Edisi 14-03-2018
Pemerintah Siapkan Skema Baru Insentif Pajak


JAKARTA – Pemerintah menyiapkan skema baru insentif pajak guna menarik lebih banyak investasi di Tanah Air.

Sedikitnya ada empat skema perpajakan yang akan diberi kan, yakni berupa tax holiday, tax allowance, pajak industri kecil dan menengah (IKM), serta pajak riset dan pengembangan (R&D) bagi per usahaan yang terlibat dalam pengem bangan pendidikan vokasi. Saat ini skema insentif pajak ter sebut masih difinalisasi dan akan di sampai kan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada April mendatang.

Pemerintah ber harap adanya skema baru perpajakan bagi pe - laku usaha itu akan mendorong investasi di sektor riil. MenteriKeuanganSriMulyani Indrawati mengatakan ada perubahan yang sangat radi kal da - lam mengubah dan men desain insentif investasi. “Dari sisi rate, tax holiday yang tidak lagi menggunakan range, te tapi satu, 100%.

Setiap dunia usa ha yang masuk klasifi - kasi dalam kelompok yang menerima fasili tas pasti akan dapat tax holiday 100% dan jangka waktunya memperhitungkan nilai in vestasinya. Makin besar inves tasinya, makin lama dia dapat taxholiday,” ujar nyadiJakar ta kemarin.

Sekadar diketahui, taxholiday ada lah bentuk keringan an pajak bagi per usahaan berupa pem - bebasan mem bayar pajak dalam kurun waktu ter tentu sejak dimulainya produksi komersial. Adapun tax allowance berupa pengurangan pajak yang di beri - kan ke pada perusahaan yang masuk kategori pionir ataupun untuk kepentingan ekspansi dari sisi kapasitas.

“Mereka bisa pilih di antara itu. Sementara untuk dunia usaha kecilmenengah, yang di bawah Rp4,8 miliar per tahun, kami akan turunkan PPh final dari 1% jadi 0,5%,” tuturnya. Sementara bagi dunia usaha yang melakukan investasi di bidang vokasi maupun riset dan pengembangan (research and development/R&D) akan diberikan insentif dalam bentuk pajak penghasilan (PPh).

“Pemerintah ber komitmen dari sisi reformasi dan ke - bijakan investasi. Kami mem - berikan kemudahan, sim plifi - kasi, pelayanan, dan kepastian. Itu yang mau kami komuni - kasi kan dengan dunia usaha,” ujarnya.

Sri Mulyani menuturkan, kebijakan tersebut bertujuan agar dunia usaha yakin bahwa Indonesia merupakan negara dengan ekonomi yang pasar nya terus tumbuh. “Kami akan lakukan benchmarking dan akan lebih baik dari yang di tawarkan Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina dari sisi allowance atau holiday,” tuturnya.

Dia juga mengingatkan agar para pengusaha menyimpan uang surplus usahanya di da - lam negeri dan tidak disimpan di sekuritas di luar negeri. “Tanamkan di sini. Kami kasih insentif,” ungkapnya. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan, kebijakan insentif pajak akan diberikan kepada investasi baru dan akan menambah pendapatan negara.

“Jadi, nanti ketika pengusaha melakukan aplikasi, dia sudah melihat industrinya masuk dalam kategori, baik itu sektor hulu maupun pionir, seperti pengembangan industri petro - k imia dan baja,” ujarnya. Kalangan pelaku usaha me - nilai selama ini implementasi insentif berupa tax holiday maupun tax allowance kurang menarik karena jangka waktu - nya terbatas.

Selain itu syarat yang harus dipenuhi terlalu rumit. “Kami(pengusaha) akhir - nya merasa bahwa karena sya - rat nya terlalu tinggi, dan apa yang diperoleh kurang me - narik. Pada akhirnya mereka tidak mengajukan bahkan tidak jadi investasi,” ungkap Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar.

Dia menambahkan, kriteria mengenai aturan insentif yang baru harus lebih jelas dan me - narik baik untuk tax holiday maupun tax allowance. Ter - penting, kata dia, kriterianya harus jelas.

