Edisi 14-03-2018
KPK Pastikan Proses Hukum Tetap Jalan


JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap akan mengumumkan penetapan status tersangka bagi calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi.

Langkah ini berseberangan de - ngan keinginan pemerintah agar kasus hukum calon kepala dae - rah ditunda hingga tahapan pil - ka da berakhir sehingga tidak menimbulkan gejolak ke amanan. Saat ini penyidik KPK ham - pir merampungkan penyelidikan kasus korupsi yang diduga melibatkan calon kepala daerah.

Dari informasi yang dihim - pun KORAN SINDO, se ti dak - nya ada 10 calon kepala daerah yang hampir pasti bakal me - nyandang status tersangka. Me reka tersebar di lima wilayah yakni Jawa, Sumatera, Bali, Ka - limantan, dan Papua. Para ter - duga kasus korupsi ini terlibat kasus penyimpangan saat peng adaan proyek hingga peng - urusan perizinan.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, dalam kurun be - berapa pekan terakhir pihaknya sedang mengintensifkan pro ses penyelidikan sejumlah ka sus du - gaan korupsi dalam be berapa de - lik yang diduga di lakukan pe nye - lenggara negara yang sedang ber laga di Pilkada Serentak 2018. Agus me mas tikan, dari para terduga ter se but memang ada yang menjadi calon peta ha - na.

Dia me mas ti kan proses pe - netapan para ca lon kepala dae - rah dalam kon teks selaku pe nye - lenggara ne gara tersebut sudah hampir ram pung. “Beberapa orang yang akan ditersangkakan itu insya Allah minggu (pekan) ini kita umumkan,” tegasnya saat dikonfirmasi kemarin.

Pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto meminta agar proses hukum yang me li - batkan calon kepala daerah se - baiknya dihentikan terlebih da - hulu. Langkah ini perlu dilaku - kan agar tidak terjadi gejolak sosial dan keamanan akibat ke - tidakpuasan calon dan pen du - kung calon terkait status hu kum pasangan calon yang se dang berkompetisi dalam pilkada.

Agus dalam kesempatan se - belumnya mengatakan, calon ke pala daerah yang akan dite - tapkan menjadi tersangka oleh KPK ada yang berasal dari Pulau Jawa dan ada dari luar Pulau Jawa. Dari hasil temuan KPK di tahap penyelidikan, KPK sudah yakin 90% untuk penetapan ter sebut.

Agus menggariskan, prosesnya tersisa 10% atau ha - nya tinggal kelengkapan admi - nis trasi, termasuk penan da ta - nganan surat perintah di mu lai - nya penyidikan (sprindik). Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang menyatakan, KPK tidak akan memedulikan dan menuruti permintaan pemerintah lewat Menteri Koor - di nator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto agar KPK menunda penetapan tersangka se - jumlah kepala daerah.

Menurut Saut, proses hu - kum di KPK akan tetap berjalan serta tidak bisa dihentikan dan diintervensi siapa pun. Se baik - nya pemerintah mengantisi pa - si dampak status hukum calon kepala daerah yang menjadi tersangka dengan membuat aturan agar proses pilkada tidak terganggu.

“Lebih elegan solusinya se baiknya pemerintah mem buat perppu pergantian calon (ke pala daerah) terdaftar bila dia tersangkut pidana da ri - pada ha rus menghentikan pro - ses hu kum yang sudah memiliki bukti cukup pada peristiwa pi - da na nya,” tegas Saut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, proses hu - kum kepada mereka yang ter - sangkut kasus korupsi murni penegakan hukum. Dia menya ta - kan KPK tidak secara khusus me - la kukan upaya hukum ke pada me reka yang men ca lon kan diri da lam Pilkada 2018.

Yang ada ada lah KPK mengusut pe la ku pe - nyelenggara negara ter ma suk ber status kepala dae rah. Ke betul - an saja, tutur dia, penye leng gara negara tersebut sedang maju da - lam Pilkada 2018. “Kon teks peng usutan pe nye leng ga ra ne - ga ra tersebut se suai den gan ke - wenangan KPK yang ter cantum dalam Pasal 11 UU No mor 30/ 2002 tentang KPK,” katanya.

JK Nilai Imbauan Wiranto untuk Stabilitas Keamanan

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan bu - kan kehendak pemerintah untuk menghentikan proses hu - kum calon kepala daerah. Me - nurutnya, pernyataan Menko Polhukam Wiranto se batas imbauan demi stabilitas keaman - an yang memang rawan selama penyelenggaraan pil ka da.

JK menilai KPK dan Menko Polhukam Wiranto memiliki su dut pandang yang berbeda terkait proses hukum bagi calon kepala daerah. Di satu sisi Menko Polhukam ingin me mi - nimalkan berbagai potensi ancaman yang bisa meng gang - gu pelaksanaan pilkada, di sisi lain KPK ingin ada penegakan hukum.

“Di sisi lain pandangan KPK. Di sisi lain pandangan pe - merintah dalam hal ini Menko Polhukam untuk menjaga sta bi - litas, menjaga proses. Kita lihat sajalah nanti,” paparnya di Kan - tor Wakil Presiden kemarin.

Sementara itu, imbauan pe - merintah agar KPK menunda pengumuman penetapan ter - sangka bagi calon kepala daerah membuat kalang an DPR ter be - lah. Sebagian wakil rakyat me - mandang imbauan tersebut perlu dilakukan meng ingat tingginya potensi gang gu an keamanan, tapi sebagian me - nilai status hukum calon kepala daerah perlu ditegaskan agar pe milih benar-benar men da - patkan calon terbaik.

Ketua DPR Bambang Soe - satyo menilai, imbau an pe me - rintah sah-sah saja dilakukan. “Sah-sah saja pe me rintah me - lakukan im bauan itu. Kita lihat tu juannya apa kan, buat sta - bilitas ya itu domain pe me - rintah,” ujar Bambang Soesatyo di wa wancarai di Ge - dung DPR, Ja kar ta, kemarin.

Politikus Partai Gol kar yang akrab di - sapa Bamsoet ini me nang kap - kan apa yang di sampaikan pe - merintah adalah upa ya men ja - ga stabilitas na sional, khusus - nya dalam pil kada se rentak yang termasuk rawan konflik. “Kalau demi jalannya demo - krasi yang baik, silakan saja domain peme rin tah.

Saya tak bisa komentar ba nyak kalau itu domain pe me rintah,” katanya. Berbeda dengan Bamsoet, Wakil Ketua Komisi II DPR Ah - mad Riza Patria justru menilai permintaan pemerintah ke - pada KPK itu tidak etis. Dia mengingatkan pemerintah ti - dak boleh mengintervensi pro - ses hukum yang sedang di - lakukan KPK terhadap calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2018.

“Ingat lho, siapa pun, mau itu Menteri Hukum dan HAM, Menko Polhukam, Kapolri, Pang lima TNI, bahkan Presiden sekali pun, tidak boleh meng in - ter vensi hukum. Artinya, ya tidak bolehlah menghentikan proses hukum, baik di KPK, Mabes Polri, atau kejaksaan,” kata Riza.

sabir laluhu/dita angga/rahmad sahid

Berita Lainnya...