Edisi 14-03-2018
Komisi DPR Diminta Kebut Seleksi


JAKARTA – Pimpinan DPR meminta alat kelengkapan dewan (AKD) segera menuntaskan tahapan pemilihan pimpinan lembaga negara.

Saat ini DPR tengah memproses pe - milihan lembaga negara di antaranya pemilihan gubernur Bank Indonesia (BI), deputi gubernur BI, komisioner Ko - misi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan hakim ad hoc hubungan in - dustrial di Mahkamah Agung.

Hal itu disampaikan pim - pinan DPR saat pertemuan rutin dengan para pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan pimpinan alat kelengkapan DPR RI di Ruang Rapat Pim - pinan DPR kemarin.

“Saya sudah minta kerja sama dari pim - pinan fraksi, pimpinan komisi, dan pim pinan alat ke leng - kapan dewan lainnya meng ge - rakkan ang go tanya memper - ce pat proses pe milihan ber - bagai posisi pen ting di be be - rapa lembaga ne ga ra,” ujar Ke - tua DPR Bambang Soesatyo.

Dia menjelaskan, per ce pat - an pemilihan pimpinan lem - baga negara akan berdampak positif bagi proses regenerasi kepemimpinan di masing-ma - sing instansi. Apalagi beberapa waktu lalu ada lembaga negara yang harus tutup sementara karena masa kerja resmi pim - pinan lembaga tersebut telah habis.

“Kami targetkan pe mi lih an komisioner KPPU di Ko misi VI, pe milihan gubernur BI, pe-mi - lihan deputi gubernur BI, serta pemilihan anggota BPK di Ko - misi XI, dan pe mi lihan hakim ad hoc di Komisi III bisa selesai secepatnya,” ung kapnya. Bamsoet—sapaan akrab Bam bang Soesatyo—me ne - kan kan, pemilihan komisioner KPPU menjadi prioritas men - de sak yang harus diselesaikan DPR.

Hal itu lantaran masa ja - batan komisioner KPPU yang seharusnya sudah berakhir pada 27 Februari 2018 sudah di perpanjang oleh Presiden Jokowi sampai 27 April 2018. “Saya meminta Komisi VI segera melakukan fit and proper test terhadap 18 orang calon ko - misioner KPPU periode 2017- 2022 yang sudah lulus pa nitia seleksi.

Perpanjangan waktu dua bulan ini akan di gunakan secara maksimal oleh Komisi VI DPR untuk memilih sembilan orang komisioner yang akan memimpin KPPU,” katanya. Dia juga mendorong Komisi XI segera melakukan fit and proper test terhadap Perry Warjiyo (deputi gubernur BI) yang di ajukan Presiden Jokowi men jadi gubernur BI.

Proses ini bisa berjalan beriringan dengan pro ses uji kompetensi dan ke pa - tutan terhadap tiga calon peng - ganti deputi gu bernur yang ditinggalkan Perry Warjiyo. “Sejalan dengan pen ca lon - an Pak Perry Warjiyo sebagai gubernur BI, Komisi XI juga akan melakukan fit and propert test terhadap tiga calon peng - ganti beliau sebagai deputi gubernur BI.

Mudah-mudahkan dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ucapnya. Dia mengingatkan Komisi XI juga mempunyai agenda lain memilih anggota BPK peng - ganti anggota BPK Agus Joko Pramono yang segera habis masa jabatannya.

Proses pe mi - lihan ini diawali dengan pen - daftaran dan seleksi adminis - trasi terhadap para calon yang mendaftar. “Para calon anggota BPK yang sudah lolos seleksi ad - ministrasi di Komisi XI, kalau tidak salah, 19 kandidat, dan selanjutnya akan menjalani fit and propert test.

Bagi yang terpilih akan menjabat sebagai anggota BPK periode 2018 - 2023,” paparnya. Menghadapi berbagai agen - da penting pemilihan pim - pinan di berbagai lembaga ne - gara tersebut, Bamsoet me - negaskan, semua proses pemi - lihan harus berlangsung trans - pa ran dengan mengedepankan asas profesionalitas dan kre - dibilitas.

Pemilihan tak perlu berlarut-larut sehingga tidak terjadi kekosongan pimpinan di berbagai lembaga negara. “Jangan sampai ada kesan DPR mengulur waktu dan lambat menjalankan tugas,” tukasnya. Sebelumnya sejumlah ang - gota lintas fraksi DPR men do - rong agar proses pemilihan komisioner KPPU bisa segera dilaksanakan.

Langkah itu di - lakukan agar tidak terjadi ke - kosongan pengawasan dalam persaingan usaha di Tanah Air. Keberadaan KPPU sangat pen - ting untuk menjaga iklim investasi tetap terjaga. “Tidak ada alasan yang kuat untuk menunda proses fit and proper test tersebut karena ko - misioner KPPU yang lama sudah habis masa tugasnys pada Desember 2017, dan pansel sudah selesai menjalankan tu - gasnya.

Kini giliran DPR untuk memproses uji kelayakan itu secepat dan setransparan mung kin,” ujar Anggota Fraksi PKB Jazilul Fawaid. Senada, Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Viva Yoga Mauladi juga mendesak DPR segera melakukan fit and proper test terhadap 18 calon komisioner KPPU yang telah diajukan Presiden Jokowi ke DPR.

“DPR sebaiknya segera me - laksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 18 calon komisioner KPPU yang telah diajukan oleh Presiden Jokowi ke DPR. Jika calon komisioner tidak segera diuji kelayakan dan kepatutan oleh DPR, maka KPPU sebagai institusi penting dalam penegakan keadilan dan kompetisi usaha tidak akan berfungsi,” ucapnya dalam ke - terangan tertulis.

DPR dan pemerintah, sam - bungnya, bertanggung jawab atas terwujudnya demokrasi ekonomi dengan prinsip ke - ber samaan, efisiensi ber ke - adil an, berkelanjutan, berwa - wasan lingkungan, keman di ri - an, serta dengan menjaga ke - seimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana diamanahkan Pasal 33 UUD 1945. Karena itu, upaya pencegahan dan peng - awasan terhadap praktik eko - nomi yang curang dan negatif harus diperkuat oleh peran KPPU.

rahmat sahid

Berita Lainnya...