Misalnya investasi yang dikaitkan dengan pe nye - ra pan tenaga kerja, nilai eks - por, dan jumlah produksi yang akan diekspor. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menga ta - kan, efektivitas insentif pajak yang akan diberikan peme rin - tah harus diikuti dengan ke - bijakan lainnya yang mem - pengaruhi investasi.

“Sebetulnya yang paling memengaruhi investasi adalah penyediaan lahan, tersedia atau tidak, kejelasan kewe nang an, dan perizinan. Apabila insentif pajak tidak diikuti upaya yang serius terkait kebutuhan per - izinan lahan dan kewenangan koordinasi dengan daerah, pasti akan susah,” ujarnya.

Faisal menambahkan, insentif tersebut tidak bisa di - beri kan pada semua sektor terutama insentif untuk pe ngem - bangan vokasi dan UMKM. “Harus dipilah sesuai dengan arah kebijakan industrinya. Karena UMKM itu ada UMKM manufaktur, perdagangan, jasa, sehingga harus dibedakan sehingga jelas fokus karena kalau diberikan pada semua banyak potensi negara yang hilang,” katanya.

Penghargaan Wajib Pajak

Direktur Jenderal Pajak (DJP) kemarin memberikan apresiasi dan penghargaan ke - padaparawajibpajakbesaryang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Jumlah wajib pajak yang mendapatkan penghargaan berjumlah 31 wajib pajak, yaitu 5 dari KPP Wajib Pajak Besar Dua, 6 dari KPP Wajib Pajak Besar Satu, 6 dari KPP Wajib Pajak Besar Tiga, dan 14 dari KPP Wajib Pajak Besar Empat yang mendapatkan peng harga - an atas kontribusinya dalam pencapaian target penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar pada 2017.

Selain kontribusi yang besar, penghargaan juga diberikan dengan pertim bang - an bahwa para wajib pajak ter - sebut patuh terhadap per atur - an perpajakan. Pada2017, besarnyareal isasi penerimaan pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar mencapai Rp361,84 triliun. Tahun 2018 ini target penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar adalah sebesar Rp432,37 triliun atau tumbuh 19,54% dibandingkan realisasi 2017.

Pencapaian target penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tahun 2018 akan mendukung 30,33 % target nasional, yaitu sebesar Rp1.424 triliun. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemen keu) Robert Pakpahan mengatakan, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar akan tetap mengadakan pertemuan se - cara rutin dengan para wajib pajak yang diadakan secara sektoral.

Pertemuan tersebut untuk berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan dan mem - bantu para wajib pajak untuk melaksanakan hak dan ke - wajibannya dengan baik. Selain itu, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar juga akan me ningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga terutama untuk pertukaran data.

Integrasi data perpajakan yang sudah dimulai dengan wajib pajak badan usaha milik negara (BUMN) juga akan menjadi agenda prioritas untuk me - ning k atkan kepatuhan suka - rela wajib pajak. “Penghargaan ini diberikan kepada wajib pajak yang murni memberikan kontribusi pajak terbesar dan juga ke patuh an - nya.

Kami juga akan coba me - ngomunikasikan dengan para wajib pajak mengenai kebijak - an-kebijakan yang belum dil - uncurkan ataupun yang sudah diluncurkan bisa kita diskusi - kan,” ujarnya. Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan realisasi pene - rima an pajak hingga akhir Februari 2018 telah mencapai Rp153,4 triliun atau tumbuh 13,48% dibandingkan periode yang sama pada 2017.

“Peningkatan penerimaan pajak menunjukkan terjadinya percepatan momentum kegiatan ekonomi yang sangat nyata,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers realisasi APBN 2018 di Jakarta, Senin (12/3).

Sri Mulyani mengatakan bahwa kondisi tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak pada periode sama pada 2017 yang hanya tumbuh 8,6%.

oktiani endarwati/ant


Berita Lainnya...