Edisi 14-03-2018
Korupsi Air Bersih Berau Rugikan Negara Rp35 M


JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan kerugian keuangan negara kasus dugaan korupsi penyediaan sarana air bersih perkotaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau, Kalimantan Utara tahun anggaran 2007- 2010 berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai Rp35 miliar.

Penyediaan sarana air bersih tersebut bersumber dari dana APBD pada kegiatan tahap pertama senilai Rp96 miliar dan tahap kedua Rp133 miliar. “Kerugian keuangan negara Rp35 miliar berdasarkan hasil perhitungan BPK,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum di Jakarta kemarin.

Menurut dia, penyidik sudah menetapkan tiga tersangka dalam perkara tersebut sejak 18 Oktober 2017. Mereka adalah CAD, karyawan BUMN; SB, pekerjaan wiraswasta; dan CAO, pekerjaan swasta. Penetapan tersangka berdasarkan Surat Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print- 45/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017.

Sampai sekarang penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. “Sudah 32 saksi dan satu ahli yang diperiksa,” ungkapnya. Dia mengungkapkan, salah seorang yang telah diperiksa adalah Posman Sitorus, mantan komisaris PT Karka Arganusa.

Dalam pemeriksaan, Posman menerangkan mengenai pengawasan yang dilakukan terhadap pekerjaan penyediaan sarana air bersih tersebut. Saksi lain yang turut diperiksa adalah Hari Respati, manajer Divisi Sipil Umum PT Wijaya Karya. “Saksi menerangkan mengenai perjanjian internal antara PT Wijaya Karya dengan PT Karka Arganusa,” katanya.

Rum menjelaskan, kasus dugaan korupsi ini terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau pada tahun anggaran 2007-2010. Selama tiga tahun itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menggelontorkan anggaran sebesar Rp229 miliar secara bertahap. Tahap pertama Rp96 miliar dan kedua Rp133 miliar. “Dana tersebut bersumber dari APBD,” ungkapnya.

Masyarakat Kabupaten Berau sebelumnya mempertanyakan penanganan dugaan kasus korupsi tersebut. Juru bicara aliansi elemen masyarakat Berau, M Noor Dimiyati mengaku telah melayangkan surat kepada Kejagung dengan tembusan Komisi III DPR dan KPK untuk mengusut dan mendukung penuntasan kasus tersebut.

“Kami mendukung sepenuhnya Kejagung dalam mengusut tuntas kasus itu,” ujarnya. Aliansi masyarakat Berau ini terdiri atas Bela Negara Anti Korupsi (Benak), Forum Aspirasi Rakyat Pinggiran (FARP), Asosiasi Aspirasi Rakyat (ASPIRA), Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Nusantara Corruption Watch (NCW) Perwakilan Berau, dan Gerakan Pengendali Kerusakan Lingkungan (GPKL) Berau.

Noor yang juga koordinator wilayah NCW Berau itu mempertegas, pihaknya akan terus mengawal perkembangan penanganan kasus itu. Masyarakat Berau, kata dia, ingin kasus itu tuntas dan menyeret tersangka. “Kami berharap Kejagung serius dan transparan dalam menangani kasus tersebut,” ungkapnya.

m yamin

Berita Lainnya...