Edisi 14-03-2018
Awas, Marak Penipuan Modus Penerimaan CPNS


JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta masyarakat untuk mewaspadai aksi penipuan dengan modus penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Kasus penipuan yang ditemukan di antaranya terkait penetapan no mor induk pegawai (NIP), pe - nerimaan CPNS, dan pe ng - angkatan honorer kate gori II. Kepala Biro (Karo) Hu bu - ngan Masyarakat (Humas) BKN Mo hammad Ridwan me - ngaku pihaknya mendapat la - poran dari masyarakat yang meng on fir masi terkait in for - masi pe ne ri maan CPNS.

Dalam laporan ter sebut masya ra - kat me ne mu kan surat berisi tentang penetapan NIP susulan bagi CPNS Mahkamah Agung (MA) for masi calon hakim. “Kepada calon korban di in - formasikan bahwa akan di la - kukan proses pencocokan data diri CPNS susulan di Kantor Pu - sat BKN Jakarta setelah proses penetapan NIP dilakukan,” ka - tanya kemarin.

Ridwan menegaskan, BKN tidak pernah menerbitkan su - rat tersebut. Surat tersebut juga melampirkan keterangan palsu Surat Sekretaris Mah ka - mah Agung Nomor: 19/Pan sel/ MA/02/2018 tentang Per mo - honan Pemeriksaan Pem be r - ka san Akhir dan Penetapan NIP pada CPNS di lingkungan Mahkamah Agung Formasi Tambahan dan Susulan untuk Ja batan Calon Hakim, yang juga dikirimkan ke BKN.

“Jelas surat ini palsu, pe - nerimaan CPNS MA sendiri di - la kukan di gelombang pertama pa da 2017 dan penetapan NIPnya sudah rampung, dan tidak ada yang namanya formasi su - sulan tambahan,” tegasnya. Tidak hanya itu, Ridwan se - belumnya juga mengatakan bah wa BKN tengah menerima se jumlah pengaduan perihal ada pelaksanaan seleksi CPNS dari honorer K2 dan formasi umum yang terjadi di beberapa daerah.

Di mana pelaksanaan seleksi tersebut dilakukan oleh pihak yang mengaku bekerja sama dengan BKN. “Pemerintah tidak me nge - luarkan kebijakan apa pun un - tuk pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS. Perihal isu penerimaan CPNS 2018, pe - merintah belum mengeluarkan pengumuman penerimaan secara resmi,” ungkapnya.

Tidak saja bentuk pe ng - adu an, BKN juga menemukan bah wa aksi penipuan serupa di umumkan via website link yang me ngatasnamakan pe - me rin tah daerah tertentu. Maka itu, Ridwan kembali me - negaskan bahwa pelaksanaan seleksi ter sebut merupakan aksi pe nipuan.

Pada Januari lalu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan- RB Herman Suryatman juga mengatakan, pihaknya me ne - mukan surat palsu yang meng - a tasnamakan Kemenpan-RB. Surat yang beredar di media sosial tersebut berisi laporan penetapan e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS 2016-2019.

Dalam surat palsu yang ditetapkan pada 1 November 2017 dan tertanda Menteri PAN-RB Asman Abnur ter se - but, tertera formasi yang di aju - kan dari 533 pemerintah pusat dan daerah dengan jumlah for - masi sebanyak 104.290. “Kami tegaskan bahwa surat yang berisi perihal laporan pene tap - an e-formasi bagi tenaga ho - norer adalah palsu dan tidak dapat dipertang gung ja wab - kan kebenarannya,” katanya.

dita angga

Berita Lainnya...