Edisi 14-03-2018
Penataan Tahap II Tanah Abang Dikaji


JAKARTA– Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji penataan tahap kedua ka was - an Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Penataan tersebut yakni revitalisasi Blok G dan pembangunan sky - bridge (jembatan penghubung Blok G menuju Stasiun Tanah Abang). Saat ini penataan tahap kedua Tanah Abang terus diko mu ni - kasikan dengan pihak terkait, termasuk pihak kepolisian.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, pe - nataan Tanah Abang jangka me - nengah tidak bisa terburu-buru karena kebijakannya berbasis data. “Jumat (9/3) lalu tadinya mau kita rilis (hasil kajiannya). Hasilnya sudah jelas karena Fe - bruari kami sudah melakukan analisis data, tapi kami di sa - rankan untuk komunikasi dulu dengan stakeholders terkait,” ujarnya kemarin.

Sejauh ini apa yang dila ku - kan di Tanah Abang semua da - lam koridor hukum serta ke - berpihakan demi menegakkan keadilan. “Untuk angkot Tanah Abang, solusinya mengikuti OK Otrip yang masuk tahap fi - nal isasi rupiah per kilometer,” kata Sandi.

Untuk penataan tahap per - ta ma, Pemprov DKI telah me na - ta pedagang kaki lima (PKL) dengan memanfaatkan satu ja - lur di Jalan Jatibaru Raya per - sis nya depan Stasiun Tanah Abang. Jalur tersebut ditutup mulai pukul 08.00-18.00 WIB. Satu jalur lainnya untuk bus Transjakarta Tanah Abang Ex - plorer dan angkot. Penutupan Jalan Jatibaru Raya saat ini terus menuai po le - mik.

Sejumlah pihak mendesak Pemprov DKI membuka kem - ba li jalan tersebut untuk meng - urai kemacetan yang semakin parah di kawasan Tanah Abang. Selain itu, jalan diperuntukkan bagi kendaraan, bukan menam - pung PKL berjualan. Atas de - sak an tersebut, Pemprov DKI mengklaim penutupan Jati ba - ru Raya tidak melanggar per - atur an perundang-undangan.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah me nga - takan tengah mengkaji dugaan pelanggaran dalam penataan kawasan Tanah Abang seba gai - mana disebutkan dalam UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Da lam pasal 12 ayat 1 dinyatakan setiap orang dilarang me - la kukan perbuatan yang meng - akibatkan terganggunya fungsi jalan dalam ruang manfaat ja - lan; setiap orang dilarang me la - kukan perbuatan yang meng - aki batkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan (ayat 2); setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang meng akibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang peng awasan jalan (ayat 3).

“Pasal 12 mengatur pe nu - tup an jalan dilakukan orang atau badan hukum. Kalau me - nu rut Biro Hukum, kita (Pem - prov DKI) enggak masuk kri te - ria orang atau badan hukum,” ujarnya. Biro Hukum DKI akan fokus pada pasal 12 itu. “Enggak usah ke masalah ingub (instruksi gubernur) atau segala macam,” kata Yayan.

Menurut dia, penataan ta - hap pertama kawasan Tanah Abang hanyalah penataan se - mentara. Atas kondisi ini, pa - yung hukum yang dibutuhkan masih dikaji oleh masing-ma - sing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Misalnya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) mengurusi PKL, Dinas Perhubungan mengkaji lalu lintasnya dan nantinya akan terintegrasi semuanya.

“Apakah kondisi sementara itu kita membutuhkan payung hukum seperti peraturan gu - ber nur, nanti kita kaji lagi. Ti - dak mesti ada kajian hukum se - cara detail,” ungkap Yayan. Di tempat terpisah, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra mengatakan sudah mengirimkan surat rekomendasi ke Pemprov DKI yang secara jelas men can - tumkan Jalan Jatibaru Raya ha - rus dikembalikan fungsinya se - perti semula.

Pasalnya, pe nu - tup an jalan membuat kema cet - an di wilayah tersebut ber tam - bah lebih dari 60%. “Bila me - mang dibuka maka hal tersebut sangat baik untuk lingkungan lalu lintas di lokasi tersebut,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPRD DKI Ja - karta Abraham Lunggana (Lu - lung) menilai penataan Tanah Abang di bawah kepemimpinan Anies-Sandi sepatutnya diapre - siasi.

Apabila disebut melang - gar aturan, dia meminta semua aturan harus ditegakkan, misalnya jalan depan Istana Negara dibuka, jalan di kawasan heri - tage Kota Tua dibuka, serta jalan depan kantor kedutaan besar yang ada di Jakarta juga dibuka. Menurut dia, penataan yang dilakukan saat ini hanya se men - tara.

Kedepan Pemprov DKI akan membangun skybridge se - bagai lanjutan konsep penataan Tanah Abang. Artinya, pe na ta - an ini sangat baik dan harus di - dukung. Dia meminta rencana tersebut segera direalisasikan dan jangan berlama-lama lantaran masuk politisasi.

bima setiyadi/ helmi syarif




Berita Lainnya...