Pertanyaan ini patut dike - depankan karena hampir setiap tahun pekerja dan manajemen perusahaan bersama pemerin - tah daerah harus berdebat ke - tika menetapkan upah mi - nimum provinsi (UMP). Contohnya di Jakarta. Ke - tika pada Oktober 2018 Gu - bernur DKI Jakarta Anies Baswe dan menetapkan UMP DKI Ja karta 2018 sebesar Rp3.648.035, ketetapan ini diprotes pekerja. Para pekerja yang kecewa melancarkan demo, menuntut besaran UMP Rp3,9 juta. Selain itu, setiap kali memperingati hari buruh, para pekerja pun selalu berdemo.

Pada 2017 para pekerja me - nuntut penghapusan pola outsourcing dan sistem magang, me nuntut jaminan sosial pekerja, dan menolak upah murah. Artinya, pekerja Indonesia masih fokus pada aspirasi dan perjuangan mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Pertanyaannya adalah apakah pertumbuhan produktivitas pekerja Indo ne - sia yang 3,1% per tahun itu be - lum cukup untuk memenuhi KHL? Kalau KHL belum terca - pai, berarti pekerja Indonesia belum sejahtera. Sekali lagi, data tentang pertumbuhan pro duktivitas pekerja itu patut diapresiasi. Tetapi, data itu saja tidak cukup. Pada akhirnya, data itu harus bisa memberi mak na lebih kepada pekerja. Pertumbuhan produktivitas pe kerja idealnya juga mampu memperbaiki kualitas kese - jahte raan pekerja dan ke - luarganya.

Data mengenai per tumbuhan produktivitas pekerja Indo - nesia itu bukan tidak mung kin akan digunakan serikat-serikat pekerja untuk menaikkan daya tawar mereka dalam memper - juangkan besaran UMP di ta - hun-tahun mendatang. Peme - rin tah dan dunia usaha harus bisa menyiapkan jawaban yang masuk akal, agar keber lang - sungan peningkatan grafik pro - duktivitas pekerja Indonesia itu selalu terjaga. Bagi Kemenaker sendiri, ada konsekuensi logis yang harus dijalani.

Berangkat dari data me ngenai pertumbuhan pro - duk tivitas pekerja itu, Ke menaker harus semakin gigih men dorong perusahaan-per usa haan meningkatkan kua litas kese - jah teraan pekerja. Ten tu saja tetap berpijak pada keseimbang an antara menye jah tera - kan pekerja dengan kepentingan menumbuh kem bangkan bis nis perusahaan. Dengan ting kat kesejahteraan yang cukup, pekerja akan lebih tenang dan dedikatif, serta se makin bersemangat dalam upa ya men - dongkrak produktivitas.

Bambang Soesatyo
Ketua DPR RI/Fraksi Partai Golkar






Berita Lainnya...